Jakarta, VIVA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP soroti soal menguatnya militerisme yang berimbas pada pembungkaman masyarakat kritis.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto saat pimpin upacara Hari Lahir Pancasila di lapangan Mesjid At-Taufiq, Jakarta Selatan, Senin 1 Juni 2026
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis sebagaimana sering disuarakan oleh masyarakat sipil akhir-akhir ini," katanya.
Hasto juga mengungkapkan, sikap kritis merupakan merupakan tanggung jawab politik setiap warga negara yang lahir dari rasa cinta kepada bangsa dan negara.
Oleh karena itu di momen Hari Lahir Pancasila, harus menjadi momentum refleksi untuk menilai apakah nilai-nilai Pancasila benar-benar menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara.
Pasalnya ia menilai demokrasi politik dan demokrasi ekonomi yang menjadi substansi demokrasi Indonesia kini mengalami kemunduran dan cenderung bergerak ke arah sentralisasi kekuasaan.
"Kita sangat menyesalkan bahwa demokrasi politik dan ekonomi yang terkandung sebagai substansi pokok demokrasi Indonesia, kini berubah menjadi demokrasi yang sentralistik," ucapnya.
"Terlebih pada periode kedua Presiden Jokowi, Indonesia berubah menjadi negara otoriter yang populis," sambungnya.
Di sisi lain, Hasto juga menyoroti sistem hukum yang menurutnya telah kehilangan independensi karena tunduk pada kepentingan kekuasaan.
Dia menuding aparat penegak hukum dan aparatur negara digunakan untuk kepentingan politik elektoral, terutama menjelang Pemilu 2024.
"Maka di dalam Rakernas, PDI Perjuangan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas perubahan watak kekuasaan akibat ambisi kekuasaan," jelas Hasto.
Sekedar informasi dalam upacara Hari Peringatan Pancasila dihadiri elit PDIP di antaranya, Ganjar Pranowo, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Tri Rismaharini, hingga Djarot Syaiful Hidayat.
tvOnenews/Aldi Herlanda
