Badung (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster mencatat devisa pariwisata yang disumbangkan Bali sepanjang 2025 berkontribusi 55 persen terhadap total devisa pariwisata nasional.
“Kalau dibandingkan Rp176 triliun (devisa pariwisata Bali) dibanding dengan Rp320 triliun nasional dapatnya 55 persen,” ucapnya dalam pameran perjalanan wisata Bali & Beyond Travel Fair (BBTF) 2026 di Kabupaten Badung, Sabtu.
Gubernur Koster menjelaskan 55 persen tersebut diperoleh dari penghitungan kunjungan dan pengeluaran wisman, dimana untuk kunjungan wisman saja sepanjang 2025 totalnya mencapai 7,05 juta atau 45,8 persen dari total 15,39 juta kunjungan wisman ke Indonesia.
Data BPS kemudian mengungkap pengeluaran rata-rata wisman selama berkunjung ke Pulau Dewata sekitar 1.522,44 dolar AS, sehingga jika dikalikan dengan total kunjungan dan dikonversi dengan kurs dolar AS Rp16.500, maka diperoleh Rp176 triliun devisa pariwisata Bali sepanjang 2025.
“Itu pengeluaran wisatawan asing sesuai rumus, menjadi devisa pariwisata, uang asing yang beredar di Bali yang dibelanjakan di hotel, transportasi, restoran, UMKM, Rp176 triliun sementara di Indonesia total Rp319,9 triliun atau sudah lah Rp320 triliun,” ujar gubernur lulusan Matematika ITB itu.
Kontribusi besar ini menurut Gubernur Koster menjadi penanda bahwa pariwisata Bali tidak mudah digoyang, mengingat 2025 lalu banyak isu negatif menimpa Bali.
Justru Pemprov Bali menjanjikan terus menangani persoalan-persoalan yang dituntut seperti sampah, infrastruktur, dan kemacetan, sehingga pariwisata tetap bertahan.
Apalagi pariwisata terhadap ekonomi Bali sendiri berkontribusi 66 persen, data itu juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2025 yang sebesar 5,82 persen.
“Pendapatan per kapitanya Rp72 juta, tingkat kemiskinannya 1,42 persen, terendah di Indonesia, tingkat penganggurannya 1,45 persen juga terendah di Indonesia, dan juga dampaknya terhadap pertanian dan perikanan, karena banyak hotel yang menggunakan produk lokal Bali, buah, sayur, telur, beras,” kata Koster.
Pemprov Bali memandang selain pariwisata mendatangkan devisa, pariwisata juga memberi kontribusi bagi sektor ekonomi lainnya terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Ini membuat Bali menjadi posisi kelima pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, menjadi yang nomor satu sebagai provinsi tanpa kekayaan alam pertambangan.
“Ini pariwisata menggerek petani, nelayan, dan perajin, rembesannya ke masyarakat itu tinggi, membedakan dunia pariwisata dengan dunia yang bersumber dari sumber daya alam, kalau yang itu sedikit orang yang punya tapi uang dia banyak, sedangkan yang ini tersebar hotelnya banyak, restorannya banyak, travelnya banyak, petaninya banyak, UMKM-nya banyak,“ ujarnya.
Baca juga: Kemenpar buka peluang investasi pariwisata luar Bali untuk pemerataan
Baca juga: Gubernur terima masukan World Bank soal lima persoalan Bali
“Kalau dibandingkan Rp176 triliun (devisa pariwisata Bali) dibanding dengan Rp320 triliun nasional dapatnya 55 persen,” ucapnya dalam pameran perjalanan wisata Bali & Beyond Travel Fair (BBTF) 2026 di Kabupaten Badung, Sabtu.
Gubernur Koster menjelaskan 55 persen tersebut diperoleh dari penghitungan kunjungan dan pengeluaran wisman, dimana untuk kunjungan wisman saja sepanjang 2025 totalnya mencapai 7,05 juta atau 45,8 persen dari total 15,39 juta kunjungan wisman ke Indonesia.
Data BPS kemudian mengungkap pengeluaran rata-rata wisman selama berkunjung ke Pulau Dewata sekitar 1.522,44 dolar AS, sehingga jika dikalikan dengan total kunjungan dan dikonversi dengan kurs dolar AS Rp16.500, maka diperoleh Rp176 triliun devisa pariwisata Bali sepanjang 2025.
“Itu pengeluaran wisatawan asing sesuai rumus, menjadi devisa pariwisata, uang asing yang beredar di Bali yang dibelanjakan di hotel, transportasi, restoran, UMKM, Rp176 triliun sementara di Indonesia total Rp319,9 triliun atau sudah lah Rp320 triliun,” ujar gubernur lulusan Matematika ITB itu.
Kontribusi besar ini menurut Gubernur Koster menjadi penanda bahwa pariwisata Bali tidak mudah digoyang, mengingat 2025 lalu banyak isu negatif menimpa Bali.
Justru Pemprov Bali menjanjikan terus menangani persoalan-persoalan yang dituntut seperti sampah, infrastruktur, dan kemacetan, sehingga pariwisata tetap bertahan.
Apalagi pariwisata terhadap ekonomi Bali sendiri berkontribusi 66 persen, data itu juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2025 yang sebesar 5,82 persen.
“Pendapatan per kapitanya Rp72 juta, tingkat kemiskinannya 1,42 persen, terendah di Indonesia, tingkat penganggurannya 1,45 persen juga terendah di Indonesia, dan juga dampaknya terhadap pertanian dan perikanan, karena banyak hotel yang menggunakan produk lokal Bali, buah, sayur, telur, beras,” kata Koster.
Pemprov Bali memandang selain pariwisata mendatangkan devisa, pariwisata juga memberi kontribusi bagi sektor ekonomi lainnya terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Ini membuat Bali menjadi posisi kelima pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, menjadi yang nomor satu sebagai provinsi tanpa kekayaan alam pertambangan.
“Ini pariwisata menggerek petani, nelayan, dan perajin, rembesannya ke masyarakat itu tinggi, membedakan dunia pariwisata dengan dunia yang bersumber dari sumber daya alam, kalau yang itu sedikit orang yang punya tapi uang dia banyak, sedangkan yang ini tersebar hotelnya banyak, restorannya banyak, travelnya banyak, petaninya banyak, UMKM-nya banyak,“ ujarnya.
Baca juga: Kemenpar buka peluang investasi pariwisata luar Bali untuk pemerataan
Baca juga: Gubernur terima masukan World Bank soal lima persoalan Bali
