REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan optimisme bahwa penerapan lebih ketat atas hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) akan menyuntikkan likuiditas valuta asing yang penting ke dalam pasar domestik. Hal ini diharapkan dapat membalikkan penurunan nilai rupiah baru-baru ini.
Purbaya dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (3/6), menyebut kebijakan ini sebagai pilar strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi eksternal Indonesia. Dengan memastikan bahwa hasil komoditas ekspor yang melimpah tetap berada dalam sistem perbankan domestik, akan memperkuat kondisi ekonomi negara.
"Saat sentimen pasar yang berlaku mulai mereda, didukung oleh aliran valuta asing dari ekspor ke dalam negeri, rupiah memiliki kesempatan untuk menguat kembali," ujar Purbaya, memprediksi dampak awal kebijakan ini akan terlihat dalam waktu dekat.
Dalam regulasi baru ini, eksportir sumber daya alam diwajibkan menempatkan 100 persen hasil ekspor mereka dalam sistem keuangan Indonesia, untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap persyaratan repatriasi.
Dengan meningkatkan pasokan dolar AS di pasar domestik, pemerintah bertujuan untuk mengatasi kekurangan valuta asing dan memberikan dukungan lebih kuat bagi rupiah terhadap tekanan spekulatif.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Purbaya menyatakan bahwa likuiditas domestik yang lebih dalam, dikombinasikan dengan pengawasan lebih ketat atas pendapatan ekspor, akan membuat sistem keuangan Indonesia lebih tahan terhadap volatilitas ekonomi global.
Ia juga yakin bahwa kebijakan ini akan membantu memperbaiki sentimen di kalangan investor asing dan pasar keuangan.
Purbaya menambahkan bahwa fokus utama Kementerian Keuangan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah menjaga stabilitas makroekonomi dan mempertahankan momentum pertumbuhan.
“Tanggung jawab saya adalah menjaga fundamental ekonomi yang kuat agar ekonomi dapat terus tumbuh dengan kecepatan yang lebih tinggi,” katanya.
Menteri Keuangan tersebut menutup dengan berjanji untuk terus berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk melindungi sistem keuangan nasional dari guncangan ekonomi eksternal.
