Jakarta, tvOnenews.com - Profil Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) yang menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Rabu (3/6/2026) malam.
Nama Silmy Karim masuk dalam radar pencarian setelah KPK menggelar kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan korupsi kepengurusan dokumen keimigrasian di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Barat.
Silmy diketahui menghilang sejak terjadinya OTT tersebut, namun KPK memastikan tetap memburunya untuk dilakukan pemeriksaan agar dapat membantu proses penanganan perkara.
Berdasarkan keterangan KPK, dugaan praktik korupsi ini terjadi saat Silmy Karim menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023–2024.
- tvOnenews.com/Aldi Herlanda
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, KPK smpat mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan masih berada di Jakarta.
"Informasi terakhir yang tim dapatkan, keberadaan SK ada di Jakarta dan sekitarnya," katanya kepada wartawan, Rabu (3/6/2026).
KPK mengimbau agar Silmy bersikap kooperatif ataupun dapat menyerahkan diri ke KPK.
"Kami juga mengimbau agar yang bersangkutan juga bisa kooperatif, ya barangkali bisa menyerahkan diri ke KPK sehingga bisa membantu proses penanganan perkara ini," ungkap Budi.
Profil Silmy KarimSilmy Karim lahir di Slawi, Tegal, Jawa Tengah pada 19 November 1974. Artinya Wakil Menteri Imipas ini kini berusia 51 tahun.
Silmy menjabat sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Urusan Pemasyarakatan sejak Oktober 2024.
Sebelum dilantik menjadi Wakil Menteri Imipas, Silmy Karim menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI.
Silmy Karim dikenal sebagai sosok profesional yang kerap dijuluki spesialis penyelamat BUMN. Ia memiliki karier panjang di sektor industri pertahanan dan baja.
Ia pernah menjabat sebagai Komisaris, PT PAL Indonesia (Persero), 2011-2014, Direktur Utama di PT Pindad (Persero), PT Barata Indonesia (Persero), dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
Sebelumnya, Silmy Karim juga pernah menjabat sebagai Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, 2010-2011; Badan Intelijen Negara (BIN) Republik Indonesia, 2013-2015; Anggota, Tim Bantuan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP); Penasihat Menteri Pertahanan; Anggota, Tim Transfer Aktivitas Bisnis Nasional (PAB) – TNI; Anggota, Tim Pengawasan Transformasi Bisnis (TSTB) – TNI.
