Pemakzulan Wapres Makin Dekat, Presiden Warning Boikot Parlemen

Jakarta, CNBC Indonesia - Kehebohan terjadi di Filipina. Ini karena "cekcok" yang terjadi antara Presiden Ferdinand Marcos dengan Wakil Presiden Sara Duterte.

Sara Duterte sendiri akan menghadapi sidang pemakzulan bulan depan. Karena upaya pemakzulan itu, parlemen pro Sara Duterte melancarkan aksi boikot dan berhenti menghadiri persidangan-persidangan penting legislatif.

Dałam keterangannya ke wartawan Marcos mengatakan parlemen kini dałam keadaan kacau. Ini meminta parlemen segera bekerja lagu untuk menyelesaikan pekerjaan yang terkait hajat hidup rakyat.

"Badan legislatif sekarang sedang kacau," kata Marcos kepada wartawan, dimuat AFP, Rabu (3/6/2026).

"Kembali bekerja karena ini penting; kita punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan... Kita harus mengesahkan banyak undang-undang," tegasnya menyebut salah satunya adalah undang-undang baru untuk membantu masyarakat Filipina menghadapi dampak perang Timur Tengah yang guncangan perekonomian global.

"Kami mencoba untuk mencapai suatu bentuk stabilitas sehingga masyarakat dapat melanjutkan hidup mereka dan merencanakan masa depan mereka; sehingga masyarakat dapat mengandalkan bantuan pemerintah selama masa darurat ini," tegasnya.

"Kita tidak bisa melakukan itu jika legislatif memutuskan untuk tinggal di rumah dan berlibur."

Konstitusi Filipina sendiri menyatakan bahwa lembaga eksekutif setara dengan lembaga legislatif. Hal ini membatasi gerak Marcos.

"Kita tidak bisa memerintahkan mereka apa yang harus mereka lakukan; kita tidak bisa menghukum mereka atas apa yang mereka lakukan. Mereka harus mengatur diri mereka sendiri. Dan mereka belum melakukan banyak pekerjaan dengan baik saat ini," ujarnya.

Bulan lalu, 13 anggota parlemen yang bersekutu dengan Sarah Duterte mengambil alih Senat yang memiliki 24 kursi hanya beberapa jam sebelum mayoritas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan pemungutan suara untuk memakzulkan wakil presiden tersebut. Empat hari kemudian, sekutu Sarah Duterte, Ronald Dela Rosa, tiba-tiba menghilang setelah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya.

Senator pro- Sarah Duterte lainnya, Jose "Jinggoy" Estrada, juga ditangkap pada hari Senin karena diduga menerima suap senilai lebih dari 573 juta peso (US$9,3 juta atau sekitar Rp166,5 miliar) untuk proyek pengendalian banjir.

Sekutu Sarah Duterte dan Presiden Senat Alan Peter Cayetano membenarkan boikot tersebut dengan mengatakan bahwa badan tersebut "ditahan" dan mayoritas anggotanya dieliminasi. Sidang pemakzulan wakil presiden di Senat diperkirakan akan dimulai pada 6 Juli.