Liputan6.com, Jakarta - Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook, Nadiem Makarim membacakan nota pembelaan atau pleidoi di sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor, Selasa (2/6/2026). Dalam pembelaannya, Nadiem menyinggung soal budaya politik dan pemerintahan.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menilai, kasus yang menjeratnya saat ini tidak bisa dilepaskan dari budaya dan iklim politik yang ada di pemerintahan. Karena itu, Nadiem berpesan agar generasi muda yang tengah mempersiapkan diri untuk mengabdi pada negara, agar memperhatikan segala aspek yang berlaku. Termasuk tata krama politik.
Advertisement
“Temukanlah keseimbangan antara profesionalisme dan tata krama politik. Karena gesekan kecil bisa jadi dendam besar,” ujar Nadiem.
Pesan itu disampaikan berdasarkan pengalaman Nadiem selama menjabat Mendikbud. Bekerja dan mengabdi pada Negara tak cukup hanya modal profesionalisme dan gagasan membuat perubahan yang cepat. Banyak keputusan yang juga harus mempertimbangkan sikap politik.
“DI pemerintahan gerak cepat beresiko. Gagasan sering diartikan kesombongan. Banyak keputusan berdasar pertimbangan politik. Yang tidak saya antisipasi adalah besarnya gesekan internal yang merasa tersingkirkan. Banyak yang periuk nasinya terganggu,” ungkap Nadiem.
Dia mengakui, selama menjadi pejabat negara, mengabaikan faktor budaya politik yang berlaku di pemerintahan. Dia mencontohkan, tak selalu hadir di acara yang tak berhubungan dengan pekerjaannya sebagai Mendikbud. Sehingga banyak pihak yang tersinggung.
“Saya kurang sowan karena saya tidak paham peta politik,” tambahnya.
Selain itu, dia juga kerap memangkas basa basi di setiap meeting karena ingin segera masuk ke substansi. Menurutnya, ada yang beranggapan itu terlihat tidak santun.
“Di dalam pemerintahan, ini menimbulkan perspsi angkuh, dan kurang santun. Ini kesalahan saya saat menjabat menteri. Saya lupa itu jabatan politik,” katanya.
Nadiem menyatakan, bekerja di pemerintahan harus merangkul banyak pihak. Suka atau tidak suka.
“Saya remehkan ritual politik,” ucapnya.
“Saya sadar saya bukan pemimpin yg sempurna. Jadi menteri umur 35 tahun tanpa pengalaman birokrasi dan politik.”
