Jakarta, VIVA – Pihak Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah terus melakukan monitoring dalam menghadapi dinamika pasar keuangan global yang memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah.
"Berkenaan dengan masalah rupiah, kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia, kemudian juga Otoritas Jasa Keuangan terus berkoordinasi secara intens untuk terus memonitor dan kemudian melakukan langkah-langkah," ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis, 4 Juni 2026.
Meski rupiah mengalami tekanan, pemerintah menilai kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih berada pada level yang kuat.
- VIVA/Davro
"Tapi yang bisa kami sampaikan adalah bahwa kami harus yakin bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi yang tergambar dari pertumbuhan ekonomi," jelas Prasetyo.
Hal itu, kata dia, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga serta inflasi yang masih terkendali. "Kemudian dari inflasi yang masih terjaga, insyaallah sesungguhnya kita memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat," ungkapnya.
Diketahui, Rupiah akhirnya menyentuh level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Kamis pagi, 4 Juni 2026. Pelemahan ini terjadi di tengah dominasi dolar AS di pasar global dan meningkatnya kekhawatiran investor terhadap berbagai risiko eksternal.
Posisi Rp18.000 per dolar AS menjadi level yang sangat diperhatikan pelaku pasar karena menandai tekanan yang semakin besar terhadap mata uang Garuda.
Sehari sebelumnya, rupiah telah ditutup melemah 127,5 poin atau 0,71 persen ke level Rp17.966 per dolar AS. Pemerintah pun buka suara terkait pelemahan tersebut.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah siap meningkatkan koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) apabila diperlukan untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. Namun, ia menegaskan bahwa kewenangan utama dalam menjaga stabilitas nilai tukar tetap berada di tangan Bank Indonesia.
"Itu adalah yurisdiksi bank sentral untuk menjaga nilai tukar. Biarkan mereka melakukan itu terlebih dahulu," kata Purbaya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 3 Juni 2026.
"Kami hanya akan mengadakan pertemuan rutin seperti biasa. Namun jika kami melihat koordinasi yang lebih intensif diperlukan untuk memperbaiki nilai tukar, kami akan melakukannya," sambungnya.
