Pengamat kebijakan publik Muhammad Said Didu mempertanyakan ketersediaan dana operasional Presiden selama 2026. Hal ini menanggapi pernyataan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang menyebut kelebihan biaya kunjungan luar negeri (LN) Presiden Prabowo Subianto ditanggung pribadi.
Said Didu menjelaskan, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), biaya operasional presiden diberikan dalam bentuk total anggaran setahun (lumpsum), bukan per kegiatan.
“Jika Setkab menyatakan bahwa kekurangan anggaran APBN ditanggung oleh Presiden secara pribadi, apakah artinya dana operasional Presiden selama 2026 sudah habis (padahal masih masuk Juni),” ujarnya di akun X pribadinya, Selasa (2/6).
Selain itu, ia menegaskan bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan, biaya pejabat negara dalam melaksanakan tugas negara harus bersumber dari APBN dan tidak boleh dibiayai dari luar APBN."Ini penting agar pejabat tidak “berkreasi” kegiatan lain diluar tugas negara," imbuhnya.
Sebelumnya, Seskab Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa kelebihan biaya kunjungan Prabowo ke luar negeri ditanggung dari uang pribadi.
Baca Juga: Prabowo–Megawati Isyaratkan Bersatu di 2029
"Masalah biaya di luar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," ujar Teddy.
Pernyataan tersebut disampaikan Teddy untuk meluruskan saran yang sebelumnya disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait kunjungan luar negeri Presiden.
