Hari Lingkungan Hidup: Saat Bumi Mengirim Tagihan Ekonomi

Di pesisir Manado, seorang pedagang ikan mengeluh karena hasil tangkapannya menurun, harga es batu naik dan cuaca sulit ditebak. Di tempat lain, petani cabai mengeluhkan perubahan musim bagai tamu yang lupa jadwal. Sementara di kota, masyarakat mungkin jarang mengaitkan perubahan iklim dengan transaksi sehari-hari; mereka terbiasa bertransaksi dengan QRIS atau memesan barang secara daring. Sebenarnya semua peristiwa itu saling terhubung.

Hari Lingkungan Hidup Sedunia setiap 5 Juni tidak cukup dipahami sebagai seremoni menanam pohon atau kampanye mengurangi plastik. Tahun ini, peringatan global itu mengangkat pesan bahwa alam merupakan fondasi daya tahan masa depan. Dalam bahasa ekonomi, bumi sedang mengirim sinyal—apakah kita cukup peka membaca sinyal itu? Selama ini, kita menarik terlalu banyak dari rekening bumi dengan menebang, mencemari, dan tumbuh tanpa menghitung daya tahan alam.

Kerusakan lingkungan hari ini telah berubah menjadi isu ekonomi, keuangan, bahkan stabilitas sosial. Ketika banjir merusak sentra pangan, harga bahan makanan naik. Ketika suhu laut berubah, hasil tangkapan nelayan menurun.

World Bank mencatat, perubahan iklim dapat meningkatkan angka kemiskinan dan memangkas PDB riil per kapita Indonesia pada 2050. Penelitian terbaru tentang Indonesia juga menunjukkan bahwa kenaikan suhu dapat mendorong inflasi sekaligus menekan pertumbuhan. Dengan kata lain, perubahan iklim telah menjadi ancaman bagi dompet rumah tangga.

Saat ini ekonomi hijau sering dipersepsikan sebagai agenda yang hanya cocok untuk negara maju. Ekonomi hijau diterapkan dalam bentuk kendaraan listrik, panel surya, bangunan hijau, atau teknologi rendah karbon bernilai miliaran rupiah.

Sebagian masyarakat khawatir transisi hijau akan menaikkan biaya produksi, membebani pelaku usaha kecil, dan menciptakan ketimpangan baru. Kekhawatiran itu valid. Enam negara anggota Uni Eropa pernah menolak pengurangan izin emisi gratis karena khawatir biaya karbon akan menekan daya saing industri padat energi. Hal ini menandakan ekonomi hijau menimbulkan biaya, penyesuaian, dan risiko sosial-politik.

Di negara berkembang tantangannya lebih rumit. Kebijakan karbon dapat berdampak regresif apabila tidak disertai kompensasi, perlindungan sosial, dan akses pembiayaan yang memadai. Ekonomi hijau yang keliru desain bisa berubah menjadi beban baru bagi kelompok yang paling rentan. Namun demikian, terdapat pertanyaan yang perlu direnungkan: Apakah mempertahankan model ekonomi lama benar-benar lebih murah?

Selama ini, kita sering memperlakukan alam seperti rekening tabungan tanpa batas. Pohon ditebang, sungai dicemari, emisi dilepaskan, seolah bumi akan terus melayani seluruh penarikan itu. Padahal seperti sistem keuangan, ada titik ketika kepercayaan mulai runtuh. Ketika alam kehilangan kemampuan menopang kehidupan, biaya yang muncul akan jauh lebih mahal dibanding biaya transisi menuju ekonomi hijau. Banjir, gagal panen, krisis air, cuaca ekstrem, hingga kenaikan harga pangan pada akhirnya menjadi “utang” yang harus kita bayar.

Banyak negara mulai membaca arah ini dengan instrumen masing-masing. Uni Eropa menjalankan paket Fit for 55 untuk menurunkan emisi gas rumah kaca minimal 55% pada 2030 dan menempatkan ekonomi Eropa pada jalur netralitas iklim 2050.

