HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – DPW PKS Sulsel menggelar bimbingan teknis (Bimtek) untuk para anggota DPRD se-Sulawesi Selatan, di Hotel Four Point by Sheraton Makassar, Rabu malam, 3 Juni.
Ketua DPW PKS Sulsel, Anwar Faruq menyampaikan, Bimtek dihadiri seluruh anggota DPRD mereka, mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga DPR RI.
“Kali ini dihadiri seluruh anggota legislatif dari kabupaten/kota sebanyak 57 orang, provinsi tujuh orang, kemudian DPR RI harusnya dua orang, tetapi karena Ibu Meity belum pulang dari ibadah haji jadi cuma Ismail Bachtiar,” ujarnya.
Lebih lanjut dia menyampaikan, Bimtek ini bertujuan untuk memberikan pembekalan, continuous learning kepada seluruh anggota legislatif PKS. Ini dilakukan untuk menyesuaikan kembali pemahaman mereka terkait berbagai perubahan peraturan yang terjadi.
“Karena tentunya dalam menghadapi masyarakat dan mengawasi pemerintah, tentu ada hal baru terkait regulasi dan bagaimana kebijakan partai sendiri,” lanjutnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Makassar itu menyampaikan, para anggota legislatif mereka harus tuntas betul dalam memahami berbagai kebijakan baru. Sehingga, mereka bisa menjadi cerminan bagi masyarakat dalam menegakkan aturan yang berlaku.
“Karena anggota legislatif kami itu adalah etalase dari PKS. Sehingga benar-benar harus mencerminkan bagaimana wujud partai yang sesungguhnya, bersih, peduli, profesional dan berwawasan luas untuk masyarakat,” tuturnya.
Ketua DPD PKS Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso menyampaikan, bimtek ini diharapkan bisa memberikan ilmu tentang ke-DPRD-an bagi mereka, untuk menguatkan anggota DPRD dalam menjalankan tugas.
“Karena tentu ada regulasi, dalam konteks kekinian, banyak hal baru yang perlu diketahui oleh para anggota DPRD se-Sulsel. Kami ingin mendapatkan ilmu baru tentang position kami di DPRD. Sehingga bisa bersinergi dengan pemerintah dan hasilnya bisa dirasakan masyarakat,” ucapnya.
Dia juga menyampaikan, pihaknya juga ingin mengetahui hal-hal mana yang boleh dilakukan oleh anggota DPRD dan mana yang masuk dalam kategori pelanggaran.
“Itu penting untuk kita ketahui juga. Sehingga kami ini punya integritas secara moralitas, punya wawasan keilmuan sebagai anggota legislatif juga,” tutupnya. (wid)
