Kota Surabaya terpilih jadi salah satu daerah percontohan (pilot project) program digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Indonesia yang mengintegrasikan data lintas kementerian dan lembaga untuk memangkas angka salah sasaran (miss target) pada penyaluran bantuan sosial (bansos).
Tahun ini, implementasi digitalisasi program nasional yang didukung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diperluas ke 42 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Mensuseno Kasubdit Keamanan Informasi Ditjen Dukcapil Kemendagri mengatakan, Surabaya menjadi satu-satunya kota di Jawa Timur yang terpilih dalam agenda pre-launching uji aplikasi ini.
“Kenapa piloting? Karena memang belum dijalankan di seluruh Kabupaten Kota. Tahun lalu kita uji cobakan di satu kabupaten yaitu Kabupaten Banyuwangi yang juga juga ada di Provinsi Jawa Timur. Lalu di tahun ini kita jalankan di 42 kabupaten, kota di seluruh Indonesia termasuk kota Surabaya,” jelas Mensuseno saat on air di Program Semanggi Suroboyo di Radio Suara Surabaya, Jumat (5/6/2026).
Dia menjelaskan bahwa program ini menerapkan basis Digital Public Infrastructure (DPI), yang mana terdapat tiga elemen utama dalam konsep ini, yaitu digital ID, digital payment, dan data exchange.
Menurutnya langkah digitalisasi ini krusial mengingat tingginya angka penyimpangan alokasi atau ketidaktepatan sasaran yang selama ini terjadi di lapangan akibat masalah teknis pencatatan.
“Misalnya begini, dari riset yang pernah dilakukan dan itu ada di laporannya Dewan Ekonomi Nasional, bahwasanya bantuan sosial di Indonesia itu miss targetnya tinggi, cukup tinggi. Miss target itu bukan berarti dia tidak ter-delivered. Dia bisa jadi ter-delivered tetapi kepada orang yang mungkin tidak semestinya,” jelasnya.
Dia menjelaskan hal itu masuk inclusion error, dimana orang yang tidak seharusnya masuk dalam list penerima, justru memperoleh bansos. Begitu juga dengan exclusion error yang sebaliknya, dimana orang yang seharusnya masuk daftar penerima, justru tak menerima bansos.
“Nah inclusion error dan exclusion error yang tinggi inilah yang membuat miss target daripada alokasi dana perlindungan sosial itu. Jadi bagaimana kita bisa membuat penyaluran dana Perlinsos ini jauh lebih tepat sasaran sehingga dia bisa mempunyai daya ungkit yang tinggi untuk mensejahterakan masyarakat,” bebernya.
Masyarakat nantinya dapat mengakses Portal Perlinsos yang berbasis web. Warga yang memiliki gawai bisa mendaftar secara mandiri memakai Identitas Kependudukan Digital (IKD). Sementara bagi warga yang memiliki keterbatasan gawai atau literasi digital, proses pendaftaran akan dibantu langsung melalui sistem keagenan.
“Bagi yang tidak mempunyai handphone nanti dia dibantu oleh agen. Agen bisa masuk ke portal Perlinsos dengan menggunakan IKD yang dia miliki. Nanti dia bisa mendaftarkan orang dengan memasukkan NIK orang yang bersangkutan, kemudian memfoto wajahnya dan kemudian foto itu dikirim ke Dukcapil untuk diverifikasi. Ini benar enggak si A yang mau didaftarkan ini?” terang Mensuseno.
Adapun melalui validasi biometrik ini, kata Mensuseno, pemerintah memastikan tidak ada lagi istilah ghost beneficiaries atau penerima bantuan fiktif.
“Nah, itu dalam tahap seleksi ketika dia registrasi. Nah, setelah dia registrasi kita sekarang ini kan ada datanya. Kita memiliki yang namanya DTSEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah, DTSEN inilah yang kemudian menjadi basis untuk kesejahteraan seseorang,” ungkapnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan kesiapan infrastruktur merespon penunjukan Surabaya sebagai salah satu daerah pilot project.
Eddy Christijanto Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya mengatakan jaringan internet di seluruh Balai RW telah diperkuat guna menunjang kerja para agen di lapangan.
Selain itu, Pemkot Surabaya juga telah menunjuk 12 ribu agen teredukasi untuk menyisir warga lanjut usia atau mereka yang gagap teknologi di tingkat akar rumput.
“Agen yang sudah kita siapkan terdiri dari ASN pendamping kampung Pancasila, terus ketua RT, ketua RW, terus di situ ada PKH, kader PKH, terus pendamping TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) itu juga kita libatkan di dalam rangka mereka menjadi agen. Karena walaupun kota besar, tapi juga banyak yang warga kita yang digitalisasi literasi digitalisasinya rendah dan banyak yang juga yang sepuh-sepuh itu enggak punya perangkat handphone,” urai Eddy.
Dia menambahkan, keterbukaan sistem data exchange ini akan menutup celah bagi warga mampu yang mencoba memanipulasi data kemiskinan demi mendapatkan bantuan sosial.
“Adanya perlinsos tadi yang terintegrasi data exchange-nya dengan beberapa kementerian lembaga ini, nanti kita tidak bisa mbujuk (berbohong) gitu loh ya. Orang yang betul-betul tidak layak (menerima bantuan) ya nanti di situ akan tidak layak. Orang yang layak (menerima) juga akan bisa masuk di situ,” tegas Eddy.
Mengingat IKD memegang peranan krusial sebagai pintu masuk Portal Perlinsos, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya juga terus menggenjot angka aktivasi kartu identitas digital tersebut di masyarakat.
Irvan Wahyudrajad Kepala Disdukcapil Kota Surabaya mengimbau warga untuk segera melakukan migrasi identitas ke versi digital demi kemudahan akses layanan publik tanpa perlu membawa berkas fisik.
“IKD ini sebenarnya adalah identitas kependudukan digital yang merupakan versi digital dari KTP Elektronik. Fisik ya, elektronik fisik yang biasa kita simpan di dompet ini. Tidak hanya KTP, tapi di situ ada dokumen kependudukan lain ya, desa KK dan sebagainya bisa langsung diakses melalui smartphone,” kata Irvan.
Irvan memaparkan bahwa saat ini capaian aktivasi IKD di Kota Pahlawan telah mencapai angka 32 persen dari total populasi wajib KTP yang tercatat. “Capaian kita sudah 32 persen ya. 32 persen dari wajib perekaman KTP elektronik itu ada 2.254.000 jiwa,” imbuh Irvan.
Dari sisi penyaluran bantuan, Antiek Sugiharti Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya menyambut positif digitalisasi ini. Ia menerangkan kriteria masyarakat miskin yang masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau DTSEN kini akan tersaring secara otomatis dan objektif oleh sistem yang terintegrasi.
“Penerima perlindungan sosial itu adalah warga negara Indonesia dari golongan masyarakat miskin dan rentan miskin atau pramiskin yang sudah terdata dan terdapat dalam DTKS atau DTSEN, di mana golongan kesejahteraan itu dari desil 1 sampai 4 atau desil 1 sampai 5,” jelas Antiek Sugiharti.
Sistem baru ini nantinya memisahkan kelayakan penerima program bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako secara transparan, karena terkoneksi langsung dengan indikator eksternal seperti data kendaraan kepolisian, sertifikat tanah BPN, hingga tagihan listrik PLN.
“Dengan terintegrasi lebih dari 15 kementerian dan lembaga ini tentunya akan lebih memastikan bahwa data itu lebih akurat,” jelasnya. (bil/ipg)
