Penulis: Sri Gusni Febriasari
Lulusan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Sekjen ILUNI FKM UI, dan Founder Sobat Sehat
JAKARTA — Pergantian kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) kali ini memiliki makna yang jauh lebih besar dari sekadar rotasi pejabat. Penetapan mantan pimpinan BGN sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi alarm keras bahwa program strategis sebesar ini harus dibangun di atas fondasi integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang kuat.
Di tengah berbagai tantangan implementasi yang selama ini muncul, mulai dari kasus keracunan pangan, persoalan distribusi, hingga pengawasan di lapangan, pergantian kepemimpinan BGN harus dimaknai sebagai momentum pembenahan menyeluruh, bukan sekadar pergantian figur.
Sebagai seseorang yang berkecimpung di bidang kesehatan masyarakat, saya memandang Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu intervensi sosial dan kesehatan yang paling progresif dalam sejarah Indonesia. Program ini lahir dari niat baik untuk menjawab persoalan gizi yang masih menjadi tantangan besar bangsa, mulai dari gizi buruk, anemia, hingga kesenjangan akses pangan bergizi bagi anak-anak Indonesia.
Karena itu, kritik terhadap pelaksanaan MBG tidak boleh diartikan sebagai penolakan terhadap tujuan program. Justru karena tujuan program ini sangat penting bagi masa depan generasi Indonesia, maka setiap kelemahan dalam pelaksanaannya harus berani dievaluasi dan diperbaiki.
Berbagai Persoalan yang Menjadi Pengingat
Sepanjang pelaksanaannya, MBG menghadapi berbagai tantangan yang tidak bisa diabaikan. Kasus keracunan makanan yang terjadi di sejumlah daerah menjadi pengingat bahwa keamanan pangan bukan sekadar aspek teknis, melainkan bagian mendasar dari perlindungan kesehatan anak.
Ketika makanan yang dirancang untuk meningkatkan status gizi justru berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, maka yang perlu dievaluasi bukan hanya kejadian di lapangan, melainkan keseluruhan sistem yang mendukungnya.
Dari perspektif kesehatan masyarakat, kejadian-kejadian tersebut menunjukkan pentingnya penguatan sistem keamanan pangan secara menyeluruh. Mulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, distribusi, proses pengolahan, hingga pengawasan kualitas makanan yang diterima penerima manfaat harus berada dalam standar yang ketat dan konsisten.
Di sisi lain, program dengan cakupan dan anggaran sebesar MBG juga membutuhkan tata kelola yang mampu menjawab tuntutan transparansi publik. Kepercayaan masyarakat hanya dapat dibangun apabila seluruh proses pengelolaan program dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, profesional, dan akuntabel.
