Sekretaris Kabinet (Seskab) Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya menyampaikan tanggapan atas masukan dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal yang menyoroti frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sejak menjabat sebagai kepala negara.
Teddy mengatakan, pemerintah menghargai masukan yang disampaikan Dino. Namun, ia menilai sejumlah hal perlu diluruskan, terutama terkait biaya perjalanan, jumlah rombongan hingga urgensi diplomasi tatap muka yang dilakukan Prabowo di tengah dinamika global saat ini.
Seluruh biaya tambahan di luar anggaran negara dalam perjalanan luar negeri presiden, kata Teddy, ditanggung secara pribadi oleh Prabowo. Ia juga menyebut jumlah rombongan presiden dalam kunjungan luar negeri saat ini telah dipangkas lebih dari separuh dibandingkan periode sebelumnya.
Teddy menyebutkan jumlah peserta rombongan Prabowo saat melakukan kunjungan ke luar negeri berkisar 50 hingga 60 orang. Menurutnya, jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan era sebelumnya yang dapat mencapai lebih dari 120 orang dalam satu perjalanan.
"Masalah biaya bila ke luar negeri ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," kata Teddy dalam keterangan video yang diunggah oleh akun media sosial Instagram @sekretariat.kabinet pada Senin (1/6).
Teddy menjelaskan agenda kunjungan luar negeri Presiden Prabowo menyesuaikan dengan perkembangan geopolitik dunia saat ini yang berlangsung sangat dinamis. Menurutnya, pemerintah harus menyesuaikan agenda diplomasi dengan kebutuhan nasional maupun perkembangan internasional yang berubah dari waktu ke waktu.
Teddy menilai intensitas kunjungan luar negeri Prabowo tidak dapat dilepaskan dari kondisi global yang sedang dilanda berbagai krisis, mulai dari konflik di Ukraina hingga ketegangan yang berkembang di Timur Tengah.
Dalam situasi tersebut, Teddy mengatakan seorang pemimpin perlu membangun hubungan yang dekat dengan pemimpin negara lain untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang terjadi belakangan ini.
Ia menyebut diplomasi tidak hanya dilakukan saat terjadi krisis. Pemerintah, kata Teddy, perlu membangun dan memelihara hubungan baik dengan negara lain agar Indonesia memiliki modal diplomatik ketika menghadapi situasi mendesak di masa depan.
"Kita tidak bisa hanya mengandalkan saat krisis baru kita minta bantuan. Kita harus panen hubungan yang baik, lalu bila suatu saat ada kondisi mendesak, kita bisa minta bantuan, dan begitu pula sebaliknya," ujar Teddy.
"Untuk itu perlu kedekatan pribadi, kedekatan emosional antar-pemimpin, baik secara langsung diliput media ataupun tertutup. Nah, itulah diplomasi."
Mantan Wamenlu Dino Patti Djalal sebelumnya menyoroti frekuensi perjalanan luar negeri Prabowo sejak menjabat sebagai presiden. Ia mengusulkan komunikasi dengan pemimpin dunia melalui video call yang lebih hemat biaya negara.
"Semenjak menjabat menjadi presiden, satu dari enam hari dihabiskan beliau (Prabowo) di luar negeri. Dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran," kata Dino dalam keterangan video yang diunggah di akun Instagram @dinopattidjalal pada 30 Mei lalu.
Menurut Dino, setiap kunjungan kepala negara ke luar negeri memerlukan biaya yang besar karena melibatkan berbagai kebutuhan operasional dan protokoler.
Ia menjelaskan pengeluaran tersebut mencakup biaya tim pendahulu, transportasi udara, akomodasi, logistik, konsumsi, pengamanan, protokol, hingga uang harian bagi delegasi dan perangkat pendamping. "Satu perjalanan ke luar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar," ujarnya.
Dino mengusulkan agar Prabowo memanfaatkan teknologi komunikasi seperti video call, konferensi virtual, atau sambungan telepon untuk menjaga hubungan dengan para pemimpin negara lain.
Ia juga menilai langkah pengurangan kunjungan luar negeri Prabowo dapat menjawab persepsi sebagian masyarakat yang menganggap perjalanan luar negeri presiden cenderung boros dan lebih bersifat seremonial.
Sebagai contoh, Dino menyoroti pendekatan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang disebutnya telah berulang kali berkomunikasi dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melalui sambungan telepon tanpa melakukan pertemuan bilateral secara langsung.
Ia juga menyinggung keputusan Sheinbaum menggunakan penerbangan komersial kelas ekonomi saat melakukan kunjungan kerja ke Spanyol sebagai bentuk penghematan anggaran negara.
"Jadi dengan satu video call yang bernilai Rp 0, negara praktis dapat menghemat ratusan miliar dari perjalanan ke luar negeri dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih sama.
Selain mendorong pemanfaatan komunikasi virtual, Dino menyarankan Prabowo memaksimalkan forum internasional untuk menggelar pertemuan bilateral dengan pemimpin negara lain yang hadir dalam agenda yang sama.
Menurutnya, kehadiran presiden dalam forum multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), G20, ASEAN, maupun Forum Ekonomi Dunia di Davos dapat dimanfaatkan untuk menjalin lebih banyak pertemuan dengan kepala negara lain tanpa perlu melakukan kunjungan terpisah ke masing-masing negara.
