Mengapa Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia Menyimpan Paradoks?

Ekonomi digital dicanangkan sebagai pilar pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045. Beberapa capaian menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi digital berada di jalur yang tepat. Akan tetapi, apakah pertumbuhan itu sudah bersifat inklusif dan disertai penciptaan lapangan kerja berkualitas?

Pertumbuhan ekonomi digital di satu sisi membuka peluang ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan lokapasar dagang, media sosial, dan layanan berbasis platform lainnya memungkinkan potensi pendapatan baru bagi masyarakat. Seiring meningkatnya penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 82 persen pada tahun 2025 menurut Asosiasi Jasa Penyedia Internet Indonesia, peluang bagi pengembangan ekonomi digital masih menjanjikan. Namun, potensi ini perlu dilihat lewat analisis lebih dalam.

Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir dalam konteks tertentu merupakan buah dari fase ekspansi masif industri digital. Di Indonesia, fase ekspansi beberapa perusahaan digital sangat terasa selama periode tahun 2010 sampai 2019. Dalam fase ”bakar uang” ini, perusahaan digital cenderung memberikan banyak insentif sehingga jumlah pengguna dan transaksi meningkat pesat.

Namun, pertumbuhan yang terjadi tidak tampak organik. Ketika fase ini berakhir, terjadi penyusutan jumlah pengguna dan nilai transaksi yang mulai terasa seiring berkurangnya insentif. Terlebih, ekonomi digital yang hanya mengandalkan pertumbuhan jumlah pengguna platform belum memiliki fondasi bisnis yang kuat.

Alih-alih membawa kualitas pertumbuhan dan lapangan pekerjaan, model ekonomi digital ini justru menciptakan dilema baru. Pekerjaan yang banyak tercipta bukanlah pekerjaan dengan kemampuan tinggi (high skilled labor), tetapi justru pekerjaan paruh waktu yang menjadi bom waktu ketenagakerjaan, seperti pada kasus pengemudi ojek daring.

Menteri Luar Negeri Sugiono menyoroti paradoks digital yang masih tajam di kawasan Asia Pasifik pada salah satu pertemuan menteri dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC) di Lima, Peru, 15 November 2024.

Paradoks digital yang ia maksud adalah di satu sisi kawasan Asia Pasifik merupakan pusat inovasi digital termaju di dunia, tetapi di sisi lain terdapat kesenjangan yang sangat tajam. Hal ini mengancam jutaan orang di kawasan yang bisa tertinggal dalam ekonomi global. Ini berdampak pada kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang kian parah.

Keprihatinan Sugiono berdasarkan data dari statistik Persatuan Telekomunikasi Internasional (ITU). Data ITU memperlihatkan lebih dari 1,7 miliar orang di Asia Pasifik tidak memiliki akses internet.

Selain itu, hampir 70 persen pekerja berpenghasilan rendah dan menengah atau sebagian besar di negara-negara itu tidak memiliki keterampilan digital dasar. Hal ini membatasi partisipasi mereka dalam ekonomi digital. Dari sisi jender, kaum perempuan di kawasan Asia Pasifik juga mempunyai kesempatan 20 persen lebih kecil untuk memperoleh akses ke internet.

Menurut Sugiono, tantangan-tantangan itu mendesak diatasi. Bagi Indonesia, katanya, inovasi dan digitalisasi bukan sekadar alat. Keduanya adalah mesin transformasi ekonomi.

Sugiono mengatakan, Indonesia menyadari bahwa membangun infrastruktur digital yang kuat adalah langkah awal yang penting dalam perjalanan ini. Tanpa akses yang adil ke teknologi digital, peluang ekonomi tetap terkonsentrasi di antara orang-orang yang memiliki hak istimewa.

Indonesia juga menyadari akses ke infrastruktur digital harus disertai upaya meningkatkan keterampilan dan melatih kembali sumber daya manusia. Salah satunya dilakukan lewat program Inisiatif Desa Digital Indonesia. Program ini bertujuan membekali masyarakat perdesaan dengan keterampilan dan alat yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital.

Banyak negara membanggakan angka harapan hidup yang semakin panjang sebagai tanda keberhasilan. Namun, tak banyak negara punya program memadai untuk menjamin kesejahteraan pensiunan.

Umur panjang pun kerap hanya menjadi alat etalase bagi capaian negara, sementara kesejahteraan hidup warga lansia diabaikan.

Di Amerika Serikat, kenyataan itu terlihat dari makin banyaknya pensiunan yang kembali kerja serabutan demi menutup biaya hidup. Mereka masuk ke kerja ekonomi gig, mulai dari menjadi sopir taksi daring, merawat hewan peliharaan, hingga mengurus cucian orang lain. Banyak dari mereka sebelumnya bekerja di profesi prestisius, di antaranya dosen dan perawat.

Ekonomi gig adalah sistem kerja berbasis order jangka pendek lewat pelantar (platform) digital. Di Indonesia, kerja gig antara lain pengemudi ojek daring. Goldberg mengaku rencana keuangannya saat pensiun tak berjalan sesuai harapan. Karena itu, ia memilih tetap bekerja menjadi sopir taksi daring. ”Saya suka kebebasannya. Saya suka fleksibilitasnya. Saya suka bertemu orang. Saya suka bahwa sebagian besar waktu, sekali atau dua kali sehari, saya bisa ngobrol berkualitas dengan seseorang,” katanya.

Goldberg termasuk dalam kelompok warga AS yang kembali bekerja setelah pensiun. Setelah menutup karier panjang di rumah sakit, universitas, atau perusahaan, mereka masuk lagi ke pasar kerja karena tabungan pensiun tak mencukupi, biaya hidup meningkat, dan ingin tetap aktif.

Sebagian dari mereka menemukan pekerjaan kontrak lewat aplikasi digital. Bagi mereka, pekerjaan gig itu menarik karena jamnya bisa diatur sendiri. Mereka bisa memilih kapan bekerja dan kapan berhenti.

Ketika harapan hidup semakin panjang, tetapi ekonomi semakin suram, konsep pensiun pun berubah. Dulu, pensiun adalah tujuan akhir orang bekerja. Dulu orang menikmati masa pensiun, tak lagi bekerja, dan punya penghasilan memadai. Sekarang, masa pensiun semakin kerap berarti masa berhenti dari kerja tetap, lalu menjadi pekerja lepas serabutan.

Di permukaan, ekonomi gig menawarkan narasi manis, seperti kebebasan memilih jam kerja dan peluang penghasilan tambahan. Namun, di balik gagasan indah itu, tersembunyi realitas pahit.

Sebuah studi dari University of Bristol pada 2023 di Inggris mengungkap bahwa 52 persen pekerja gig memperoleh pendapatan di bawah upah minimum.

Di Indonesia, banyak pengemudi ojol harus bekerja sampai lebih dari 12 jam sehari hanya untuk mendapatkan penghasilan yang setara dengan upah minimum regional (UMR).

Lebih parahnya, status mereka sebagai ”mitra” membuat mereka kehilangan hak-hak dasar pekerja, seperti tidak adanya jaminan kesehatan, cuti sakit, dan jaminan hari tua. Ketika kecelakaan terjadi, yang acap kali karena tekanan target pesanan, mereka pulalah yang harus menanggung biaya pengobatan.

Masalah sebenarnya bukan hanya pada rendahnya pendapatan, melainkan pada struktur kekuasaan yang timpang. Pekerja gig seolah-olah memiliki kebebasan, tetapi kenyataannya, mereka dikendalikan oleh algoritma yang tidak mengenal kompromi.

Tirani algoritma ini memiliki berbagai wujud. Mulai dari sistem rating yang menentukan apakah mitra akan mendapatkan pesanan atau tidak dan sistem penetapan tarif yang bisa berubah sewaktu-waktu tanpa adanya persetujuan.

Bahkan, algoritma ini bisa menjadi penentu hajat hidup dengan adanya mekanisme pemutusan akses sepihak jika dianggap melanggar aturan, yang sebetulnya sering kali tidak jelas.

Bagaimana algoritma menciptakan ketimpangan kuasa ini sebetulnya sudah lama terdeteksi. Studi dari University College London (UCL) di Inggris pada 2018 menunjukkan bahwa tekanan dari aplikasi mau tidak mau membuat para mitra mengambil risiko.

Berdasarkan studi tersebut, 47 persen mitra yang mengantarkan pesanan makanan mengaku melanggar batas kecepatan demi mengejar target waktu pengantaran. Bahkan, 16 persen mitra lainnya mengaku pernah hampir tertidur di jalan karena kelelahan.