Oleh: Sukamta, Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS
REPUBLIKA.CO.ID, REPUBLIKA -- Perang modern sedang mengalami perubahan yang sangat cepat. Dalam berbagai konflik beberapa tahun terakhir, dunia menyaksikan bagaimana drone, kecerdasan artifisial (AI), peperangan siber, sistem otonom, dan perang informasi memainkan peran yang semakin menentukan dalam membentuk hasil pertempuran.
Perkembangan tersebut memunculkan berbagai perdebatan mengenai masa depan pertahanan. Sebagian pihak melihat era persenjataan konvensional mulai berakhir dan digantikan oleh teknologi digital yang lebih murah, lebih cepat, dan lebih adaptif. Sebagian lainnya menilai bahwa teknologi baru hanya akan melengkapi, bukan menggantikan, sistem pertahanan yang telah ada.
Terlepas dari perdebatan tersebut, satu hal menjadi semakin jelas: kekuatan pertahanan modern tidak lagi semata-mata ditentukan oleh jumlah alutsista yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan suatu negara menguasai teknologi yang mendasarinya.
Di sinilah tantangan terbesar Indonesia berada.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Jika kita mencermati berbagai konflik kontemporer, pelajaran paling penting bukanlah apakah drone lebih unggul daripada tank atau apakah perang siber lebih menentukan daripada kekuatan konvensional. Pelajaran yang lebih mendasar adalah bahwa negara-negara yang mampu beradaptasi dengan cepat umumnya memiliki fondasi riset, industri, dan inovasi yang kuat.
Amerika Serikat, misalnya, terus memperkuat hubungan antara kebutuhan pertahanan dan ekosistem teknologi komersial melalui Defense Innovation Unit (DIU). Lembaga ini dibentuk untuk mempercepat adopsi teknologi komersial seperti AI, sistem otonom, keamanan siber, analitik data, dan teknologi komunikasi ke dalam kebutuhan pertahanan. Dengan model tersebut, inovasi tidak hanya lahir dari institusi militer, tetapi juga dari startup, universitas, laboratorium riset, dan perusahaan teknologi.
China menempuh jalur yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama. Melalui strategi integrasi sipil-militer, pengembangan teknologi sipil dan kebutuhan pertahanan dipadukan dalam satu kerangka besar pembangunan nasional. Kecerdasan artifisial, komputasi, sensor, satelit, dan teknologi digital dikembangkan sebagai aset strategis yang dapat memperkuat daya saing ekonomi sekaligus kemampuan pertahanan.
Turki memberikan pelajaran yang mungkin lebih relevan bagi Indonesia. Dua dekade lalu, negara tersebut bukan pemain utama dalam industri pertahanan global. Namun melalui investasi jangka panjang pada riset, pengembangan teknologi, dan industri pertahanan domestik, Turki berhasil membangun kemampuan nasional yang kini diperhitungkan dunia. Keberhasilan industri drone mereka tidak lahir dari pembelian teknologi semata, tetapi dari konsistensi membangun ekosistem inovasi nasional.
Pelajaran dari ketiga negara tersebut sangat jelas. Masa depan pertahanan tidak ditentukan oleh siapa yang membeli teknologi paling banyak, tetapi oleh siapa yang mampu menciptakan teknologi paling relevan.
Di tengah perubahan tersebut, muncul pandangan bahwa tank, kendaraan tempur lapis baja, atau persenjataan konvensional lainnya akan segera kehilangan arti. Pandangan ini perlu disikapi secara hati-hati.
Sejarah perkembangan militer menunjukkan bahwa teknologi baru jarang benar-benar menghapus teknologi lama. Yang terjadi adalah integrasi dan transformasi.
Ketika tank pertama kali muncul pada Perang Dunia I, banyak yang memperkirakan infanteri akan kehilangan relevansinya. Ketika pesawat tempur berkembang pesat, muncul keyakinan bahwa kekuatan darat akan tersingkir. Ketika rudal balistik berkembang pada era Perang Dingin, sebagian analis bahkan memperkirakan peran angkatan laut akan memudar.
Fakta menunjukkan sebaliknya.
Tank tidak hilang karena drone. Tank berubah cara penggunaannya. Drone tidak menggantikan infanteri. Drone memperluas kemampuan infanteri. Siber tidak menghapus kebutuhan pasukan darat. Siber menambahkan dimensi baru dalam peperangan.
Bahkan berbagai konflik kontemporer yang sering dijadikan contoh dominasi drone justru memperlihatkan pentingnya integrasi berbagai kemampuan tempur. Drone memang menjadi faktor yang sangat menentukan, tetapi artileri, pertahanan udara, peperangan elektronik, logistik, intelijen, dan pasukan darat tetap memainkan peran yang tidak tergantikan.
Tidak ada satu teknologi yang mampu memenangkan perang sendirian.
Karena itu, pertanyaan yang tepat bagi Indonesia bukanlah apakah kita harus memilih antara tank atau drone. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah bagaimana Indonesia membangun sistem pertahanan yang mampu mengintegrasikan seluruh kemampuan tersebut secara efektif.
Di sinilah persoalan strategis Indonesia sesungguhnya berada.
Masalah terbesar kita bukan semata-mata kekurangan platform tempur. Masalah yang lebih mendasar adalah ketergantungan teknologi.
