Menakar Ambisi Pemerintah Capai Swasembada Papan 2045

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencanangkan gagasan swasembada papan yang dibidik dapat terealisasi pada 2045. Target tersebut diharapkan bakal terakselerasi secara masif melalui eksekusi program pembangunan 3 juta rumah.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa wacana swasembada papan bukanlah gagasan baru. Cita-cita pemenuhan rumah layak tersebut telah digaungkan sejak era kemerdekaan oleh Wakil Presiden ke-1 RI Mohammad Hatta.

"Dan saya ingin mengatakan, [gagasan ini berangkat] karena dalam Kongres Perumahan yang kedua, Bung Hatta mengatakan mungkin kita belum bisa 10-20 tahun ke depan tetapi setidaknya, seperempat abad ke depan atau 50 tahun ke depan [sejak Indonesia merdeka],” jelasnya saat ditemui di Gedung Menara 2 BTN, dikutip Kamis (28/5/2026).

Akan tetapi, tambah Fahri, pada kenyataannya hingga saat ini penyediaan hunian layak terhadap seluruh rakyat Indonesia masih belum tercapai. Karena itu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian PKP akan kembali membuka jalan mencapai target tersebut setidaknya pada 2045.

Dalam penjelasannya, guna merealisasikan mimpi besar tersebut pemerintah merumuskan strategi komprehensif yang bertumpu pada empat tuas utama pengembangan hunian sosial. 

Pendekatan ini merupakan penyempurnaan dari tiga tuas klasik gagasan ekonom Sumitro Djojohadikusumo, dengan tambahan fokus pada percepatan urusan perizinan.

Pasalnya, aspek perizinan dinilai menjadi hambatan birokrasi paling membebani laju pembangunan perumahan rakyat saat ini. Fahri mengatakan, terdapat hingga 42 item perizinan pengurusan pembangunan perumahan yang perlu dibereskan oleh pengembang sebelum melaksanakan proses konstruksi.

“Tuas perizinan ini [harus diselesaikan]. Karena memang perizinan di perumahan ini paling berat, ada 33-42 item perizinan yang memakan waktu rata-rata 2 tahun sehingga kita tidak mungkin bisa mengakselerasi pembangunan rumah," tambahnya.

Selain persoalan izin, masalah penguasaan lahan dan tata ruang yang selama ini dilepas ke mekanisme pasar menjadi penyumbang utama mahalnya harga rumah, khususnya di wilayah perkotaan.

Apabila tidak diselesaikan, tambah Fahri, fenomena urban sprawl ini pada akhirnya akan menciptakan siklus kemiskinan baru akibat membengkaknya biaya transportasi.

"Di seluruh dunia, negara yang sukses social housing-nya, adalah negara yang mengendalikan tanah dan yang mampu mengendalikan tata ruang. Sekarang mohon maaf saja, tanah dan tata ruang kita tidak dikendalikan negara, tanah dan tata ruang kita dikuasai pengusaha,” tambahnya.

Pada saat yang bersamaan, Fahri mengatakan, pihaknya perlu membenahi data kebutuhan perumahan atau backlog agar skema pembiayaan jangka panjang dapat diukur secara presisi. 

Dia menuturkan, kepastian data permintaan riil ini menjadi kunci utama untuk menarik keterlibatan lembaga pembiayaan dan memastikan seluruh pasokan rumah subsidi terserap secara optimal di pasar.

"Sekarang ini kan masalahnya tidak jelas, siapa demand-nya di situ. Backlog disebut 12 juta tetapi saat Tapera membuka antrean 300.000 unit per tahun itu justru tidak habis. Ini terjadi karena antrean jangka panjangnya tidak ada, kita tidak tahu real demand-nya berapa sehingga real supply-nya tidak bisa kita kendalikan,” tambahnya.

