Jakarta, tvOnenews.com - Tim Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan terhadap kantor Badan Gizi Nasional (BGN), pada hari ini Rabu (3/6/2026).
Penggeledahan ini dilakukan di Jalan Kebon Sirih No.1, RT.1/RW.7, Menteng, Jakarta Pusat.
Terkait hal ini, Plh. Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Jefri Fernando membenarkan soal adanya penggeledahan tersebut.
“Penyidik PIDSUS Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN,” kata Jefri, kepada wartawan, Rabu (3/6/2026).
Sementara itu Jefri belum mengungkap secara detail mengenai penggeledahan tersebut. Namun hal ini dilakukan pasca adanya pencopotan Kepala BGN, Dadan Hindayana pada Selasa (2/6/2026) malam.
Sebelumnya, Presiden RI, Prabowo Subianto resmi mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang menjadi ujung tombak pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Selasa (2/6/2026).
Pergantian ini menjadi sorotan karena BGN merupakan lembaga strategis yang dibentuk khusus untuk mengawal salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni pemenuhan gizi nasional dan pencegahan stunting.
Prasetyo mengatakan keputusan pergantian pimpinan diambil setelah pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja lembaga tersebut selama lebih dari satu tahun.
“Selama kurang lebih 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa 2 Juni 2026, Bapak Presiden memutuskan melakukan pergantian pimpinan BGN. Pertama, saudara Dadan Hindayana sebagai kepala BGN. Disertai ucapakan terima kasih,” kata Prasetyo dalam jumpa pers di Istana.
Dadan diketahui menjabat sebagai Kepala BGN sejak dilantik pada 19 Agustus 2024. Saat itu, pelantikannya dilakukan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo, beberapa bulan sebelum pergantian pemerintahan kepada Prabowo Subianto.
“Bapak presiden terus melakukan monitoring yang pada akhirnya melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja kabinet termasuk kinerja Badan Gizi Nasional,” tegasnya.
“Tentu di dalam proses evaluasi tersebut, bapak presiden mendengarkan dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak baik dari kementerian terkait dan masyarakat,” lanjut dia. (ars/muu)
