Pantau - Pemerintah Iran menyiapkan prosesi pemakaman besar-besaran untuk mendiang Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei yang akan digelar di Teheran, Qom, dan Mashhad pada pertengahan Juni 2026.
Prosesi pemakaman tersebut diumumkan otoritas Teheran setelah menetapkan rangkaian upacara berlangsung selama tiga hari penuh pada akhir Zulhijjah 1447 Hijriah hingga awal Muharram 1448 Hijriah.
Wakil Wali Kota Teheran Bidang Sosial dan Budaya Mohammad-Amin Tavakolizadeh mengatakan jenazah Ali Khamenei akan dimakamkan di dekat Makam Imam Reza di Kota Mashhad.
Ia mengungkapkan bahwa prosesi di Teheran akan berlangsung setidaknya selama 24 jam sebagai bagian dari rangkaian penghormatan terakhir kepada pemimpin yang wafat tersebut.
Diperkirakan Dihadiri Jutaan PelayatMashhad diperkirakan akan menjadi pusat kedatangan pelayat dari berbagai negara, termasuk Pakistan, Afghanistan, India, dan Bangladesh.
Tavakolizadeh menyebut upacara tersebut berpotensi menjadi salah satu perhimpunan umat Islam dan Syiah terbesar di dunia.
Ia juga meyakini suasana berkabung akan meluas ke sejumlah negara Islam lainnya, menyusul penetapan masa berkabung di Irak dan pelaksanaan upacara penghormatan simbolis di berbagai kota negara tersebut.
“Upacara pemakaman Ali Khamenei akan menjadi perhimpunan umat Islam dan Syiah terbesar sedunia,” ungkap Tavakolizadeh.
Gugur dalam Serangan Gabungan AS dan IsraelAli Khamenei dilaporkan gugur dalam serangan yang menghantam kediaman sekaligus tempat kerjanya di Teheran pada 28 Februari 2026.
Serangan tersebut terjadi pada hari pertama operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Peristiwa itu memicu eskalasi konflik setelah Iran melancarkan serangan balasan menggunakan rudal dan drone ke sejumlah target yang terkait dengan kepentingan Amerika Serikat dan Israel di kawasan.
Iran juga sempat memberlakukan blokade di Selat Hormuz pada awal konflik sebagai bagian dari strategi pertahanannya.
Hingga kini, otoritas Iran masih mempertahankan kendali regulasi pelayaran di jalur strategis tersebut dengan tetap mengizinkan kapal dagang melintas di bawah pengawasan pemerintah Iran.
