JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengaku telah mendengar Pemerintah akan mengambil alih inisiatif Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu. Ia berkata, pihaknya telah membentuk tim evaluasi RUU Pemilu.
"Ya, di PDI Perjuangan kita sudah membentuk tim yang akan melakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Pemilu dan persiapan-persiapan menuju Pemilu 2029," ucap Andreas saat ditemui di kawasan Jakarta Utara, Sabtu (30/5/2026).
Andreas menyampaikan, RUU Pemilu sedang dalam pembahasan di DPR. Pasalnya, kata dia, revisi regulasi itu akan mengatur persiapan Pemilu 2029.
"Tapi yang saya dengar kemarin, katanya ini akan dialihkan ke pemerintah, jadi inisiatifnya adalah pemerintah," pungkasnya.
Sebelumnya, Komisi II DPR mengakui proses penyusunan draf revisi Undang-Undang (UU) Pemilu masih berjalan alot. Keadaan ini disebabkan belum adanya titik temu di antara lintas fraksi terkait sejumlah isu krusial dalam rancangan beleid tersebut.
Baca Juga:Tipu Belasan Calon Jemaah, Pemilik Biro Umrah di Semarang jadi Tersangka dan DitahanWakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima menyampaikan, perbedaan pandangan masih terjadi dalam pembahasan sejumlah materi, mulai dari ambang batas parlemen (parliamentary threshold), ambang batas calon presiden (presidential threshold), hingga desain pemilu nasional dan daerah.
“Kalau ada yang mengatakan penundaan-penundaan, pembahasannya ulet, alot, memang tidak mudah menerjemahkan putusan MK yang kali ini,” kata Aria di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Legislator PDIP itu menekankan, perbedaan pandangan menjadi tantangan utama ketika revisi UU Pemilu menjadi inisiatif DPR. Sebab, seluruh fraksi di DPR harus memiliki satu daftar inventarisasi masalah (DIM) yang sama sebelum dibahas bersama pemerintah.
“Kalau urusan inisiatif DPR, kita ini satu DIM. Enggak bisa kita ini beda DIM antara satu fraksi dengan fraksi yang lain. DIM kita DPR dengan pemerintah,” ujarnya.
#nasional
