Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespons penggeledahan Kantor BGN oleh Kejaksaan Agung usai pencopotan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN. Prabowo mencopot Dadan pada Selasa (2/6) malam.
Pras menuturkan, penggeledahan tersebut sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya.
"Tentunya yang pertama-tama ya marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya, dan kemudian nanti kita bersama-sama kita lihat dan kita tunggu hasilnya," kata Pras kepada wartawan, Rabu (3/6).
Pras menilai, penggeledahan tersebut merupakan bagian dari proses memperbaiki tata kelola pemerintahan baik kementerian maupun lembaga.
"Tentunya ini bagian dari proses untuk sekali lagi komitmen kita bersama-sama adalah untuk selalu berusaha memperbaiki tata kelola, memperbaiki manajemen bagi semua pemerintahan, kementerian maupun lembaga," ujar dia.
Lebih jauh, ia menekankan agar setiap pejabat di lingkar kementerian dan lembaga untuk menjalankan tugas sesuai dengan aturan hukum.
"Dan mari bagi kita semua bahwa di dalam menjalankan pemerintahan dan di dalam menjalankan tugas sehari-hari untuk terus menghindarkan diri dari hal-hal yang melanggar norma-norma, terutama norma-norma hukum," tandas dia.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, Rabu (3/6). Penggeledahan ini diduga kuat terkait dengan pengusutan kasus dugaan korupsi jual-beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Berdasarkan informasi yang dihimpun melalui sumber, kasus ini bermula dari temuan pelanggaran pada proyek pengadaan SPPG. Praktik tersebut diduga melibatkan sejumlah oknum pejabat di lingkungan BGN.
Hingga saat ini, tim penyidik masih menyisir area kantor BGN untuk mengumpulkan barang bukti. Tak hanya kantor, beredar kabar bahwa penyidik juga menyasar kediaman sejumlah pihak yang terkait dengan perkara ini.
