Sejumlah pihak mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Djaka Budhi Utama Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, dalam kasus dugaan suap perusahaan kargo bernama Blueray Cargo.
Pemberian uang dari Blueray untuk mempercepat proses pengeluaran barang impor dari pengawasan kepabeanan itu menyeret nama Djaka karena disebut dalam dakwaan di persidangan.
Yenti Garnasih Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang berpendapat, nama Dirjen Bea Cukai itu bukan sekadar disebutkan begitu saja dalam persidangan, tetapi sudah masuk di dalam surat dakwaan.
“Bagaimana sebetulnya kerja KPK? Kalau sampai seseorang sudah disebut dalam surat dakwaan, kita perlu bertanya pada KPK, apakah yang bersangkutan sudah pernah dipanggil atau tidak?” ujarnya, Senin (1/6/2026), di Jakarta.
Menurut Yenti, penyebutan nama Djaka Budhi sangat memprihatikan. Kalau saksi di persidangan tiba-tiba menyebutkan nama secara spontan, hakim juga bisa memerintahkan pemanggilan karena fakta di persidangan itu sangat penting.
“Apalagi dalam kasus ini, namanya sudah ada dalam surat dakwaan. Jadi, nama itu muncul bukan tiba-tiba, melainkan berdasarkan dokumen dakwaan. Tapiz mengapa Djaka didiamkan begitu saja? Kenapa begitu? Pernah tidak dipanggil sebagai saksi? Harusnya setidaknya dipanggil sebagai saksi, karena di surat dakwaan namanya sudah tertulis jelas. Itu kan aneh. Kalau sudah di tahap persidangan begini, kita boleh menanyakan transparansinya; selama ini bagaimana proses outflow-nya?” tanya Yenti.
Menurutnya, sudah sangat mendesak KPK memeriksa Djaka. Bahkan, seharusnya diperiksa sejak awal karena namanya sudah ada di dalam surat dakwaan.
Dia mempertanyakan Jaksa KPK yang mendakwa tanpa melakukan konfirmasi kepada orang yang namanya disebutkan, minimal sebagai saksi.
Selain itu, lanjut Yenti, Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan semestinya bisa menjalankan fungsi pengawasan karena memiliki bagian hukumnya sendiri. Terlebih, lanjut dia, Bea Cukai memiliki penyidiknya sendiri.
“Mungkin Menterinya (Purbaya) tidak paham tentang hukum karena latar belakangnya adalah orang keuangan dan teknik finansial, tapi tentu secara awam saja beliau harus tahu, ini Dirjennya sudah dinyatakan dalam surat dakwaan, dan kemudian kalau tidak salah, sudah menerima aliran dana berapa kali begitu,” jelasnya.
Harusnya, lanjut Yenti, kalau memang Menkeu mau bersih-bersih, Djaka bisa diberhentikan dulu atau di-non-job-kan dari posisi Dirjen Bea Cukai.
Dia menilai, tidak layak pimpinan yang sudah disebutkan menerima suap dalam persidangan tapi tugas dan kewenangannya tetap berjalan. Sehingga, membuat preseden buruk dan tidak baik bagi institusi.
“Bagi Dirjen tersebut, kalau dia merasa tidak bersalah, ya dia harus serius dengan kasusnya. Namanya disebut loh, ini masalah harga diri. Jadi, harus konsentrasi dulu di kasusnya. Baik Dirjen maupun Menteri Keuangan harus mengambil langkah agar yang bersangkutan non-aktif dulu. Dan KPK-nya harus bersambut, sudah dibacakan di surat dakwaan, kok diperiksa saja tidak? Diapakan saja selama ini?” kata Yenti.
Senada, Komjen (Purn) Ito Sumardi mantan Kabareskrim Polri, mengatakan, meskipun Jaksa KPK harus mengedepankan asas praduga tak bersalah, namun sepatutnya Djaka dipanggil untuk diperiksa.
“Karena pasti ada bukti-bukti yang sudah mengarah, untuk memudahkan kepentingan pemeriksaan sebaiknya di non aktifkan dulu,” jelasnya.
Sebelumnya, KPK menyatakan peluangnya untuk mengusut lebih jauh keterlibatan importir maupun perusahaan ekspedisi dalam kasus ini.
Langkah itu diambil menyusul adanya temuan dugaan pemberian sejumlah fasilitas, termasuk mobil, kepada para pejabat Bea Cukai demi melancarkan urusan importasi barang.
Budi Prasetyo Juru Bicara KPK menegaskan, penyidikan kasus dugaan suap itu tidak hanya akan berkutat pada PT Blueray Cargo selaku forwarder yang saat ini telah terjerat hukum.
“Perkara ini belum berhenti pada titik ini. Kami masih akan menelusuri apakah ada praktik-praktik yang dilakukan,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (29/5/2026).
Menurut Budi, pendalaman terhadap aliran fasilitas tersebut sangat krusial untuk membongkar modus operandi serta niat dari para tersangka.
Penyidik perlu memastikan tujuan utama di balik pemberian barang-barang mewah tersebut oleh pengusaha kepada penyelenggara negara.
“Apakah bagian dari skenario itu untuk memuluskan barang-barang ini masuk ke dalam lajur hijau atau lajur merah tapi tanpa dilakukan pemeriksaan atau seperti apa. Nah, nanti kita akan lihat,” jelas Budi.
Skandal importasi itu pertama kali terkuak ke publik pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar lembaga antirasuah tersebut pada 4 Februari lalu.
Melalui operasi itu, KPK menetapkan enam orang tersangka, dengan salah satu tersangka utama adalah Rizal Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2024-2026.
Pemufakatan jahat untuk mengatur perencanaan jalur importasi ini diduga mulai dirancang sejak Oktober 2025.
Selain Rizal, lima tersangka lainnya yakni Sisprian Subiaksono selaku Kasubdit Intel P2 DJBC, Orlando Hamonangan selaku Kasi Intel DJBC, tiga pihak dari PT Blueray Cargo, yakni sang pemilik John Field, Ketua Tim Dokumen Importasi Andri, dan Manager Operasional Dedy Kurniawan.
Pusaran korupsi itu juga terus berkembang dan menyeret nama baru, yakni Budiman Bayu Prasojo Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC.
Budiman diumumkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi terkait importasi barang usai ditangkap di kantor pusat DJBC Jakarta Timur pada Kamis (26/2/2026).
Dia diduga kuat telah menerima dan mengelola uang suap dari para pengusaha yang produknya dikenai cukai serta para importir sejak November 2024.(rid/ham)
