Huni Rumah Bambu Sejak 1984, Warga Bantul Akhirnya Dapat Program Bedah Rumah dari Dua Menteri

Matamata.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (4/6).

Rombongan menteri mendatangi salah satu rumah warga penerima bantuan di Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Bantul. Kondisi rumah tersebut sangat memprihatinkan; berdinding anyaman bambu yang telah lapuk, berlantaikan tanah, serta berdiri di atas fondasi batu tanpa semen. Penghuni rumah tersebut juga tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Berdasarkan dialog Mendagri dengan pemilik rumah, terungkap bahwa hunian tidak layak itu telah ditempati sejak tahun 1984 dan belum pernah sekalipun mendapatkan bantuan pemerintah.

"Kami bersyukur karena rumah tersebut akan segera dibangun melalui Program BSPS. Alhamdulillah," ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (4/6).

Tito menjelaskan bahwa Program BSPS tidak hanya menyasar rumah tidak layak huni (RTLH) di kawasan perdesaan dan perkotaan, melainkan juga menyasar wilayah perbatasan secara masif. Menurutnya, pembangunan RTLH di perbatasan bukan sekadar pemerataan, melainkan strategi untuk memperkuat pertahanan negara melalui peningkatan rasa cinta Tanah Air masyarakat setempat.

"Jadi [Menteri PKP] Pak Ara sudah mengalokasikan 15.000 unit untuk daerah perbatasan. Ada 40 lebih kabupaten perbatasan yang selama ini mungkin jarang tersentuh," tegas Tito.

Ia menambahkan, dirinya bersama Menteri PKP telah turun langsung melihat kondisi RTLH di wilayah perbatasan. Salah satunya di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) yang baru-baru ini dilanda bencana banjir bandang.

"Akibat banjir bandang, ratusan rumah rusak. Kami sudah ke sana dan program BSPS menyasar hampir 600-an rumah di Sitaro. Saat ini pelaksanaannya sedang berjalan," kata mantan Kapolri tersebut.

Selain meninjau lokasi, rombongan menteri juga menggelar dialog virtual dengan sejumlah penerima bantuan BSPS di seluruh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Agenda tersebut sekaligus menandai peresmian secara simbolis pelaksanaan Program BSPS di wilayah DIY.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalya Adininggar Widyasanti, serta jajaran pejabat daerah terkait. (Antara)