HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR–Pengerjaan proyek jalan BTP-Moncongloe berlangsung dalam tekanan harga material. Sejak konflik di Timur Tengah pecah, bahan bangunan melonjak tinggi.
Hanya, Dinas Bina Marga Bina Kosntruksi (BMBK) Sulsel memastikan kualitas pekerjaan proyek jalan tetap menjadi prioritas utama meski terjadi kenaikan harga sejumlah material konstruksi. Termasuk aspal.
Jika penyesuaian diperlukan, pengurangan hanya akan dilakukan pada sisi volume pekerjaan, bukan kualitas hasil pembangunan. Lonjakan harga material saat ini masih dalam tahap kajian pemerintah.
Menurut Kadis BMBK Sulsel Andi Ihsan, penyesuaian harga dalam proyek tidak bisa dilakukan secara serta-merta karena harus didukung regulasi yang jelas.
“Kalau kita membahas proyek, hal yang tidak bisa ditawar itu adalah kualitas. Kualitas tidak bisa ditawar, kuantitas mungkin bisa kalau memang ada kenaikan harga,” ujar Ihsan.
Kenaikan harga tidak hanya terjadi pada pasir, tetapi juga aspal dan sejumlah material konstruksi lainnya. Oleh karena itu, pemerintah tengah membahas mekanisme eskalasi harga sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami sudah beberapa kali melakukan rapat. Namun, untuk mengeluarkan regulasi terkait kenaikan harga harus ada dasar aturan yang jelas. Tidak bisa langsung diputuskan begitu saja,” katanya.
Meski demikian, seluruh penyedia jasa yang mengerjakan proyek multi years project (MYP) masih mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Saat ini, Pemprov Sulsel menjalankan enam paket proyek MYP.
Lima paket pertama telah berjalan, sementara paket keenam baru saja menandatangani kontrak dengan total nilai sekitar Rp239 miliar. Untuk paket satu hingga paket lima, progres pekerjaan dinilai masih berjalan normal dan menunjukkan tren positif.
Paket satu mencakup ruas Hertasning, Aroepala, Tun Abdul Razak, Syekh Yusuf hingga kawasan Bili-bili dengan nilai kontrak sekitar Rp430 miliar.
Ruas dalam paket satu menjadi salah satu jalur dengan lalu lintas harian rata-rata (LHR) tertinggi di Sulsel. Karena itu, pengerjaan di ruas tersebut, termasuk di Jalan Aroepala, terus dikebut dengan penerapan rekayasa lalu lintas guna meminimalkan kemacetan.
“Sekarang Aroepala sedang dalam tahap pengecoran. Ruas ini memiliki volume lalu lintas yang sangat tinggi sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya,” tukasnya.
Kondisi kemantapan jalan provinsi dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Jika sebelumnya berada pada kisaran 75 persen, angka tersebut turun menjadi sekitar 71 persen dan tahun ini diperkirakan berada pada level 67 hingga 68 persen dari total panjang jalan provinsi sekitar 2.014 kilometer.
Melalui program MYP, Pemprov Sulsel menargetkan penanganan sekitar 1.000 kilometer ruas jalan provinsi untuk meningkatkan kemantapan jalan hingga di atas 80 persen.
“Ini menjadi program prioritas Pak Gubernur karena jalan memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan akses yang lebih baik, distribusi barang lebih cepat, biaya transportasi lebih efisien, dan aktivitas ekonomi masyarakat meningkat,” jelasnya.
Pembangunan jalan tidak hanya dilakukan melalui pengaspalan. Dalam program MYP terdapat empat kategori penanganan, yakni rekonstruksi, rehabilitasi mayor, rehabilitasi minor, dan pemeliharaan rutin.
Sementara konstruksi beton atau rigid pavement diterapkan pada lokasi tertentu yang rawan genangan atau banjir agar umur layanan jalan lebih panjang.
Selain itu, pembangunan jalan harus berjalan beriringan dengan pemeliharaan. Untuk itu, BMBK Sulsel menyiapkan anggaran pemeliharaan melalui enam unit pelaksana teknis (UPT) yang tersebar di berbagai wilayah.
“Target kami bukan hanya membangun, tetapi juga memastikan jalan yang sudah dibangun tetap terpelihara dengan baik sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat dalam jangka panjang,” tutupnya. (uca/zuk)
