JAKARTA, KOMPAS — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P mulai memanaskan mesin politik menuju Pemilu 2029 lewat konsolidasi maraton yang melibatkan hampir 4.000 anggota DPRD dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Indonesia. Upaya itu dilakukan serentak dengan langkah partai mengawal ketat rencana revisi Undang-Undang Pemilu di parlemen.
Hal itu mengemuka dalam agenda Pembekalan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Fraksi PDI-P DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta, Sabtu (30/5/2026). Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat, menyebutkan, konsolidasi tersebut dibagi ke dalam enam wilayah guna menjaga efektivitas pembinaan.
Gelombang pertama dimulai di Jakarta yang mencakup ratusan legislator daerah dari DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, hingga seluruh wilayah Kalimantan. Bimtek kali ini, kata Djarot, tidak sekadar berisi penguatan pemahaman ideologi, tetapi juga dirancang khusus untuk membangun kekompakan struktural di daerah.
”Untuk teman-teman dewan yang ada di posisi KSB (Ketua, Sekretaris, Bendahara) DPC dan DPD, akan diadakan inbound untuk diklat khusus untuk membangun bonding (keterikatan) itu,” katanya di sela-sela acara.
Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira, mengungkapkan, selain penguatan soliditas personel di akar rumput, PDI-P juga mulai memantau perkembangan regulasi terkait kepemiluan. Partainya telah membentuk tim khusus untuk mengevaluasi Undang-Undang Pemilu sebagai persiapan konkret menuju kontestasi lima tahun mendatang.
”Di PDI Perjuangan kita sudah membentuk tim yang akan melakukan evaluasi terhadap undang-undang pemilu dan persiapan-persiapan menuju 2029. Ini adalah pintu masuk untuk kita bicara soal persiapan,” tuturnya.
Terkait regulasi, Andreas menyoroti pentingnya pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu di DPR yang menjadi pintu masuk persiapan menuju 2029.
Ia pun mengungkapkan adanya wacana peralihan inisiatif revisi aturan tersebut dari Komisi II DPR ke pemerintah. Pada intinya, deretan persiapan sejak dini ini memperlihatkan fokus PDI-P untuk memperkuat internal partai di tengah berbagai dinamika politik yang terjadi di luar.
Sementara itu, menanggapi rencana turun gunungnya Presiden ke-7 Joko Widodo ke sejumlah wilayah seperti Sumatera Barat, Lampung, hingga Nusa Tenggara Timur (NTT), Djarot justru melihatnya sebagai hal positif bagi internal partai.
”Justru dengan beliau turun ke beberapa wilayah itu, partai kita akan semakin solid untuk membangun internal maupun lebih solid untuk turun ke bawah,” tutur Djarot.
Meski demikian, Djarot pun menyarankan Jokowi untuk sekaligus menjelaskan dan menunjukkan secara langsung ijazah aslinya sembari melangsungkan safari politik. Dengan demikian, drama dan polemik berlarut-larut perihal ijazah Jokowi bisa berakhir.
Selain itu, Djarot menduga Jokowi dalam waktu dekat akan diumumkan secara resmi sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Djarot menilai manuver politik tersebut sebagai rahasia umum yang sudah terbaca sejak lama.
”Kan sudah tahulah kita dari dululah. Waktu daftar ke Kemenkumham kan jelas itu ya, dewan pembinanya inisialnya apa J? Ya sudahlah itu drama-drama gitu kan ya. Rakyat ini sudah pandai, sudah cerdas untuk bisa melihat,” tuturnya.
Sementara itu, pengajar komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adi, menilai langkah konsolidasi merupakan respons logis partai setelah mengevaluasi hasil Pemilu 2024.
Suara PDI-P di Pemilu 2024 turun dibandingkan Pemilu 2019, meski tetap menjadi pemenang pemilu untuk ketiga kalinya berturut-turut. Pada 2019, PDI-P meraih 27.053.961 suara atau 19,33 persen suara nasional, sedangkan pada 2024 perolehannya turun menjadi 25.387.279 suara atau 16,72 persen. Dengan demikian, partai berlambang banteng moncong putih itu, kehilangan sekitar 1,67 juta suara atau turun 2,61 poin persentase dibandingkan pemilu sebelumnya.
PDI-P menyadari bahwa momentum saat ini sangat krusial untuk membendung penetrasi politik dari luar yang terbukti berhasil menggerus suara mereka di basis tradisional, seperti Jawa Tengah.
Kunto menganalisis, fokus pada pembangunan kekompakan atau bonding di tingkat pimpinan daerah adalah upaya mitigasi PDI-P untuk meredam potensi kerapuhan internal. Sebab, jika kader di daerah merasa tidak terwakili atau kehilangan arah terhadap instruksi pusat, mesin politik PDI-P dipastikan tidak akan berjuang optimal saat bertarung di 2029.
Lebih lanjut, terkait pembentukan tim evaluasi regulasi, Kunto membenarkan bahwa revisi UU Pemilu merupakan arena pertarungan strategis yang wajib dikawal ketat oleh PDI-P dari sekarang.
Pengawalan tersebut krusial demi mencegah lahirnya pasal-pasal yang berpotensi mematikan gerak PDI-P di lapangan, atau sebaliknya. Langkah itu juga penting untuk mencegah pengesahan aturan yang hanya menguntungkan partai-partai di lingkaran kekuasaan.
