Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menyiapkan langkah-langkah strategis pengendalian dampak bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau, menyusul proyeksi musim kemarau yang lebih kering pada 2026.
“Pastikan perlindungan bagi warga dari dampak karhutla selalu siap, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil/menyusui, warga dengan penyakit komorbid, dan penyandang disabilitas,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Dia mendorong pemerintah membuka pos perlindungan udara bersih di titik-titik pada penduduk dan sekitar sekolah atau posyandu dengan filtrasi partikulat memadai, bukan sekadar ruang evakuasi umum.
Baca juga: Manggala Agni Jambi-Sumut dikerahkan bantu pemadaman karhutla di Riau
Instansi terkait juga diminta untuk menerapkan protokol otomatis saat karhutla melanda. “Ketika Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) harian melampaui ambang, pemerintah harus cepat memberikan rekomendasi untuk aktivitas harian warga,” kata dia.
Ia mengingatkan potensi peningkatan karhutla menimbulkan ancaman bagi kesehatan dan keselamatan warga sehingga harus diatasi dengan mitigasi yang lengkap, termasuk dari sisi pelayanan kesehatan.
Pemerintah diminta untuk memastikan agar biaya kesehatan akibat karhutla tidak jatuh ke rumah tangga. Menurut dia, masalah kesehatan yang dialami warga akibat karhutla harus bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Ia pun berpesan agar fasilitas kesehatan di setiap daerah terdampak karhutla dapat dimaksimalkan.
“Stok obat inhalasi harus selalu siap, oksigen portabel tersedia di puskesmas dan klinik keliling, dan distribusikan masker berstandar SNI dengan prioritas balita, ibu hamil, dan lansia,” ucap Puan.
“Siagakan juga moda udara untuk evakuasi medis di lokasi terpencil saat jarak pandang darat tidak memenuhi syarat dan perbanyak infrastruktur pemadaman api, terutama armada water bombing,” imbuhnya.
Baca juga: Kemenhut perkuat operasi pemadaman karhutla di 4 provinsi Sumatera
Langkah lainnya yang dinilai perlu dilakukan, yaitu menyiapkan bantuan bagi pelaku usaha kecil yang aktivitasnya terhenti serta meningkatkan pentingnya pemulihan lahan serta infrastruktur yang terkena imbas.
Puan lebih lanjut meminta masing-masing daerah untuk menyediakan kanal pelaporan cepat untuk warga perihal kebutuhan oksigen, obat, atau evakuasi kesehatan yang terhubung ke dinas kesehatan dan BPBD setempat.
“Setiap keterlambatan distribusi layanan dasar seperti masker standar, obat, dan air bersih harus segera ditindaklanjuti dengan tenggat perbaikan yang jelas. Karhutla memang merupakan krisis yang menguji koordinasi maka diperlukan sinergi dari semua stakeholder terkait,” kata dia.
Pernyataan itu disampaikan Puan merespons data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahwa total luasan karhutla di Provinsi Riau periode 1 Januari–1 Juni 2026 mencapai 15.031,58 hektare.
Adapun Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Riau pada Senin (1/6) menyatakan, sebanyak 11 daerah di provinsi tersebut telah menetapkan status siaga darurat karhutla sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau.
Baca juga: Riau kembali terima tambahan dukungan satu helikopter "water bombing"
“Pastikan perlindungan bagi warga dari dampak karhutla selalu siap, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil/menyusui, warga dengan penyakit komorbid, dan penyandang disabilitas,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Dia mendorong pemerintah membuka pos perlindungan udara bersih di titik-titik pada penduduk dan sekitar sekolah atau posyandu dengan filtrasi partikulat memadai, bukan sekadar ruang evakuasi umum.
Baca juga: Manggala Agni Jambi-Sumut dikerahkan bantu pemadaman karhutla di Riau
Instansi terkait juga diminta untuk menerapkan protokol otomatis saat karhutla melanda. “Ketika Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) harian melampaui ambang, pemerintah harus cepat memberikan rekomendasi untuk aktivitas harian warga,” kata dia.
Ia mengingatkan potensi peningkatan karhutla menimbulkan ancaman bagi kesehatan dan keselamatan warga sehingga harus diatasi dengan mitigasi yang lengkap, termasuk dari sisi pelayanan kesehatan.
Pemerintah diminta untuk memastikan agar biaya kesehatan akibat karhutla tidak jatuh ke rumah tangga. Menurut dia, masalah kesehatan yang dialami warga akibat karhutla harus bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Ia pun berpesan agar fasilitas kesehatan di setiap daerah terdampak karhutla dapat dimaksimalkan.
“Stok obat inhalasi harus selalu siap, oksigen portabel tersedia di puskesmas dan klinik keliling, dan distribusikan masker berstandar SNI dengan prioritas balita, ibu hamil, dan lansia,” ucap Puan.
“Siagakan juga moda udara untuk evakuasi medis di lokasi terpencil saat jarak pandang darat tidak memenuhi syarat dan perbanyak infrastruktur pemadaman api, terutama armada water bombing,” imbuhnya.
Baca juga: Kemenhut perkuat operasi pemadaman karhutla di 4 provinsi Sumatera
Langkah lainnya yang dinilai perlu dilakukan, yaitu menyiapkan bantuan bagi pelaku usaha kecil yang aktivitasnya terhenti serta meningkatkan pentingnya pemulihan lahan serta infrastruktur yang terkena imbas.
Puan lebih lanjut meminta masing-masing daerah untuk menyediakan kanal pelaporan cepat untuk warga perihal kebutuhan oksigen, obat, atau evakuasi kesehatan yang terhubung ke dinas kesehatan dan BPBD setempat.
“Setiap keterlambatan distribusi layanan dasar seperti masker standar, obat, dan air bersih harus segera ditindaklanjuti dengan tenggat perbaikan yang jelas. Karhutla memang merupakan krisis yang menguji koordinasi maka diperlukan sinergi dari semua stakeholder terkait,” kata dia.
Pernyataan itu disampaikan Puan merespons data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bahwa total luasan karhutla di Provinsi Riau periode 1 Januari–1 Juni 2026 mencapai 15.031,58 hektare.
Adapun Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Riau pada Senin (1/6) menyatakan, sebanyak 11 daerah di provinsi tersebut telah menetapkan status siaga darurat karhutla sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau.
Baca juga: Riau kembali terima tambahan dukungan satu helikopter "water bombing"
