JAKARTA, KOMPAS– Pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional diharapkan menjadi langkah yang baik dalam program Makan Bergizi Gratis. Meski demikian, pergantian ini dinilai belum memadai untuk memastikan perbaikan kualitas dan keamanan program tersebut.
Pendiri dan CEO Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (Cisdi), Diah Satyani Saminarsih saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (4/6/2026), menuturkan, pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) tidak cukup untuk dianggap sebagai penyelesaian akhir dari penyelesaian karut-marut yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama ini. Pergantian ini justru harus menjadi momentum perbaikan menyeluruh pada tata kelola program MBG.
“Dengan kekacauan yang sudah terjadi (salah satunya, sejumlah kasus keracunana siswa setelah konsumsi menu MBG) selama satu setengah tahun program ini berjalan, rasanya dibutuhkan lebih dari penggantian leadership. Dibutuhkan perubahan organisasi, aturan, dan operasionalisasi yang berdampak pada perbaikan program MBG itu sendiri,” katanya.
Sebelumnya diberitakan Kompas.id, Presiden Prabowo Subianto memutuskan mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN. Keputusan tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Selain Dadan, Presiden juga mencopot dua wakil kepala BGN, yakni Letjen (Purn) Lodewijk Pusung dan Irjen (Purn) Sony Sonjaya. Pencopotan tiga unsur pimpinan BGN itu disebut sebagai upaya memperbaiki pelayanan sekaligus bentuk evaluasi atas berbagai masukan yang selama ini muncul.
Presiden kemudian menunjuk Nanik S Deyang, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN, sebagai pemimpin baru lembaga tersebut. Sementara itu, posisi Wakil Kepala BGN diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen Trenggono.
Kurang dari sehari Dadan dan kedua wakilnya dicopot, tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kantor BGN di Jakarta, Rabu (3/6/2026). Penyidik Kejagung, lalu, menahan dan menetapkan Dadan bersama dua eks wakil kepala BGN, yakni Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program MBG tahun 2025 sampai 2026. Dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa hingga penentuan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dadan keluar dari gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (3/6/2026), dengan mengenakan rompi pink khas tahanan kejaksaan dan tangan diborgol sekitar pukul 17.12 WIB. Selang tiga menit kemudian, giliran Lodewyk dan Sony yang hendak dibawa dengan mobil tahanan berikutnya. Namun, Sony tidak sempat masuk karena kepungan wartawan sehingga kembali ke gedung, lalu diangkut sekitar 15 menit kemudian.
Kejagung menyatakan, para tersangka diduga merugikan negara karena pengadaan barang dan jasa di lingkup BGN yang disusun tidak sesuai kebutuhan di lapangan. Di antaranya, pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit yang menelan anggaran sekitar Rp 1 triliun; kemudian dalam pengadaan sekitar 32.000 pasang sepatu; gawai tablet lebih kurang 31.000 unit, hingga televisi ukuran 75 inci sekitar 5.400 unit.
Dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026), Nanik S Deyang selaku Kepala BGN yang baru dilantik, menuturkan, efisiensi anggaran akan menjadi salah satu fokus yang akan diperkuat dalam upaya perbaikan program MBG. Efisiensi anggaran tersebut dipastikan tidak akan mengurangi sasaran program yang selama ini sudah berjalan.
“Hal pertama yang kami lakukan adalah melakukan efisiensi anggaran sehingga meskipun sekarang sudah dipotong tinggal Rp268 (triliun), kami berharap masih bisa menurunkan (anggaran)-nya lagi, namun tidak mengurangi sasaran,” katanya.
Upaya efisiensi tersebut akan dilakukan melalui beberapa langkah. Itu antara lain, refocusing penerima manfaat program MBG, moratorium pembukaan dapur atau titik SPPG baru, pembenahan dapur-dapur eksisting agar memenuhi standar kualitas termasuk perbaikan dan pelatihan SDM, serta merealisasikan program MBG di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Nanik menuturkan, setidaknya ada 27.000 dapur MBG atau SPPG yang telah beroperasi. Namun, sebagian besar dapur tersebut masih menumpuk di kawasan aglomerasi. Sementara itu, banyak daerah 3T yang masih belum tersentuh program MBG.
Ia pun menegaskan bahwa target program MBG tidak lagi mengejar kuantitas, melainkan kualitas. “Tahun 2026 ini, kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan perbaiki kualitas sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta (sasaran), tetapi bagaimana dapur-dapur ini sehat dan memberikan makanan yang bergizi,” ucapnya.
Nanik menambahkan, fokus program MBG akan lebih ditekankan pada pembenahan sistem dan perluasan layanan ke daerah 3T, termasuk untuk memperluas sasaran pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Bagi SPPG yang tidak menyediakan layanan untuk kelompok tersebut akan terancam dihentikan sementara.
BGN kini tengah memanfaatkan alternatif pembiayaan lain non-APBN untuk memperluas SPPG di wilayah 3T. Alternatif tersebut seperti lewat CSR dari perusahaan swasta maupun BUMN, hibah dari negara lain, investasi swasta, serta pemanfaatan dapur yang sudah ada seperti kantin sekolah.
“Intinya untuk mengurangi beban APBN karena dulu full 100 persen mau dibiayai APBN. Dan kita juga intinya tidak harus membangun dapur baru. Itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur lain seperti kantin sekolah,” tutur Nanik.
Dalam pernyataannya, ia menegaskan pula bahwa tidak ada instruksi dari BGN untuk menghentikan operasional dapur MBG di seluruh Indonesia. Program ini dipastikan tetap berjalan untuk melayani penerima manfaat.
“Kami menegaskan bahwa informasi yang menyebut BGN memerintahkan penghentian operasional dapur MBG adalah tidak benar. Tidak ada kebijakan maupun instruksi resmi dari BGN terkait penghentian operasional,” kata Nanik.
Sementara itu, Diah mengingatkan, bahwa keputusan pemerintah yang hanya mengganti tiga dari empat pimpinan lama BGN patut menjadi perhatian. Kepercayaan publik dinilai akan lebih baik jika keempatnya diganti dan diisi dengan tim yang benar-benar profesional dan bebas dari afiliasi partai maupun kepentingan kelompok tertentu.
Dengan kekacauan yang sudah terjadi selama satu setengah tahun program ini berjalan, rasanya dibutuhkan lebih dari penggantian leadership.
Ia menambahkan, pergantian pimpinan yang dianggap masih parsial membuat pemerintah masih harus membuktikan banyak hal terkait komitmen dalam memperbaiki program MBG. Sebab, pergantian pimpinan tidak otomatis menghapus persoalan yang ada, termasuk potensi korupsi yang menjadi salah satu alasan pergantian pimpinan sebelumnya.
Langkah nyata yang mesti dilakukan antara lain, audit menyeluruh atas sertifikasi setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, review ulang struktur biaya pogram MBG, serta peninjauan ulang proses kontrak pada setiap SPPG.
Diah menegaskan, perbaikan organisasi BGN yang diharapkan tidak dapat disederhanakan dengan cara mengganti pimpinan. Kepercayaan publik terhadap program MBG, termasuk BGN sebagai pengelola program harus dibuktikan dengan perbaikan program secara nyata, terutama pada kualitas dan keamanan program MBG.
“Karena intinya di masyarakat apa? Jangan sampai anak saya dikasih makan yang ada racunnya. Kalau pemimpin BGN-nya diganti tapi makanannya tetap beracun kan enggak mencapai dampak yang sebenarnya diinginkan,” tuturnya.
