AI untuk Transformasi Digital Indonesia

RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 menempatkan transformasi digital sebagai pilar utama meningkatkan daya saing ekonomi dan produktivitas. Fokusnya Fokusnya mencakup teknologi informasi, keamanan siber, literasi digital, dan modernisasi  infrastruktur. Kecerdasan Buatan (AI) menjadi pendorong utama produktivitas, inovasi, dan pengembangan keterampilan tenaga kerja. 

Penggunaan AI sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development  Goals/SGDs). Seperti SDG 8 dengan menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi, SDG 9 dengan  mendorong inovasi dan ekosistem digital, serta SDG 4 tentang pendidikan berkualitas melalui  literasi AI.  

Untuk mengoptimalkan potensi AI, pemerintah telah meluncurkan “Peta Jalan AI Nasional” dan “Kerangka  Etika AI”. Namun, keberhasilan penerapannya bergantung pada regulasi yang mendukung inovasi tanpa menghambat, terutama bagi UMKM, baik yang sudah digital maupun yang sedang bertransformasi. Dengan kolaborasi pemerintah, industri, dan masyarakat, AI dapat mendorong pembangunan ekonomi dan sosial yang inklusif serta berkelanjutan. 

Sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB. AI mendorong pertumbuhan dan penciptaan nilai (value creation) dengan meningkatkan efisiensi operasional, memperluas skala bisnis, dan meningkatkan produktivitas. 

Riset INDEF menunjukkan, adopsi AI dapat meningkatkan PDB per kapita Indonesia sebesar 14% dalam lima tahun. Bagi para profesional kreatif dan wirausahawan, AI dapat membantu menyederhanakan  proses seperti prototyping, sehingga waktu dapat diluangkan untuk pekerjaan yang bersifat lebih inovatif dan strategis.  

Kami di SixtyTwo, misalnya, menggunakan AI untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi. Caranya dengan mengotomatisasikan pembuatan prototipe, menghasilkan variasi desain, membantu dalam  penelitian. Selain itu, AI membantu mengembangkan sistem manajemen data digital terpadu yang berfungsi sebagai pusat berbagi pengetahuan, informasi seputar Sixty Two. 

Tanpa AI, kami mungkin memakan waktu dan menggunakan sumber daya yang lebih banyak untuk mencapai tingkat produktivitas dan kreativitas yang sama. 

UMKM digital tak asing dalam mengadopsi AI dalam menghadapi kendala terhadap akses dana, teknologi, dan keahlian. Karena itu, regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat mereka berpartisipasi dalam transformasi digital dan bersaing di era digital. 

Meskipun diskusi mengenai revisi Undang-Undang Hak Cipta bertujuan melindungi kekayaan intelektual dan mendorong kreativitas. Beberapa poin berpotensi menimbulkan kekhawatiran akan  regulasi berlebihan.  

Adanya kemungkinan persyaratan yang mengharuskan perusahaan untuk mendokumentasikan penggunaan AI secara rinci dapat berpotensi menimbulkan beban administratif yang berat dan tidak  proporsional terhadap pebisnis skala kecil dan perseorangan. Hal ini mengalihkan fokus dari inovasi ke kepatuhan, termasuk contohnya kewajiban untuk menjelaskan sistem AI yang digunakan serta kontribusi manusia dalam setiap tahap proses kreatif. 

Tantangan lain yang mungkin muncul adalah ketidakjelasan definisi fair use dalam pelatihan AI, khususnya pada pengolahan data dalam skala besar. Tanpa panduan yang jelas untuk penggunaan non-konsumtif, pelaku bisnis menghadapi ketidakpastian hukum, yang berpotensi menghambat inovasi, khususnya bagi pelaku usaha kecil dengan keterbatasan untuk mengelola risiko tersebut. 

Kami dapat membayangkan apabila Sixty Two diwajibkan mendokumentasikan interaksi AI, melacak kontribusi manusia, dan memenuhi persyaratan pelaporan ketat. Proses pengerjaan kami  berpotensi melambat dan bersandingan dengan tantangan baru lainnya. 

Seandainya benar terjadi, kami tentunya akan berusaha memenuhi persyaratan hipotesis tersebut. Namun, beban administrasi ini dapat mengurangi daya saing, mengalihkan fokus dari inovasi, dan menyulitkan UMKM dengan sumber daya terbatas untuk memanfaatkan dan mengadopsi AI secara lebih luas. 

Regulasi yang berlebihan tidak hanya berdampak pada bisnis individual, tetapi juga dapat menghambat ambisi ekonomi Indonesia. Adopsi AI yang lebih lambat dapat berdampak buruk terhadap peningkatan produktivitas, inovasi, dan persaingan bisnis di kancah  lokal dan global. UMKM digital dan industri kreatif, walaupun paling berpotensi dalam konteks pemanfaatan AI, juga menjadi yang paling rentan terhadap persyaratan kepatuhan yang berlebihan. 

Selain itu, ketidakpastian regulasi dapat menghalangi investasi dan inovasi. Bisnis mungkin enggan menjajaki penggunaan AI jika peraturan terkait penggunaannya ambigu atau bersifat restriktif. Hal ini dapat mengakibatkan Indonesia tertinggal dalam hal pemanfaatan AI demi potensi transformatifnya dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.  

Untuk mengoptimalkan potensi AI, Indonesia perlu menerapkan regulasi yang dapat mendorong inovasi dan mengantisipasi risiko serta mengatasinya di saat yang bersamaan.  

Pedoman yang jelas dan terstandardisasi perlu menggantikan standar yang ambigu dengan menawarkan kepastian hukum melalui pengecualian untuk penggunaan non-konsumtif dan bagi aplikasi skala kecil. Langkah ini akan memungkinkan UMKM mengadopsi AI dengan lebih percaya diri. 

Reformasi hak cipta juga perlu membedakan praktik merugikan, seperti plagiarisme, dari proses kreatif yang sah. Termasuk text dan data mining dengan mekanisme opt-out bagi pemegang hak  cipta.  

Persyaratan kepatuhan yang proporsional penting agar UMKM dan pengusaha individu tidak  terbebani, sehingga AI dapat mendukung transformasi digital tanpa menghambat pertumbuhan. Mengingat adopsi AI merupakan kunci daya saing UMKM, kerangka hak cipta yang seimbang  diperlukan untuk terus mendorong inovasi.  

Indonesia perlu terus mengevaluasi dan memperkuat daya saingnya sebagai pusat inovasi digital. Salah satu caranya dengan berfokus pada hasil AI daripada input AI. Beberapa negara yang berambisi menjadi pusat AI di Asia, seperti Singapura dan Jepang, misalnya, menerapkan pengecualian Text and Data Mining (TDM exception) untuk menarik lebih banyak investasi AI.  

AI mewakili peluang luar biasa bagi ekonomi Indonesia, terutama bagi UMKM dan industri kreatif. Namun, mewujudkan potensinya memerlukan regulasi yang jelas dan seimbang yang dapat mendorong inovasi sambil mengatasi risiko. 

Dengan pendekatan regulasi yang seimbang untuk memprioritaskan kejelasan, proporsionalitas, dan dukungan untuk UMKM, Indonesia dapat menciptakan lingkungan di mana AI berkembang secara bertanggung jawab. 

Lebih lagi, pemerintah dapat memastikan bahwa transformasi digital mampu menjadi pendorong perkembangan ekonomi dan inovasi dan memposisikan Indonesia sebagai salah satu pemimpin dalam ekonomi global yang semakin didorong AI.