Siapa Nanik S Deyang, Pengganti Dadan Sebagai Kepala BGN yang Baru?

Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Dadan Hindayana. Pergantian pimpinan tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (2/6/2026).

Perubahan struktur pimpinan BGN dilakukan di tengah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo yang menargetkan jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Selain mengganti kepala lembaga, pemerintah juga menunjuk Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala BKN yang baru.

Penunjukan Nanik S Deyang menarik perhatian publik karena sosoknya bukan orang baru di lingkungan BGN. Sebelum dipercaya memimpin lembaga tersebut, ia menjabat sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi. Selama mengemban amanah sebagai Wakil, Nanik terlibat langsung dalam pengawasan, evaluasi, serta komunikasi publik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah.

Lalu, siapa Nanik S Deyang sebenarnya dan mengapa Presiden Prabowo memilihnya untuk memimpin Badan Gizi Nasional?

Nanik Sudaryati Deyang atau yang lebih dikenal sebagai Nanik S Deyang lahir di Madiun, Jawa Timur, pada 3 Januari 1968. Sebelum berkiprah di dunia pemerintahan, ia dikenal sebagai jurnalis senior yang memiliki pengalaman panjang di industri media nasional.

Dari sisi pendidikan, Nanik menempuh pendidikan Sarjana Biologi di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Setelah menyelesaikan pendidikan strata satu, ia melanjutkan studi Magister Kehutanan di Universitas Gadjah Mada (UGM). Latar belakang akademik tersebut membuatnya memiliki pemahaman mengenai isu lingkungan, pangan, dan pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Karier profesional Nanik dimulai sebagai wartawati di Tabloid Bangkit yang berada di bawah Kelompok Kompas Gramedia. Pengalamannya di dunia jurnalistik kemudian semakin menanjak naik ketika ia dipercaya menduduki sejumlah posisi strategis di perusahaan media. Ia pernah menjadi pemimpin media di Kelompok Media Peluang (KMP), sekaligus menempati berbagai jabatan manajerial dan komisaris di sejumlah perusahaan media nasional.

Nama Nanik mulai dikenal lebih luas ketika terlibat dalam dunia politik. Pada Pemilihan Presiden 2019, ia bergabung dalam Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai Wakil Ketua. Keterlibatan tersebut menjadi awal kedekatannya dengan lingkaran politik Prabowo.

Setelah Prabowo memenangkan Pemilihan Presiden 2024, Nanik dipercaya menjadi Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) periode 2024–2029. Dalam jabatan tersebut, ia turut mengawal berbagai program pemerintah yang bertujuan menekan angka kemiskinan nasional. Kariernya kemudian berlanjut ketika ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Pertamina (Persero) pada Juni 2025.

Pada 17 September 2025, Presiden Prabowo kembali memberikan kepercayaan kepada Nanik dengan mengangkatnya sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi. Sejak saat itu, fokus pekerjaannya beralih pada pengawasan dan penguatan implementasi Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah.

Salah satu alasan siapa Nanik S Deyang dan mengapa nama Nanik sangat menonjol di lingkungan BGN adalah keterlibatannya yang cukup intens dalam pengawasan Program Makan Bergizi Gratis. Sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, ia tidak hanya bertugas menyampaikan informasi kepada publik, tetapi juga mengawasi pelaksanaan program secara langsung di lapangan.

Nanik dikenal sering melakukan inspeksi mendadak ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yaitu dapur yang bertugas menyiapkan dan mendistribusikan makanan kepada penerima manfaat program. Sidak dilakukan untuk memastikan setiap SPPG menjalankan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan BGN.

Dalam sejumlah kunjungan lapangan, termasuk ke beberapa SPPG di Sukabumi, Jawa Barat, Nanik menemukan berbagai persoalan yang perlu diperbaiki. Temuan tersebut antara lain berkaitan dengan standar higienitas dapur, tata letak fasilitas yang belum sesuai pedoman teknis, hingga sanitasi yang berpotensi memengaruhi keamanan pangan.

Pada akhir Mei 2026, Nanik mengungkapkan bahwa sejak program MBG dimulai pada 6 Januari 2025 hingga 29 Mei 2026, terdapat 8.182 SPPG yang pernah ditangguhkan dari total 27.208 SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.659 SPPG telah kembali beroperasi setelah memenuhi persyaratan, sementara 2.213 lainnya masih menjalani masa penangguhan karena belum memenuhi ketentuan teknis maupun manajerial.