Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengenang sejumlah tantangan besar yang dihadapi Indonesia selama masa pemerintahannya. Salah satu yang paling membekas adalah krisis keuangan global 2008 yang sempat mengguncang perekonomian dunia.
SBY mengatakan Indonesia saat itu tidak luput dari dampak gejolak global. Namun, menurut dia, pemerintah berhasil menjaga stabilitas ekonomi melalui sejumlah langkah, mulai dari menjaga kehati-hatian fiskal hingga memperkuat koordinasi kebijakan.
“Ketika krisis keuangan global melanda pada 2008, Indonesia tidak kebal terhadap dampaknya. Namun kita mampu bertahan karena menjaga kepercayaan, kehati-hatian fiskal, permintaan domestik, dan koordinasi kebijakan yang baik,” kata SBY dalam acara Proficient di Perbanas Institute, Jakarta, Selasa (2/6).
Menurut SBY, pengalaman menghadapi krisis menunjukkan bahwa pasar tidak hanya menilai kondisi ekonomi dari data dan indikator makro. Di tengah ketidakpastian, kredibilitas pemerintah dan kualitas tata kelola juga menjadi faktor yang sangat menentukan.
“Kita belajar bahwa kredibilitas sangat penting. Di masa ketidakpastian, pasar tidak hanya mendengarkan angka-angka, tetapi juga kualitas tata kelola,” ujarnya.
Selain krisis finansial global, SBY juga menyinggung bencana tsunami Aceh pada 2004 yang menjadi ujian besar bagi Indonesia. Ia mengenang proses pemulihan Aceh tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga membangun kembali kepercayaan masyarakat dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.
“Rekonstruksi juga tentang memulihkan martabat, membangun kembali kepercayaan, dan menciptakan perdamaian. Pembangunan menjadi berkelanjutan ketika masyarakat merasa menjadi bagian dari proses tersebut,” kenang SBY.
SBY Soroti Beban Utang Negara Berkembang
Dalam kesempatan yang sama, SBY juga mengulas tantangan ekonomi global saat ini. Ia menilai dunia tengah menghadapi fragmentasi yang semakin kuat, di mana perdagangan internasional kini tidak lagi semata-mata didorong oleh efisiensi ekonomi, tetapi juga dipengaruhi faktor geopolitik.
Di sisi lain, perkembangan teknologi menghadirkan peluang sekaligus persaingan baru antarnegara. Kondisi tersebut, menurut SBY, turut menambah tekanan terhadap keuangan publik, khususnya di negara-negara berkembang.
“Ekonomi global menghadapi fragmentasi. Perdagangan tidak lagi hanya didorong oleh efisiensi, tetapi juga oleh geopolitik. Teknologi menjadi sumber produktivitas sekaligus arena persaingan. Kita juga melihat tekanan yang semakin besar terhadap keuangan publik,” kata SBY.
Ia menyoroti semakin besarnya porsi anggaran yang digunakan banyak negara berkembang untuk membayar utang, sementara kebutuhan pendanaan di berbagai sektor strategis terus meningkat.
“Banyak negara berkembang menghabiskan lebih banyak anggaran untuk pembayaran utang, sementara kebutuhan pembiayaan untuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur, transisi energi, dan adaptasi iklim terus meningkat,” lanjutnya.
Menghadapi situasi tersebut, SBY menilai Indonesia perlu menyusun strategi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik nasional, tanpa harus meniru sepenuhnya model pembangunan negara maju.
“Dalam situasi global seperti ini, negara-negara berkembang seperti Indonesia harus bersikap bijaksana. Kita tidak bisa begitu saja meniru jalur yang ditempuh negara maju. Kita harus merancang strategi pembangunan kita sendiri,” ujarnya.
SBY menambahkan, arah pembangunan Indonesia juga perlu tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Menurutnya, keterbukaan terhadap dunia harus tetap diiringi dengan keberpihakan pada kepentingan nasional.
“Terbuka terhadap dunia, tetapi berakar pada kepentingan nasional. Berorientasi pada pasar, tetapi tetap bertanggung jawab secara sosial. Berorientasi pada pertumbuhan, tetapi berkelanjutan secara lingkungan. Maju secara digital, tetapi tetap berpusat pada manusia. Inilah esensi pembangunan berkelanjutan bagi Indonesia,” kata SBY.