Singapura, dengan Singapore Green Plan 2030, menjadikan keberlanjutan sebagai agenda nasional lintas sektor, sementara Monetary Authority of Singapore mendorong sektor keuangan menjadi pusat pembiayaan berkelanjutan di kawasan. Di sisi lain, Tiongkok mengembangkan pasar karbon nasional untuk mengendalikan emisi dari sektor besar.

Pelajaran dari berbagai negara tersebut: ekonomi hijau harus diterjemahkan menjadi kebijakan industri, insentif fiskal, pembiayaan, teknologi, dan perlindungan sosial. Tanpa desain yang adil, transisi hijau dapat berubah menjadi beban baru, dan tanpa transisI, kerugian ekologis dan ekonomi akan jauh lebih besar.

Transisi menuju ekonomi hijau membutuhkan pembiayaan besar, konsisten, dan terarah. Indonesia sendiri telah memperkuat komitmen penurunan emisi dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC), pengembangan taksonomi keuangan berkelanjutan, serta pembiayaan hijau. Hal ini menunjukkan bahwa isu lingkungan perlahan masuk ke jantung kebijakan ekonomi. Arah tersebut juga terlihat dalam praktik.

Pada 31 Desember 2025, OJK mencatat total akumulasi nilai pembiayaan hijau perbankan di Indonesia sebesar Rp2.047 triliun. Namun, transformasi hijau akan kehilangan legitimasi apabila hanya menjadi kemewahan kota besar. Apabila pembiayaan hijau hanya dinikmati perusahaan besar, ekonomi hijau berisiko menciptakan ketimpangan baru. Petani, nelayan, pedagang pasar, dan UMKM harus ikut masuk ke dalam transisi ekonomi hijau.

Selama ini, transaksi digital lebih sering dipahami dari sisi kemudahan dan efisiensi. Padahal, ada dimensi lingkungan dan inklusi ekonomi. Pembayaran digital dapat mengurangi kebutuhan mobilitas fisik tertentu, mempercepat distribusi bantuan dan pembiayaan, meningkatkan pencatatan transaksi, serta memperbaiki efisiensi rantai ekonomi.

Perkembangan QRIS sangat signifikan. Hingga April 2026, QRIS telah menjangkau lebih dari 63 juta pengguna dan 45 juta merchant dengan lebih dari 90% merchant merupakan UMKM. Nilai transaksinya mencapai Rp709 triliun dari 7,83 miliar transaksi. Di baliknya, angka tersebut ada warung makan, pedagang, pengrajin, dan pelaku usaha kecil yang mulai masuk ke ekosistem ekonomi tercatat. Ketika seorang pedagang kecil menerima pembayaran QRIS, ia memperoleh kemudahan transaksi dan meningkatkan potensi untuk memperoleh pembiayaan.

Pada titik ini, digitalisasi menjadi jembatan antara ekonomi hijau dan ekonomi rakyat. Transaksi yang lebih efisien membantu mengurangi biaya. Pencatatan yang lebih baik membuka peluang pembiayaan. Pembiayaan yang tepat dapat mendorong pelaku usaha beradaptasi dengan memakai peralatan hemat energi, mengurangi limbah, memperbaiki rantai pasok, atau masuk ke ekonomi sirkular.

Namun, digitalisasi juga memiliki tantangan. Pusat data membutuhkan energi besar. Perangkat elektronik menghasilkan limbah baru. Ketimpangan akses internet masih terjadi. Hal ini berarti digitalisasi harus diarahkan dengan prinsip keberlanjutan agar tidak sekadar memindahkan jejak karbon. Masa depan ekonomi Indonesia harus hijau dalam tujuan, digital dalam cara kerja, dan inklusif dalam manfaat.

Pada akhirnya, Hari Lingkungan Hidup Sedunia adalah ajakan untuk menyelamatkan ruang hidup ekonomi manusia. Tanpa lingkungan yang sehat, stabilitas harga pangan rapuh, biaya hidup meningkat, dan ketimpangan sosial melebar.

Sebagaimana rekening yang terus ditarik, bisa jadi bumi tidak akan memberi toleransi lagi di masa depan. Ketika tagihan itu jatuh tempo, yang membayar adalah kita semua. Tagihan tersebut harus kita bayar dengan membeli pangan lebih mahal, nelayan yang melaut lebih jauh, dan musim panen yang sulit ditebak.