jpnn.com - JAKARTA - Kontrak kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu diperpanjang hingga tahun depan.
Gajinya pun setara upah minimum provinsi atau UMP.
BACA JUGA: Pengumuman Penting: PNS, PPPK, dan P3K PW Jangan Salah Hari, ya
Hal itu diungkap Kiki Sarapung, PPPK paruh waktu di Balai Guru Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Dia mengatakan, masa kerja mereka sudah diinformasikan akan diperpanjang hingga 2027.
BACA JUGA: Dari 35 menjadi 26, tetapi PNS, PPPK, dan P3K PW Dipastikan Aman
"SK kami sih tertera hingga Desember 2026, tetapi Pemprov Sulut akan memperpanjang hingga tahun depan sembari menunggu pengangkatan ke PPPK penuh waktu," kata Kiki kepada JPNN, Senin (1/6).
Menurutnya, soal gaji seluruh PPPK paruh waktu di Sulut, tidak ada masalah. Mereka digaji sesuai UMP dan masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
BACA JUGA: Pemotongan TPP Bikin PPPK Makin Terjepit, Aliansi Serukan Cabut UU HKPD
Kiki yang lulusan SMA dan tujuh tahun menjadi honorer digaji Rp4,2 juta untuk jabatan operator layanan operasional.
"Puji Tuhan bisa dapat gaji layak. Waktu jadi honorer, gaji saya di bawah empat juta rupiah," ujarnya.
Dia mengaku bersyukur karena memiliki atasan yang peduli dengan nasib PPPK paruh waktu. Kepala daerahnya juga peduli sehingga menggaji PPPK paruh waktu melalui dana APBD.
Kiki terenyuh mendengar informasi PPPK paruh waktu di daerah lain digaji sangat rendah. Ada yang hanya Rp250 ribu per bulan.
Dia pun menyemangati para PPPK paruh waktu untuk tetap kerja maksimal, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil.
Di sisi lain, walaupun gaji setara UMP, Kiki tetap berharap PPPK paruh waktu ditingkatkan statusnya menjadi PPPK penuh waktu.
Memang, ada kebijakan Pemprov Sulut memprioritaskan PPPK paruh waktu untuk mengisi kursi PPPK penuh waktu kosong.
"Kalau kepala daerah dan kepala dinas atau badan peduli dengan nasib honorer maupun PPPK paruh waktu, pasti kebijakannya akan berpihak. Puji Tuhan, kami punya atasan dan kepala daerah yang berpihak kepada PPPK paruh waktu," katanya.
Sementara itu, Elfyra Sindar, guru PPPK penuh waktu di TK Negeri 10 Manado juga mengaku bersyukur mereka mendapatkan gaji dan tunjangan layak.
Tidak ada masalah dalam penggajian, meski saat ini tengah ribut mengenai pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD).
"PPPK penuh waktu, PPPK paruh waktu tidak ada masalah dengan gaji. PPPK paruh waktu digaji sesuai standar UMK atau upah minimum kota/kabupaten," katanya.
Ada harapan guru PPPK paruh waktu di TKN 10 Manado agar ditingkatkan menjadi PPPK penuh waktu meski secara bertahap.
Sama seperti di Pemprov Sulut, PPPK paruh waktu di Kota Manado juga bisa berlega hati karena sudah ada sinyal SK mereka diperpanjang hingga 2027 sembari menunggu formasi PPPK penuh waktu. (esy/jpnn)
Redaktur : Mufthia Ridwan
Reporter : Mesyia Muhammad