Merespons visi tersebut, Ketua Umum The Hud Institute Zulfi Syarif Koto memandang bahwa target swasembada papan pada 2045 sangat mungkin untuk direalisasikan. Dengan catatan, pemerintah melakukan koordinasi lintas sektoral yang kuat.

Dia menyebut, dukungan pemerintah tidak cukup bila hanya mencakup kelancaran perizinan dan penyediaan lahan. Melainkan juga diperlukan inovasi pendanaan yang tidak hanya mengandalkan ruang fiskal negara. 

Menurut Zulfi, target swasembada papan pada 2045 akan dapat dicapai apabila mendapat dukungan pembiayaan non-APBN serta dorongan dari masyarakat melalui skema pembangunan rumah swadaya.

"Karena pada dasarnya ketahanan pangan, ketahanan papan, dan ketahanan energi sama-sama membutuhkan tanah dan ruang yang cukup dan sesuai. Semua hal tersebut merupakan komponen utama dari ketahanan nasional sehingga perbaikan tata ruang diperlukan dalam rangka menjadi instrumen terbaik yang akan mengatur peruntukan pemanfaatan untuk setiap pembangunan yang berkelanjutan," pungkasnya.

Tantangan Pengadaan Lahan dan Optimalisasi Aset Negara

Sejalan dengan paradigma pengendalian tata ruang tersebut, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengamini bahwa persoalan lahan memang menjadi tantangan utama pembangunan program 3 juta rumah.

Dia menyebut, tingginya harga lahan dinilai menjadi penghambat laju konstruksi hunian terjangkau di kawasan perkotaan. 

Apabila harga jual tetap mengacu pada mekanisme harga pasar, maka masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tinggal di area perkotaan dipastikan tidak akan dapat mengakses hunian layak.

“Sehingga ini yang hal baru, Pak Prabowo sudah menentukan dan sudah memutuskan harga tanah yang milik negara dan milik badan usaha milik negara adalah milik rakyat dan disitulah nanti dibangun, sudah mulai dibangun perumahan-perumahan untuk rakyat dengan harga khusus,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan, pihaknya sedang mengidentifikasi lahan-lahan perusahaan pelat merah yang selama ini belum teroptimalisasi. Aset-aset nonproduktif tersebut nantinya akan diserahkan pengelolaannya kepada Kementerian PKP.

“Kami siap mendukung program 3 juta rumah dengan mendorong model hunian seperti ini untuk direplikasi di berbagai daerah. Tahap awal, kami akan fokus pada lima wilayah utama,” kata Dony.

Kelima wilayah yang menjadi fokus utama pemetaan tersebut mencakup wilayah Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar. Langkah ini diambil guna menjawab krisis hunian yang kian akut di kota-kota padat penduduk.

Lewat kolaborasi lintas lembaga ini, pemerintah optimistis dapat mempercepat pengurangan angka kekurangan perumahan (backlog) secara nasional. Penggunaan lahan BUMN dianggap sebagai jalan paling rasional di tengah mahalnya harga tanah perkotaan.

Sejauh ini, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI telah menyampaikan komitmennya untuk mengalokasikan dua aset lahan strategis di Jakarta, yakni di kawasan Manggarai dan Tanah Abang.

Aset KAI di Manggarai berupa lahan seluas 2,2 hektare rencananya akan menjadi lokasi pembangunan rumah susun subsidi sebanyak delapan tower dan diproyeksikan mampu menyuplai sekitar 2.200 unit hunian khusus bagi MBR . 

Sementara di Tanah Abang, lahan seluas 3 hektare akan dimanfaatkan untuk pembangunan hunian vertikal dengan kapasitas mencapai 1.000 unit

Tak hanya sektor kereta api, BP BUMN juga telah menyetujui pemanfaatan lahan milik PT Angkasa Pura Indonesia di Jalan Kramat Raya. Lahan seluas 1,61 hektare tersebut kini siap dialihkan fungsinya demi menyukseskan ambisi hunian rakyat.