Dewan Energi Nasional (DEN) menyebut Badan Layanan Umum (BLU) dapat menjadi instrumen baru pemerintah untuk melakukan impor minyak bumi, bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) guna menjaga ketahanan energi nasional. Namun, skema tersebut hanya dapat dijalankan ketika pemerintah menetapkan kondisi mendesak.
Anggota DEN, Kholid Syeirazi, mengatakan penetapan kondisi mendesak menjadi kunci berlakunya mekanisme yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026.
"Ya kondisi mendesak ditetapkan oleh Menteri (ESDM). Menteri menetapkan bahwa sekarang ini kondisi mendesak ya kemudian ini berlaku, Perpres itu berlaku," kata Kholid kepada Warta Ekonomi, Selasa (2/6/2026).
Menurut Kholid, Perpres tersebut lahir untuk memberikan fleksibilitas kepada pemerintah dalam menjaga pasokan energi ketika menghadapi situasi luar biasa, seperti gangguan geopolitik, keterbatasan suplai global, lonjakan harga energi, hingga gangguan rantai pasok.
"Padahal cara-cara yang sudah dilakukan pemerintah untuk mempertahankan cadangan operasional itu sudah seperti cara-cara penanggulangan krisis. Termasuk penyediaan energi yang sudah di luar harga normal. Makanya kemudian ini ada Perpres baru nih, memperkenalkan satu ide baru namanya kondisi mendesak," ujarnya.
Dalam beleid tersebut, pemerintah dapat menugaskan badan usaha sektor energi maupun BLU untuk melakukan pengadaan minyak bumi, BBM, dan LPG guna memperkuat cadangan energi nasional.
Kholid menilai keberadaan BLU menjadi penting karena memiliki ruang gerak yang lebih fleksibel dibandingkan korporasi yang terikat pembiayaan internasional.
"Nah kenapa ada opsi BLU? Pertamina ini sebagai korporasi dengan jangkauan global itu memang juga dia menerbitkan global bond. Global bond-nya itu terkait dengan pemberi pinjaman yang terikat dengan ketentuan-ketentuan termasuk ada secondary sanction. Jadi tidak boleh berhubungan dengan negara-negara yang kena sanksi," katanya.
Karena itu, menurut dia, BLU dapat menjadi kendaraan alternatif untuk mengakses sumber pasokan energi yang sulit dijangkau korporasi.
"Itu bisa disiasati dengan BLU. Jadi karena BLU ini nggak punya hambatan terkait dengan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pemberi pinjaman. BLU ini kan tidak profit seeking, tidak mencari laba, tapi dia bisa menjadi salah satu vehicle sehingga aman, impor minyak Rusia segala macam itu dimungkinkan," ujar Kholid.
Baca Juga: Perpres 26/2026 Jadi Senjata Pemerintah Jaga Pasokan BBM Saat Rupiah Tertekan
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Perpres Baru untuk Percepat Pembangunan PLTS 100 GW
Selain berperan sebagai importir, BLU juga dapat berfungsi sebagai penyangga pasokan energi nasional atau buffer stock yang memasok kebutuhan badan usaha milik negara (BUMN) maupun swasta.
"Bisa ke swasta. Jadi nanti dalam hal misalnya swasta kesulitan penyediaan, dia belinya melalui BLU itu. Jadi dia bisa menjadi buffer stock untuk penyedia energi baik itu BUMN maupun badan usaha swasta," kata Kholid.
Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan pemerintah akan mengoptimalkan BLU yang sudah ada untuk menjalankan amanat Perpres Nomor 26 Tahun 2026. Salah satu lembaga yang disiapkan adalah Lemigas.
"Pengadaan itu melalui BLU di bidang energi. Pengaturan itu juga di dalam Perpres 26 ini sudah diatur," kata Yuliot.
"Kita akan mengoptimalkan penggunaan BLU yang ada, di antaranya adalah Lemigas. Jadi pengadaan dari Lemigas. Jadi dari regulasi ini Lemigas bisa melakukan impor," tambahnya.
Selain membuka opsi impor melalui BLU, pemerintah juga mendorong minyak mentah produksi dalam negeri lebih banyak diserap pasar domestik melalui skema harga yang mengacu pada Indonesian Crude Price (ICP).
"Jadi karena ada keterbatasan suplai itu secara global, jadi kalau ada komitmen ekspor yang dari perusahaan KKKS itu bisa dipasarkan di dalam negeri dan harganya itu sesuai dengan harga ICP. Jadi hal ini tidak merugikan perusahaan KKKS," tutup Yuliot.
