Bagaimana Ideologi Pancasila Menghadapi Tantangan Terkini?

Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini bertema ”Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia” dengan logo Garuda Pancasila. Setiap lembaga negara, kementerian dan lembaga, hingga pemerintah daerah dan perwakilan daerah di luar negeri diminta untuk memeriahkan momen ini.

Sementara itu, pada upacara peringatan di daerah, instruktur upacara akan membacakan Pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi yang dilampirkan bersama surat edaran. Dalam pidato tersebut, Yudian menyampaikan, peringatan kali ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga persatuan, tetapi juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi.

Yudian mengajak masyarakat untuk memaknai peringatan Hari Lahir Pancasila ini sebagai momentum kebangkitan bersama. Pancasila diharapkan menjadi living ideology, yakni nilai-nilai hidup yang dihayati masyarakat serta sebagai working ideology, yakni nilai yang diterapkan dalam penyelenggaraan negara.

”Jangan biarkan nilai-nilai Pancasila hanya menjadi tulisan dinding atau teks dalam buku sejarah. Selama darah Indonesia masih mengalir dalam tubuh kita, Pancasila akan tetap hidup,” ujar Yudian dalam jumpa pers di kantor BPIP, Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Presiden Prabowo Subianto menilai, Pancasila semestinya tak hanya menjadi slogan. Justru para elite bangsa perlu melaksanakan nilai-nilai Pancasila, memperbaiki diri, dan menghilangkan korupsi.

Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam amanatnya pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kompleks Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (2/6/2025).

Presiden pun menggunakan peringatan Hari Lahir Pancasila untuk mengajak seluruh unsur yang mendapat kepercayaan dan mandat rakyat guna mengembalikan nilai-nilai luhur perjuangan bangsa. ”Mari kita gunakan momentum untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem masing-masing,” ujar Prabowo.

Keteladanan dan integritas para elite bangsa diperlukan. Di sisi lain, Presiden Prabowo pun menegaskan tak akan ragu menegakkan UUD 1945 dan aturan perundangan.

Di tengah eskalasi geopolitik global yang kian memanas, posisi Indonesia dengan wilayah perairan strategis dunia menghadapi ujian krusial. Ancaman meletusnya konflik di kawasan yang diprediksi terjadi beberapa tahun ke depan tidak lagi mengizinkan Indonesia untuk sekadar bersikap pasif.

Gubernur Lemhannas 2022-2023 sekaligus analis senior LAB 45, Andi Widjajanto, saat menjadi pembicara dalam diskusi kelompok terarah bertajuk ”Eskalasi Konflik Iran-AS-Israel: Implikasi Geopolitik terhadap Ketahanan Ekonomi, Pertahanan, Strategi Keamanan Nasional, dan Diplomasi Indonesia” di Markas Komando Armada RI, di Jakarta, Selasa (28/4/2026), berpandangan, kawasan perairan strategis RI kini telah bertransformasi menjadi titik tumpu utama jika konflik pecah.

Kepala Pusat Kajian Maritim Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Kapusjianmar Seskoal) Laksamana Pertama Salim membingkai pergeseran paradigma dari pasif menjadi aktor aktif dalam gagasan ”Diplomasi Pancasila”.

Secara operasional, diplomasi ini menuntut, antara lain, diplomasi berbasis perdamaian (Sila 1), manuver adaptif memperjuangkan HAM global tanpa standar ganda (Sila 2), ketegasan mutlak menjaga kedaulatan wilayah dari ancaman proksi (Sila 3), mengedepankan dialog sebagai resolusi konflik (Sila 4), dan proaktif mendesak tatanan ekonomi global yang adil (Sila 5).

Sejarah politik nasional memperlihatkan bahwa demokrasi selalu bergerak dalam paradoks antara ideal dan kenyataan. Transisi dari Orde Lama ke Orde Baru, hingga dari Orde Baru ke Reformasi 1998, tidak hanya mencerminkan perubahan rezim, tetapi juga dinamika dalam mencari bentuk demokrasi yang sesuai dengan konteks sosial-budaya Indonesia.

Setiap periode krisis memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia tidak runtuh sepenuhnya, tetapi selalu menemukan ”jalan pulang” yang memungkinkan bangsa ini tetap bertahan. Di sinilah relevansi Pancasila sebagai jalan pulang untuk menemukan kembali format demokrasi dengan fondasi etik dan politik yang memberi arah dan kesinambungan di tengah krisis.

Jalan pulang demokrasi berarti kembali meneguhkan Pancasila sebagai kerangka etik dalam menghadapi tantangan-tantangan kontemporer: populisme, politik identitas, hingga dominasi oligarki.

Pada tahun 2025, Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia serta fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, genap berusia 80 tahun. Delapan dekade sejak kelahirannya sebagai fondasi bangsa, Pancasila dihadapkan pada tantangan besar, dari krisis keteladanan hingga pengaruh globalisasi.

Hasil jajak pendapat Kompas pada 19-22 Mei 2025 menemukan, ada tiga tantangan utama yang menguji eksistensi Pancasila saat ini. Pertama, pengaruh teknologi dan media digital disebut 34,5 persen responden akan membawa dampak dan jadi tantangan bagi pengamalan Pancasila. Ini terutama terkait penyebaran hoaks ataupun ujaran kebencian yang bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Tantangan kedua yang diserukan 34,3 persen responden adalah penyimpangan kekuasaan dan praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang merusak rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat. Tantangan ini sejalan dengan melemahnya keteladanan para elite yang dirasakan masyarakat.

Tantangan terbesar lainnya yang dihadapi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi ialah minimnya pemahaman dan pendidikan Pancasila, khususnya di kalangan generasi muda. Ini jadi perhatian 30,6 persen responden. Temuan ini mengonfirmasi ada krisis literasi ideologi di kalangan generasi muda. Potret hasil jajak pendapat menunjukkan, publik justru lebih mengkhawatirkan tantangan utama yang bersifat internal, terutama terkait integritas dan pendidikan.