jpnn.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memberikan penjelasan terkait sejumlah kritik mengenai kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto, termasuk soal pembiayaan, jumlah rombongan, frekuensi perjalanan, hingga hasil diplomasi yang telah dicapai pemerintah dalam satu setengah tahun terakhir.
Melalui video yang diunggah akun media sosial Sekretariat Kabinet pada Senin (1/6), Teddy menyampaikan klarifikasi atas berbagai masukan yang sebelumnya disampaikan oleh mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal.
BACA JUGA: Prabowo: Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan Sama Kita
Biaya Tambahan Ditanggung Pribadi Presiden
Seskab Teddy menegaskan bahwa seluruh biaya perjalanan luar negeri Presiden yang melebihi anggaran negara tidak dibebankan kepada APBN.
BACA JUGA: Gaji ke-13 PPPK Sudah Tersedia, Tunggu Upah Juni Selesai, ya
"Karena saya di-mention oleh Pak Dubes Dino, saya mau luruskan beberapa hal," kata Teddy melalui video yang diunggah akun media sosial Sekretariat Kabinet, Senin (1/6).
Ia juga mengapresiasi kritik dan masukan yang diberikan secara rinci dan sistematis. Pertama, masalah biaya di luar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo.
BACA JUGA: Arief Poyuono: Beri Danantara Kesempatan Membenahi Tata Kelola Ekspor SDA, Under Invoicing
Jumlah Delegasi Diklaim Lebih Efisien
Menanggapi sorotan terkait besarnya rombongan dalam lawatan kenegaraan, Teddy menyebut jumlah personel yang mendampingi Presiden saat ini telah berkurang signifikan dibanding periode sebelumnya.
Menurutnya, jika pada masa lalu rombongan dapat mencapai lebih dari 120 orang, kini jumlah tersebut berada pada kisaran 50 hingga 60 orang.
Kedua, jumlah rombongan. Ini sangat penting. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran. Lebih dari separuh dari periode sebelumnya.
"Kalau dahulu, itu sekali luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal," ucapnya.
Agenda Internasional Menyesuaikan Situasi Global
Teddy menjelaskan bahwa jadwal perjalanan Presiden tidak sepenuhnya dapat ditetapkan jauh hari karena perkembangan geopolitik dan kebutuhan diplomasi yang berubah dengan cepat.
Ketiga, jadwal harus satu tahun sebelumnya. Perkembangan dunia global itu sangat dinamis. Hari per hari.
"Nah, jadi ada jadwal tahunan dan ada jadwal yang mendesak sesuai kebutuhan dalam negeri dan luar negeri suatu negara," sebutnya.
Ia menambahkan bahwa intensitas kunjungan Presiden juga dipengaruhi oleh situasi global yang tengah diwarnai berbagai konflik dan ketegangan di sejumlah kawasan dunia.
Keempat, masalah protokoler dan frekuensi luar negeri dalam satu setengah tahun terakhir. Jadi Presiden Prabowo itu adalah Presiden baru yang mulai menjabat saat dunia sedang krisis. Sebelumnya ada konflik di Ukraina, ada di Venezuela, kemudian sekarang ada di Iran dan Timur Tengah. Itu terlibat Saudi, Qatar, Bahrain, UAE dan lain sebagainya.
Diplomasi untuk Membangun Hubungan Strategis
Menurut Teddy, kunjungan luar negeri Presiden merupakan bagian dari strategi memperkuat hubungan antarnegara melalui kedekatan antar pemimpin dunia. Relasi tersebut dinilai penting untuk mendukung kepentingan nasional pada saat diperlukan.
Jadi, lanjutnya, setiap pemimpin tentunya harus bangun hubungan yang dekat antarpemimpin dunia. Tidak bisa hanya mengandalkan saat krisis baru kita minta bantuan.
Lalu, bila suatu saat ada kondisi mendesak kita bisa minta bantuan dan begitu pula sebaliknya.
"Untuk itu perlu kedekatan pribadi, kedekatan emosional antarpemimpin baik secara langsung, diliput media ataupun tertutup. Nah itulah diplomasi," imbuhnya.
Tegaskan Hasil Diplomasi Bukan Sekadar Seremonial
Teddy juga membantah pandangan yang menilai kunjungan Presiden hanya bersifat simbolis atau pencitraan. Ia menegaskan bahwa berbagai agenda luar negeri telah menghasilkan manfaat konkret bagi Indonesia.
"Jadi salah besar, kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini," kata Teddy.
Beberapa capaian yang disoroti antara lain keberhasilan Indonesia bergabung dengan BRICS, penyelesaian kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa yang memberikan tarif nol persen bagi sejumlah produk Indonesia, serta masuknya investasi bernilai sekitar Rp2.430 triliun dalam satu setengah tahun terakhir.
Selain itu, lawatan Presiden ke Jepang dan Korea Selatan disebut menghasilkan tambahan komitmen investasi sekitar Rp575 triliun.
Di sektor pertahanan, pemerintah mengeklaim kerja sama dengan sejumlah negara telah memperkuat kapasitas alat utama sistem persenjataan (alutsista) nasional. Sementara dalam penyelenggaraan ibadah haji, Teddy menilai pelaksanaan haji berjalan lancar dan menyoroti keberadaan perkampungan haji Indonesia di Arab Saudi.
"Indonesia adalah negara satu-satunya yang punya perkampungan haji di Arab Saudi. Dan Saudi sendiri mengubah undang-undangnya agar suatu negara mempunyai lahan di situ untuk digunakan oleh jemaah haji," ujarnya.
Peran Aktif untuk Palestina dan Perlindungan WNI
Dalam kesempatan tersebut, Teddy juga menekankan komitmen Indonesia dalam mendukung Palestina melalui pengiriman bantuan kemanusiaan, kapal rumah sakit, hingga program beasiswa bagi anak-anak Palestina.
Ia turut mencontohkan keberhasilan diplomasi Indonesia dalam membantu pemulangan seorang warga negara Indonesia yang sempat diamankan oleh otoritas Israel.
"Lewat diplomasi dari Menteri Luar Negeri dan teman-teman Kemlu selang beberapa hari kembalikan ke Indonesia. Jadi ini lewat diplomasi yang baik diberitakan maupun yang tertutup," ujarnya.
Penentuan Pertemuan Berdasarkan Prioritas Nasional
Menjawab kritik terkait banyaknya pertemuan Presiden dengan pemimpin negara lain dalam forum internasional, Teddy menjelaskan bahwa seluruh agenda ditetapkan berdasarkan pertimbangan strategis dan kepentingan nasional.
"Dan beliau-beliau lah yang mengetahui mana yang prioritas, mana pertemuan yang harus diutamakan, mana pertemuan yang bisa langsung ataupun cukup mengenakan telepon, mana pertemuan yang perlu diberitakan, mana yang tidak diberitakan. Dan saya rasa semua diplomat hebat tahu itu. Jadi kurang elok rasanya kalau itu masih dipermasalahkan, ya," ujarnya.
Teddy menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai pihak. Namun, ia mengingatkan agar diskusi publik tetap mempertimbangkan capaian dan hasil yang telah diperoleh melalui diplomasi Indonesia.
"Jadi ruang untuk setiap masukan tentu kami terima, tetapi jangan sampai mengaburkan fakta tentang semua hasil yang telah kita capai," pungkas Seskab Teddy.(esy/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Momen Akrab Prabowo Gandeng Tangan Megawati Seusai Upacara Hari Pancasila
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Mesyia Muhammad
