Kantor Staf Presiden menyoroti lonjakan signifikan kejahatan siber di Indonesia yang terus meningkat dalam dua tahun terakhir.
Jenderal TNI Purn. Dudung Abdurachman Kepala Staf Kepresidenan (KSP) mengatakan, serangan siber tidak hanya menyerang individu. Tetapi juga lembaga pemerintahan, sektor ekonomi, pelayanan publik hingga keamanan nasional.
Kasusnya berupa pencurian data pribadi, penipuan online, penyebaran hoax, provokasi, peretasan sistem hingga propaganda radikalisme melalui media digital.
“Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), jumlah serangan cyber sepanjang tahun 2025 mencapai 5,5 miliar serangan. Angka tersebut melonjak tujuh kali lipat atau naik 714 persen, dibandingkan rata-rata tahunan selama periode 2020-2024. Tren peningkatan tersebut berlanjut pada awal 2026,” kata Dudung di Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Dudung menekankan, pada periode 1 Januari hingga 15 April 2026, tercatat ada 1,52 miliar serangan cyber. Ia menekankan pentingnya membangun kesadaran perlindungan data pribadi. Karena ruang digital saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.
“Pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga terus memperkuat sistem keamanan siber nasional. Kantor staf presiden juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor agar penanganan ancaman siber dapat dilakukan secara cepat. Terukur ukur dan terpadu. Namun pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Peran masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan digital,” ujarnya.
KSP meminta masyarakat bijak menggunakan media sosial, menjaga kerahasiaan data pribadi serta meningkatkan literasi digital, agar tidak mudah terprovokasi informasi palsu maupun tindakan penipuan digital.
“Saya mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga ruang digital Indonesia agar tetap aman, sehat, dan produktif. Mari kita jadikan teknologi, sebagai alat pemersatu dan kemajuan bangsa bukan menjadi celah bagi kejahatan dan perpecahan,” pungkasnya. (lea/saf/ipg)
