REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman mengumumkan bahwa pencopotan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keputusan ini diambil menyusul evaluasi mendalam terhadap program tersebut.
Menurut Dudung, langkah ini adalah hasil dari informasi yang diterima Presiden, yang telah mencermati dan menganalisis berbagai sumber. "Saya yakin ini adalah langkah yang tepat untuk perbaikan ke depan agar BGN semakin transparan dan akuntabel," ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip di Jakarta, Kamis.
Program MBG menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menggeledah kantor BGN pada Rabu (3/6), sehari setelah pengumuman pencopotan pimpinan BGN.
Pengawasan dan Sistem Manajemen
Dudung menekankan bahwa fokus perbaikan tidak hanya pada penyaluran makanan, tetapi juga pada tata kelola dan sistem manajemen yang menopang pelaksanaan program MBG secara menyeluruh. Ia mengungkapkan bahwa inspeksi mendadak yang dilakukannya sebulan lalu menemukan ketimpangan dalam pelaksanaan meski banyak aspek berjalan baik.
"Presiden ingin semua berjalan sempurna tanpa ada penyimpangan," kata Dudung. Ia menambahkan, pengawasan perlu diperkuat di seluruh rantai pelaksanaan program, mulai dari pengelola yayasan hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Kantor Staf Presiden memastikan akan terus mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara objektif dan tanpa kompromi guna mendukung target pemenuhan gizi nasional serta menjaga kepercayaan publik terhadap penggunaan anggaran negara.
