Beban Ganda Industri Keramik: Pasokan Gas Serat, Kurs Rupiah Menyengat

Bisnis.com, JAKARTA — Industri keramik nasional kini tengah dihadapkan pada tantangan berupa mahalnya harga gas dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Padahal, saat ini industri pada sektor tersebut tengah dalam tren ekspansi.

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin), Faisol Riza mengamini bahwa persoalan harga dan pasokan gas memang tengah mengganjal sektor manufaktur, khususnya industri keramik. 

Untuk itu, pihaknya memastikan Kemenperin akan terus berkoordinasi erat dengan berbagai pihak terkait, guna merumuskan solusi jangka panjang yang saling menguntungkan.

"Harga gas masih challenging ya, jadi tentu ini tantangan dan saya kira kami akan terus komunikasi dengan perusahaan-perusahaan sebagai penyedia gas di dalam negeri. Terutama perusahaan-perusahaan BUMN," ujar Faisol saat ditemui di Nusantara International Convention Center (NICE) PIK 2, Kamis (4/6/2026).

Dia menambahkan, jaminan kelancaran pasokan gas sangatlah krusial. Mengingat, sektor hilir membutuhkan kepastian pasokan energi agar momentum pertumbuhan industri tidak terhambat.

Selain itu, pemerintah juga melihat bahwa peningkatan kapasitas produksi dari industri keramik seharusnya menjadi peluang besar bagi sektor hulu energi. Dengan konsumsi gas yang semakin meningkat, pelaku industri penyedia gas dinilai akan mendapatkan kepastian pasar yang menjanjikan dalam jangka panjang.

Tantangan pasokan gas industri ini kian kompleks seiring dengan tren kenaikan harga gas di pasar global. Meski demikian, pemerintah optimistis bahwa potensi industri keramik nasional masih sangat besar jika didukung oleh regulasi energi yang tepat.

Pasalnya, tambah Faisol, sektor keramik dinilai memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yakni mencapai 19,07% atau senilai Rp1.179,62 triliun.

Pada periode yang sama, sektor ini juga merealisasikan investasi sebesar Rp182,04 triliun atau 36,49% dari total investasi nasional, menyerap tenaga kerja sebanyak 20,04 juta orang per Februari 2026, serta mendominasi ekspor nasional dengan kontribusi mencapai 82,25 persen atau senilai US$54,98 miliar sepanjang Januari - Maret 2026.

Senada dengan hal itu, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menekankan bahwa industri keramik sebenarnya tengah berada dalam fase ekspansi dan baru saja berhasil melewati periode sunset industry. Di mana, saat ini tengah terjadi lonjakan kapasitas produksi yang mencerminkan tingginya minat pasar terhadap produk ubin dan sanitari lokal.

Berdasarkan data Asaki, kapasitas terpasang industri keramik nasional terus merangkak naik secara signifikan dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan ini didorong oleh realisasi investasi baru serta optimalisasi lini produksi di berbagai kawasan industri.

Tren ekspansi ini diproyeksikan akan terus berlanjut hingga beberapa tahun ke depan guna memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Nilai investasi yang digelontorkan pun terbilang fantastis dan memberikan dampak besar bagi penyerapan tenaga kerja baru.

"Jadi gini, kapasitas terpasang awal 2021 itu 538 juta meter persegi (m2). Per hari ini tahun 2026 naik ke 672 juta m2. Artinya ada ekspansi tambahan 25 juta m2. Nah, ini belum berhenti nih. 2027 ada ekspansi lagi sampai tahun 2029 total tambahan akan menjadi 728 juta m2," papar Edy.

Jika diakumulasikan, total tambahan kapasitas dari tahun 2020 hingga 2029 diproyeksikan mencapai 190 juta meter persegi atau melesat sekitar 35%.  Lonjakan kapasitas ini diperkirakan menelan investasi di atas Rp25 triliun dan mampu menyerap lebih dari 20.000 tenaga kerja baru.

