Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S. Deyang menyebutkan ada sekitar 27 ribu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang kini beroperasi. Semua dapur tersebut akan ditinjau oleh BGN untuk pembenahan.
“Saat ini sudah ada sekitar 27 ribu lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini,” ucap Nanik saat konferensi pers di Kantor BGN, Kamis (4/6).
Atas upaya peninjauan ini, BGN memutuskan melakukan moratorium untuk dapur SPPG baru. Bahkan, Nanik membuka kemungkinan agar tiap kecamatan hanya ada enam dapur SPPG.
“Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja. Sudah, enam saja,” sebut Nanik.
Nanik belum menyebutkan kapan moratorium tersebut akan berakhir dan pendaftaran dapur SPPG dibuka kembali. Hanya saja, katanya, kini dapur SPPG terlalu terpusat di beberapa wilayah saja.
“Kalau kemudian setelah kita lihat kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya. Jadi kami beresin dulu. Karena apa? Jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh,” ungkap Nanik.
Ia menegaskan moratorium ini merupakan langkah BGN untuk melakukan pemerataan. Katanya, pemerataan itu turut diukur oleh tersebarnya dapur secara efektif.
“Pokoknya ya kan kita intinya pemerataan. Pemerataan itu dalam arti bukan pemerataannya dapurnya harus dapat PM (penerima manfaat) itu, enggak. Tapi pemerataan dalam arti semua anak-anak harus dapat, tapi juga tidak dengan banyak dapur,” jelas Nanik.
Nanik juga menyebutkan salah satu upaya BGN ke depannya yaitu penyebaran Makanan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Hal ini katanya pesan prioritas dari Presiden RI Prabowo Subianto.
“Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu,” sebut Nanik.
