JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan rencana pembangunan fasilitas Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) pesawat Hercules hasil kerja sama Indonesia-AS di Bandara Kertajati masih dalam tahap pembicaraan mendalam.
"Kalau sampai level deal belum ya, masih dalam tahap pembahasan," kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan Brigjen Rico Ricardo Sirait di kantor Kemenhan, Selasa (2/6/2026).
Baca juga: Pemerintah Matangkan Konsep Aerospace Park di Bandara Kertajati Usai Wacana Bengkel Hercules
Meski begitu, pemerintah tetap mengupayakan menjadikan Kertajati sebagai pusat perawatan C-130 Hercules se-Asia guna mendongkrak kemandirian pertahanan domestik.
"Yang pasti ini untuk kepentingan nasional kita, memajukan kemandirian pertahanan kita juga, khususnya di bidang pemeliharaan dan perawatan alutsista matra udara," tegasnya.
Kemenhan pun optimis bisa bersaing dengan negara tetangga dalam memperebutkan proyek ini.
Hal tersebut mengingat Kertajati memiliki lahan yang luas dan fasilitasnya yang mumpuni.
"Belum tentu juga Singapura memiliki fasilitas yang sebesar Kertajati," ucap Rico.
Baca juga: Hercules Laporkan Putri Ahmad Bahar, Tuding Sebarkan Berita Bohong
Fasilitas MRO di Kertajati ini ditargetkan siap beroperasi pada 2028 untuk melayani kebutuhan perawatan pesawat Hercules di kawasan Asia.
"Sedang berproses, sedang berproses. Mudah-mudahan tahun 2028 didapatkan tahapannya (beroperasi)," ungkapnya.
Baca juga: Saling Lapor Hercules dan Anak Ahmad Bahar: Tuduhan Penyekapan Versus Berita Bohong
Sebelumnya Kementerian Pertahanan RI menerima tawaran Menteri Perang Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth dengan menjadikan Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka sebagai pusat Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) Pesawat Angkut Berat C-130 Hercules se-Asia.
"Dia menawarkan, dan ini tidak ada di negara ASEAN. Dia menawarkan, ‘Bagaimana kalau pemeliharaan C-130 di seluruh Asia saya pusatkan di Indonesia atas biaya kami?’. Saya lapor (ke) Bapak Presiden, ‘kasih Kertajati’. Nah kita sedang bekerja untuk itu," kata Sjafrie dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, Selasa (19/5/2026) lalu.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang