Keputusan Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari kursi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mulai mendapat dukungan dari parlemen, setelah DPR menilai sosok penggantinya memiliki rekam jejak yang lebih kuat dalam mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai penunjukan Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN merupakan langkah yang tepat karena selama menjabat sebagai wakil kepala badan, ia aktif turun langsung ke lapangan memantau pelaksanaan program.
Menurut Dasco, Nanik bukan sosok baru di dalam tubuh BGN karena telah terlibat dalam pengawasan program MBG sejak awal dan memahami berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.
"Pada hemat kami keputusan presiden untuk mengangkat (Nanik S Deyang) walaupun itu hak prerogatif dari pihak pemerintah dalam hal ini presiden, mungkin adalah pilihan yang tepat," kata Dasco.
Penilaian tersebut muncul sehari setelah Presiden Prabowo melakukan perombakan besar di jajaran pimpinan BGN dengan memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN.
Tak hanya Dadan, dua wakil kepala BGN yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya juga ikut dicopot dalam restrukturisasi tersebut.
Sebagai penggantinya, Prabowo menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN, sementara posisi wakil kepala diisi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.
Dasco mengungkapkan bahwa pergantian pimpinan BGN tidak terjadi tanpa alasan karena pemerintah memiliki sejumlah catatan evaluasi yang perlu segera dibenahi.
"Iya tadi kalau mendengar penjelasan dari Menteri Sekretaris Negara ada hal-hal evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini menyangkut tata kelola dan kemudian kerjasama lintas kementerian yang kemudian dirasa kurang dan beberapa hal yang menjadi catatan-catatan yang menurut pihak pemerintah memang harus dibenahi," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menjelaskan bahwa pergantian pimpinan BGN merupakan bagian dari proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap pelaksanaan program MBG.
Prasetyo menyebut sejumlah persoalan menjadi perhatian pemerintah, mulai dari kedisiplinan menjalankan standar operasional prosedur, tata kelola organisasi, hingga pengawasan kualitas makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat.
Selain itu, pemerintah juga tengah melakukan audit internal terkait berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program MBG, termasuk dugaan praktik jual beli Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dasco mengatakan DPR mengapresiasi langkah pemerintah yang mau mendengarkan berbagai masukan dan kritik terhadap pelaksanaan MBG selama ini.
Ia mengungkapkan bahwa Komisi IX DPR sebelumnya juga telah menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi tertulis kepada pemerintah terkait pelaksanaan program tersebut.
Baca Juga: MBG Jadi Sorotan, Ini Sejumlah Ujian untuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN
Menurutnya, momentum pergantian pimpinan BGN harus menjadi titik awal pembenahan menyeluruh agar program prioritas Presiden Prabowo berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
"Pergantian ini tentu tidak akan mempengaruhi pelayanan yang berlangsung selama ini dan harapan kami bahwa tujuan pelayanan terhadap terutama daerah 3T dapat segera direalisasikan," kata Dasco.
DPR berharap kepemimpinan baru BGN mampu memperkuat pengawasan, memperbaiki tata kelola, dan memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak di daerah terpencil dan tertinggal.
Meta Deskripsi:
