Kementerian Perindustrian memperkirakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan 4,8 miliar susu kemasan untuk program itu selama 2026. Namun, kapasitas produksi industri pengolahan susu nasional saat ini baru mampu memenuhi sekitar 50%.
Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Merrijantij Punguan Pintaria mengatakan, kapasitas industri pengolahan susu nasional untuk kemasan 115 mililiter dan 125 mililiter saat ini baru mencapai 2,39 miliar kemasan atau sekitar 49,7% dari total kebutuhan program MBG.
"Menurut catatan kami, program MBG tahun 2026 membutuhkan susu sebanyak 4,8 miliar kemasan, sedangkan kapasitas industri pengolahan susu nasional baru 2,39 miliar kemasan atau sekitar 49,7% dari kebutuhan MBG secara keseluruhan," kata Merrijantij dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (2/6).
Menurut dia, sejumlah pelaku industri telah mulai meningkatkan kapasitas produksi sejak 2024. Kemenperin mencatat terdapat tiga perusahaan yang melakukan ekspansi maupun investasi baru setelah program MBG dicanangkan pemerintah.
Namun, tambahan kapasitas tersebut dinilai masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan susu nasional yang meningkat pesat seiring perluasan cakupan program MBG.
Untuk mengatasi kesenjangan pasokan itu, pemerintah mendorong koperasi ikut terlibat dalam pengolahan susu. Kemenperin juga menyiapkan program restrukturisasi industri berupa penggantian biaya investasi (reimbursement) hingga 35% guna memperkuat kapasitas produksi dalam negeri.
"Kami sangat berharap industri pengolahan susu dapat bermitra dengan koperasi-koperasi dan memberikan pendampingan kepada koperasi yang ingin melakukan pengolahan susu untuk pemenuhan MBG," ujarnya.
Di sisi lain, keterbatasan pasokan susu juga diakui pelaku oleh Badan Gizi Nasional (BGN). PLT Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional, Gunalan, mengatakan lonjakan jumlah penerima manfaat MBG yang telah mencapai lebih dari 63 juta orang membuat kebutuhan susu meningkat signifikan dibandingkan kapasitas produksi yang tersedia saat ini.
Menurut dia, terdapat dua kendala utama dalam pemenuhan susu untuk program tersebut. Pertama, distribusi ke wilayah terpencil yang masih menghadapi hambatan logistik sehingga pasokan tidak selalu tersedia tepat waktu.
"Kondisi geografis dan distribusi menjadi tantangan. Di beberapa daerah, susu sulit didapat karena memang tidak tersedia di pasaran saat dibutuhkan," katanya dalam gelaran acara yang sama.
Kedua, tingginya kebutuhan susu untuk MBG membuat pasokan di pasar menjadi semakin terbatas. Dalam praktiknya, pelaksana program harus membagi alokasi antara kebutuhan MBG dan kebutuhan masyarakat umum agar tidak terjadi kelangkaan di pasar.
"Kalau semua pasokan diambil untuk MBG, masyarakat umum akan mendapatkan susu dari mana. Karena itu, biasanya dilakukan pembagian alokasi antara kebutuhan MBG dan kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Kementerian Pertanian menilai peningkatan produksi susu dalam negeri menjadi kunci untuk menjawab lonjakan permintaan tersebut.
Direktur Hilirisasi Hasil Pertanian Kementan Makmun mengatakan, pemerintah tengah mendorong pengembangan peternakan sapi perah di berbagai wilayah di luar Pulau Jawa agar sumber pasokan susu semakin merata.
Saat ini populasi sapi perah nasional tercatat sekitar 540.657 ekor dan lebih dari 90% berada di peternakan rakyat.
Menurut Makmun, program MBG memberikan kepastian pasar bagi peternak karena susu menjadi salah satu menu wajib yang disalurkan kepada penerima manfaat.
"Jaminannya adalah adanya offtaker dari Badan Gizi Nasional karena susu menjadi menu wajib," katanya.
Kementan juga mendorong pembentukan Dapur Susu Indonesia (DASI), yakni unit pengolahan susu skala kecil berbasis koperasi yang dapat memasok kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Makmun menjelaskan satu unit DASI dapat dibangun dengan investasi di bawah Rp5 miliar dan mampu menyuplai kebutuhan sekitar 5 hingga 10 SPPG.
Menurut dia, model tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai pasok susu nasional sekaligus membuka peluang pengembangan peternakan sapi perah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara hingga Indonesia Timur.
"Konsepnya adalah menghubungkan Dapur Susu Indonesia dengan dapur MBG sehingga peternak memiliki kepastian pasar dan produksi susu nasional dapat terus meningkat," ujarnya.
