Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa tidak ada bangsa lain di dunia yang akan kasihan dengan Indonesia saat tanah air didera kesulitan. Oleh karena itu, menurutnya Indonesia tidak boleh tergantung dengan bangsa lain.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin (1/6/2026), di Gedung Pancasila, Jakarta.
"Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain, karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita kalau kita dalam kesulitan. Kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita," ujarnya.
Terlebih, Prabowo juga mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, mulai dari mineral strategis seperti tembaga, timah, emas, nikel, hingga logam tanah jarang, serta komoditas perkebunan dan pertanian penting lainnya. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat.
“Sudah terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri,” ujar Prabowo.
Oleh karena itu, pemerintah saat ini melakukan transformasi ekonomi nasional agar benar-benar berlandaskan ekonomi Pancasila, bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata.
Baca Juga
- Prabowo Ungkap Harga Ekspor SDA Ditentukan Negara Lain, Keuntungan Bocor
- Prabowo Paparkan Strategi Transformasi Bangsa, Ini Poin-Poinnya
- Hari Pancasila, Prabowo Ingatkan Rakyat jadi Penonton Kekayaan Negara
Presiden pun merinci sejumlah prinsip yang menjadi dasar ekonomi Pancasila. Pertama, ekonomi yang berlandaskan nilai religius, kemanusiaan, dan persatuan nasional. Menurutnya, kekayaan alam harus dipandang sebagai amanah yang dikelola untuk kemakmuran rakyat dan generasi mendatang.
Kedua, pembangunan ekonomi harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya menghasilkan angka statistik. Prabowo menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar seperti gizi anak, pupuk bagi petani, akses pasar bagi nelayan, serta perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja.
Ketiga, ekonomi harus berpihak pada kepentingan nasional dan tidak boleh hanya menguntungkan segelintir pihak. Pemerintah, kata dia, akan memperkuat kebijakan hilirisasi, pengelolaan ekspor sumber daya alam, serta memastikan hasil kekayaan nasional tidak terus mengalir ke luar negeri.
Keempat, ekonomi Pancasila harus bersifat kerakyatan dan berkeadilan sosial sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. Karena itu, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus diperkuat sebagai tulang punggung ekonomi nasional, dengan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan.
Kelima, pembangunan ekonomi harus menjamin pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
