REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pakistan tetap teguh pada pendiriannya tentang Palestina dan Gaza dan tidak akan berubah menyusul permintaan Washington agar negara di kawasan Timteng mengakui Israel sebagaimana Perjanjian Abraham. Islamabad tidak akan mengakui atau menormalisasi hubungan dengan Israel tanpa pembentukan negara Palestina yang merdeka.
Demikian ditegaskan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Ishaq Dar mengatakan pada Jumat dalam konferensi pers di kedutaan Pakistan di Washington setelah pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio seperti dilansir Dawn.
Baca Juga
Harga Emas Antam Naik Rp 25.000, Kini Tembus Rp 2,799 Juta per Gram
PUBG Mobile Gandeng Blue Lock untuk Perluas Pengalaman Gaming Penggemar Anime
Ini Sistem Pertahanan Canggih Terbaru Iran yang Jatuhkan Drone MQ-9 Reaper AS
Dalam konferensi pers itu, Dar ditanya apakah Presiden AS Donald Trump telah menghentikan seruannya agar negara-negara Muslim bergabung dengan Kesepakatan Abraham sebagai bagian dari kesepakatan dengan Iran?
Pertanyaan itu muncul lantaran Trump tidak lagi menyebutkan masalah tersebut dalam pernyataan yang dikeluarkan sebelumnya pada Jumat .
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Wakil Perdana Menteri Dar tidak menjawab pertanyaan itu secara langsung. Sebaliknya, ia mengatakan bahwa ia telah menegaskan kembali posisi Pakistan selama pertemuannya di PBB awal pekan ini.
“Pakistan tetap teguh pada posisinya mengenai Palestina dan Gaza,” kata Dar.
Ia meminta Israel bergerak menuju pembentukan negara Palestina sebelum ada perubahan dalam sikap Pakistan terhadap Tel Aviv.
Kesepakatan Abraham adalah serangkaian perjanjian yang ditengahi di bawah pemerintahan Trump pada tahun 2020 dan mengatur normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan negara-negara yang secara historis bermusuhan dengannya.
Dalam unggahan media sosial yang panjang, Trump pada Senin mencantumkan negara-negara yang terlibat dalam negosiasi telah diajak bicara selama akhir pekan lalu tentang upaya untuk mengakhiri perang dengan Iran.
“Setelah semua upaya yang dilakukan Amerika Serikat untuk mencoba menyatukan teka-teki yang sangat kompleks ini, seharusnya wajib bagi semua negara ini, setidaknya, untuk secara bersamaan menandatangani Perjanjian Abraham,” tulisnya.
“Negara-negara yang dibahas adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab (sudah menjadi Anggota!), Qatar, Pakistan, Turki, Mesir, Yordania, dan Bahrain (sudah menjadi Anggota!),” tambahnya.
Lihat postingan ini di Instagram
Sebuah kiriman dibagikan oleh Republika Online (@republikaonline)
