Bisnis.com, JAKARTA — Peran Bank Perekonomian Rakyat/Syariah (BPR/BPRS) dalam pembiayaan UMKM terus menguat. Meski demikian, ekspansi pembiayaan masih terbuka lebar untuk memperkuat akses permodalan pelaku usaha dan masyarakat di wilayah sekitarnya.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan, BPR/BPRS merupakan lembaga jasa keuangan yang lebih dekat dalam pemberian akses keuangan kepada pelaku UMKM. Peran tersebut sejalan dengan amanat UU P2SK bahwa BPR dan BPRS memiliki fokus untuk memberikan layanan keuangan kepada UMKM dan masyarakat di wilayah sekitarnya.
Hingga Maret 2026, penyaluran kredit dan pembiayaan UMKM oleh BPR dan BPRS tetap mencatatkan pertumbuhan dengan kualitas yang terjaga. Data OJK menunjukkan porsi kredit dan pembiayaan UMKM mencapai 50,07% dari total kredit dan pembiayaan yang disalurkan industri BPR dan BPRS.
“...dengan porsi penyaluran mencapai 50,07% dari total kredit/pembiayaan pada posisi Maret 2026,” tulis OJK dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).
Meski telah memiliki komposisi yang cukup tinggi, OJK menilai bahwa peningkatan penyaluran kredit/pembiayaan masih terbuka. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lainnya untuk memperluas kapasitas pembiayaan dan jangkauan layanan kepada pelaku usaha.
Selain itu, BPR dan BPRS didorong agar berpartisipasi lebih aktif dalam program pembiayaan yang dijalankan bersama OJK dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Beberapa program yang menjadi fokus antara lain kredit atau pembiayaan melawan rentenir (K/PMR) serta kredit atau pembiayaan sektor pertanian (K/PSP).
Di sisi lain, OJK berupaya mewujudkan BPR/BPRS terus tumbuh menjadi bank yang berintegritas, tangguh, dan kontributif dalam memberikan akses keuangan kepada UMKM dan masyarakat di wilayahnya.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, bahwa dinamika ekonomi di tingkat global maupun regional merupakan tantangan bagi industri perbankan, termasuk BPR/BPRS.
Selain itu, BPR/BPRS menghadapi persaingan yang semakin ketat, termasuk dalam penyaluran kredit dan pembiayaan kepada segmen mikro dan kecil. Kondisi tersebut juga dibayangi potensi peningkatan risiko kredit dan pembiayaan seiring dengan dinamika ekonomi dan kompetisi yang makin agresif.
Menghadapi tantangan tersebut, OJK telah menyiapkan arah pengembangan industri melalui Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024—2027. Langkah itu sekaligus menjadi tindak lanjut amanat Undang-Undang No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Dian mengatakan roadmap tersebut disusun untuk mewujudkan BPR dan BPRS sebagai lembaga keuangan yang berintegritas, tangguh, dan kontributif dalam memperluas akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat di wilayah operasionalnya.
Menurutnya, roadmap tersebut menjadi acuan bagi BPR/BPRS dalam merumuskan strategi bisnis yang lebih resilien guna menjaga kinerja dan eksistensi industri di tengah perubahan lanskap jasa keuangan.
Roadmap itu difokuskan pada empat pilar utama, yakni penguatan struktur dan daya saing, akselerasi digitalisasi BPR/BPRS, penguatan peran BPR/BPRS di wilayah, serta penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan.
Dian menuturkan penguatan struktur dan daya saing menjadi fondasi penting bagi industri untuk menjaga keberlanjutan usaha sekaligus memperbesar kontribusi terhadap perekonomian daerah.
“Melalui penguatan struktur dan daya saing, BPR dan BPRS diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan kegiatan usahanya ke depan, mengantisipasi dampak gejolak perekonomian, serta meningkatkan daya saing industri dalam menjalankan fungsi intermediasinya kepada masyarakat dan sektor UMKM,” tutur Dian.
