Jakarta: Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merencanakan insentif mobil dan motor listrik yang mulai diterapkan pada Juni 2026. Insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) yaitu subsidi pembelian kendaraan listrik.
"Nanti anggarannya kami hitung dan kami siapkan. Yang jelas, saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan," kata Purbaya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, dikutip Minggu, 31 Mei 2026.
Bca juga: Transportasi Publik dan Kendaraan Listrik Jadi Andalan Baru Pertumbuhan Ekonomi Simulasi insentif kendaraan listrik
Melansir dari laman Pajakku, pemerintah telah menyiapkan pemberian insentif dan berikut skema yang sedang disiapkan:
- PPN DTP senilai 100 persen untuk mobil listrik berbasis nikel.
- PPN DTP senilai 40 persen untuk mobil listrik selain basis nikel.
- Subsidi pembelian motor listrik sebesar Rp5 juta per motor.
Adapun batas kuota yang diberikan oleh Pemerintah, antara lain:
- Kuota 100 ribu unit mobil listrik.
- Kuota 100 ribu unit motor listrik.
(Ilustrasi mobl listrik. Foto: Medcom.id)
Tujuan insentif kendaraan listrik
Pada kesempatan yang lain, Purbaya mengatakan eskalasi konflik Timur Tengah terpantau masih lama, sehingga perlu menyiapkan diri untuk mengurangi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebab nantinya akan terus meningkat kelangkaan minyak yang diiringi melambung tinggi juga harganya.
"Kelihatannya itu perangnya masih panjang. Artinya konsumsi BBM kita juga akan masih tinggi dan dengan harga yang lebih tinggi. Jadi kalau saya bisa pindahkan ke listrik, itu akan mengurangi impor kita dengan signifikan," kata Purbaya di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta.
Selain itu, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) juga mendukung kebijakan insentif elektrifikasi kendaraan yang mampu menggerakkan perekonomian nasional.
