PADA 3 Juni 2026, publik Indonesia dikejutkan oleh perkembangan yang tidak pernah dibayangkan ketika Program Makan Bergizi Gratis atau MBG diluncurkan pada awal tahun 2025.
Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG tahun 2025 hingga 2026.
Penetapan tersangka tersebut dilakukan hanya sehari setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot ketiganya dari jabatan masing-masing.
Peristiwa ini bukan sekadar kasus hukum biasa. Ia menjadi salah satu peristiwa politik dan administrasi publik paling penting dalam perjalanan awal pemerintahan Prabowo.
Sebab yang sedang dipersoalkan bukan program kecil dengan anggaran terbatas.
Yang sedang diuji adalah program unggulan nasional yang sejak awal diproyeksikan menjadi fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
MBG merupakan salah satu program sosial paling ambisius dalam sejarah Indonesia modern.
Program ini dirancang untuk menjangkau puluhan juta penerima manfaat mulai dari siswa PAUD, SD, SMP, SMA, ibu hamil, balita, hingga kelompok rentan lainnya.
Tujuannya sangat mulia. Mengurangi stunting, memperbaiki kualitas gizi nasional, meningkatkan prestasi belajar, sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal.
Dalam perspektif pembangunan, MBG sesungguhnya bukan sekadar program pemberian makanan.
Ia merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia.
Karena itulah kasus yang menimpa pimpinan BGN harus dibaca secara lebih mendalam.
Baca juga: Di Balik Kasus BGN: Rapuhnya Sistem Merit Birokrasi
Persoalan yang terjadi bukan sekadar tentang siapa yang ditangkap dan siapa yang menjadi tersangka.
Persoalan utamanya adalah bagaimana program sebesar ini bisa mengalami krisis tata kelola dalam waktu yang relatif singkat.
Pelajaran dari DuniaSesungguhnya program makan bergizi sekolah bukanlah sesuatu yang baru di dunia.
Amerika Serikat menjalankan National School Lunch Program sejak tahun 1946.
Jepang mengembangkan program Kyushoku sejak 1954. Swedia menjamin makan siang gratis bagi seluruh siswa sejak 1973.
India menjalankan Mid-Day Meal Scheme sejak 1995. Brasil membangun Program Nacional de Alimentação Escolar atau PNAE yang kini melayani lebih dari 40 juta murid setiap tahun.
Dengan kata lain, MBG bukanlah eksperimen. Resep kebijakannya sudah tersedia.
Negara-negara lain telah membuktikan bahwa intervensi gizi sekolah dapat meningkatkan kesehatan anak, memperbaiki tingkat kehadiran di sekolah, memperkuat ekonomi lokal, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Namun ada satu pelajaran penting yang sering luput dari perhatian.
Keberhasilan program-program tersebut tidak lahir semata karena besarnya anggaran atau kuatnya komitmen politik.
Baca juga: Piring Anak, Gengsi Presiden
Mereka berhasil karena didukung oleh tata kelola yang kuat, pengawasan yang ketat, kelembagaan yang matang, serta sistem akuntabilitas yang bekerja.
Brasil membutuhkan puluhan tahun untuk membangun PNAE menjadi sistem nasional yang melibatkan sekitar 8.000 ahli gizi.
Jepang menjadikan program makan sekolah sebagai bagian dari pendidikan karakter. India melibatkan komite sekolah dan orang tua dalam pengawasan.
Finlandia mengintegrasikan program makan sekolah dengan sistem kesehatan dan pendidikan nasional.
Mereka membangun sistem terlebih dahulu sebelum memperluas skala. Indonesia justru melakukan kebalikannya.