Kita dapat membeli drone dari luar negeri. Kita dapat membeli radar dari luar negeri. Kita dapat membeli sistem komunikasi militer dari luar negeri. Kita dapat membeli perangkat lunak dan sensor dari luar negeri.
Namun apabila suatu hari terjadi konflik berkepanjangan, gangguan rantai pasok global, atau perubahan konstelasi geopolitik yang membatasi akses terhadap teknologi tertentu, apakah kita mampu memproduksi, memperbaiki, atau mengganti teknologi tersebut secara mandiri?
Pertanyaan inilah yang akan menentukan ketahanan pertahanan nasional pada abad ke-21.
Karena itu, agenda pertahanan Indonesia ke depan tidak boleh berhenti pada pengadaan alutsista. Yang jauh lebih penting adalah membangun fondasi teknologi nasional yang kuat.
Pertama, memperkuat industri pertahanan nasional agar mampu memproduksi berbagai teknologi strategis, mulai dari drone, sensor, radar, perangkat komunikasi, hingga perangkat lunak dan sistem pendukung lainnya.
Kedua, membangun kapasitas kecerdasan artifisial nasional untuk mendukung kebutuhan pertahanan, mulai dari analisis intelijen, pengolahan data pengawasan, sistem pendukung pengambilan keputusan, hingga pengoperasian sistem otonom.
Ketiga, memperkuat keamanan siber sebagai bagian integral dari sistem pertahanan nasional, bukan sekadar fungsi pendukung teknologi informasi.
Keempat, memperluas investasi pada sumber daya manusia. Perang masa depan akan membutuhkan lebih banyak insinyur perangkat lunak, ahli data, operator sistem otonom, spesialis keamanan siber, dan ilmuwan AI dibandingkan yang selama ini kita bayangkan.
Kelima, membangun kolaborasi yang lebih erat antara TNI, perguruan tinggi, BRIN, industri nasional, startup teknologi, dan pemerintah. Inovasi pertahanan modern tidak lahir dari satu institusi. Ia lahir dari sinergi seluruh ekosistem bangsa.
Dalam kerangka tersebut, penguatan kemampuan anti-drone, perang siber, maupun penguasaan teknologi informasi di seluruh satuan pertahanan memang penting. Namun seluruh upaya tersebut harus ditempatkan dalam strategi besar pembangunan kemandirian teknologi nasional.
Indonesia tidak sedang menghadapi pilihan antara masa lalu dan masa depan. Kita tidak harus memilih antara tank atau drone, antara prajurit atau algoritma, antara keberanian atau teknologi.
Yang kita butuhkan adalah kemampuan menggabungkan semuanya dalam satu sistem pertahanan yang adaptif, modern, dan mandiri.
Namun ada satu hal yang lebih mendasar dari seluruh perdebatan tentang alutsista, yaitu kedaulatan teknologi.
Pada abad ke-20, kekuatan negara banyak ditentukan oleh penguasaan wilayah, sumber daya alam, dan kapasitas industri manufaktur. Pada abad ke-21, dimensi tersebut bertambah. Data, algoritma, kecerdasan artifisial, semikonduktor, komputasi awan, keamanan siber, dan jaringan digital telah menjadi infrastruktur strategis yang sama pentingnya dengan pelabuhan, bandara, maupun pangkalan militer.
Karena itu, pertahanan tidak lagi dapat dipisahkan dari agenda pembangunan teknologi nasional. Kemampuan suatu negara mengembangkan AI, membangun talenta digital, menguasai teknologi strategis, dan memperkuat ekosistem inovasinya akan berpengaruh langsung terhadap daya tahan pertahanannya.
Di masa depan, negara yang mampu merancang algoritma sendiri akan memiliki keunggulan strategis dibanding negara yang hanya membeli perangkat keras. Negara yang menguasai data akan memiliki daya tahan lebih kuat dibanding negara yang sekadar menjadi pasar teknologi. Dan negara yang mampu membangun ekosistem inovasi akan lebih berdaulat dibanding negara yang hanya menjadi konsumen teknologi.
Karena itu, investasi terbesar Indonesia tidak boleh hanya diarahkan pada pembelian alat utama sistem persenjataan, tetapi juga pada pembangunan manusia, riset, inovasi, dan industri teknologi nasional.
Kita tentu membutuhkan tank. Kita juga membutuhkan drone. Kita membutuhkan radar, kapal perang, satelit, sistem siber, dan kecerdasan artifisial. Namun yang lebih penting dari semuanya adalah kemampuan untuk mengembangkan dan memproduksi teknologi tersebut secara mandiri.
Sebab pada akhirnya, kekuatan suatu bangsa tidak ditentukan oleh senjata apa yang dibelinya, melainkan oleh teknologi apa yang mampu diciptakannya sendiri.
Jika ada satu pertanyaan strategis yang perlu dijawab Indonesia hari ini, maka pertanyaan itu bukanlah berapa banyak tank atau drone yang harus kita miliki.
Pertanyaannya adalah: apakah Indonesia akan menjadi produsen teknologi pertahanan masa depan, atau hanya menjadi pasar bagi teknologi pertahanan negara lain?
Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menentukan posisi Indonesia dalam percaturan global beberapa dekade mendatang.