Pelaku usaha keramik

 

Biaya Produksi Melejit 45 Persen Akibat Krisis Gas

Meskipun dalam tren cerah, ambisi besar untuk menggenjot tingkat utilisasi pabrik hingga di atas 80% pada tahun depan masih dibayangi oleh sejumlah aral. Pelaku usaha menegaskan bahwa target tersebut bisa dicapai optimal apabila ada jaminan kelancaran pasokan gas dengan harga yang kompetitif.

Realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang berbanding terbalik dengan aturan insentif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar US$7 per MMBTU. Sepanjang semester pertama tahun ini, pasokan gas murah dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN sangatlah terbatas. 

Keterbatasan pasokan tersebut akhirnya membuat para produsen keramik membeli gas alternatif berbasis regasifikasi LNG dengan harga yang jauh lebih mahal mencapai US$21 per Million Metric British Thermal Units/MMBTU.

"Selama 4 bulan 5 bulan di tahun ini, supply gas dari PGN untuk HGBT itu hanya di range 40% sampai 45%. Selebihnya kami harus membayar dengan harga regasifikasi LNG yang amat sangat mahal. Harganya US$21 per MMBTU," ungkap Edy.

Tingginya biaya energi ini menempatkan industri keramik nasional pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. 

Apabila tak segera teratasi, tekanan ini dikhawatirkan dapat memicu melemahnya daya saing lokal. Sehingga, bakal menyebabkan banjirnya produk impor dari negara produsen keramik jumbo seperti China dan India.

Sebagai solusi konkret, Asaki mengusulkan penerapan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) gas bumi dapat dijalankan. Lewat aturan ini, penjualan gas diharapkan dapat memprioritaskan kebutuhan industri dalam negeri. 

Bahkan, pelaku usaha menyatakan kesiapannya untuk membeli gas dengan harga yang setara dengan tarif ekspor pemerintah demi menjaga keberlangsungan usaha.

"Karena makin banyak kami produksi, utilisasi semakin tinggi, harga gas akan semakin tinggi juga otomatis. Nah daya saingnya kami perlu apa, kita mesti lihat China, India hari ini mereka over capacity, over supply, mereka harus buang ke mana? Pasti kita akan dijadikan target pengalihan ekspornya," tutur Edy.

Imbas keterbatasan Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) tersebut, biaya gas rata-rata yang dikeluarkan oleh pengusaha masih berada di atas ketetapan HGBT, atau tembus hingga US$15 per MMBTU.

Dengan porsi biaya gas yang kini mencapai 45% dari total biaya produksi, beban industri keramik dirasa kian menyengat. 

“Kami sudah berhitung kalau dengan harga gas US$15 mulai 1 Juni, production cost dari sisi biaya energi ini akan naik di atas 45%. Padahal di awal pelaksanaan HGBT tahun 2020 dan 2021 awal ya masih US$6, ini kami mampu mencetak efisiensi baru nih sehingga harga energi terhadap total biaya produksi itu di bawah 30% waktu itu sekitar 27-28%,” tambahnya.

Menanggapi kemelut tersebut, Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai harga gas masih akan tetap tinggi dalam beberapa waktu ke depan. Hal itu disebabkan oleh adanya dinamika di hulu serta penyesuaian regulasi tarif terbaru menyulitkan harga energi kembali melunak.

Dari sisi pasokan, meskipun terdapat proyek gas baru yang akan berproduksi, kendala geografis masih menjadi ganjalan utama distribusi di tanah air. Sumber gas baru mayoritas berada di wilayah timur, sementara pusat konsumsi industri keramik mendominasi di wilayah barat Indonesia.

Kondisi tersebut diperparah oleh transaksi pembelian gas yang wajib menggunakan denominasi dolar AS, sehingga pelemahan nilai tukar rupiah langsung mengerek beban produksi. Akibatnya, pelaku usaha menghadapi ancaman penurunan utilisasi pabrik hingga pengurangan jam kerja karyawan.

"Menurut saya, risiko yang lebih perlu diwaspadai adalah deindustrialisasi secara bertahap. Ketidakpastian pasokan dan tingginya biaya energi dapat menahan ekspansi investasi serta mengurangi daya saing industri nasional," urai Yusuf.