Bagi negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) seperti Bahrain, Kuwait, Oman, Watar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UAE) dampak dari konflik AS-Israel dengan Iran jauh melampaui ancaman militer.
Sejak AS dan Israel menggencarkan serangan gabungan terhadap Iran pada akhir Februari lalu dan gencatan senjata telah diterapkan, negara-negara GCC telah berupaya keras menstabilkan situasi. Infrastruktur utama di kawasan ini telah menjadi sasaran ribuan rudal balistik dan pesawat nirawak, sementara blokade Selat Hormuz yang diberlakukan baik oleh Iran maupun AS telah 'mengguncang hebat' perdagangan dan stabilitas ekonomi di kawasan.
Di saat yang sama, pemerintah-pemerintah negara Teluk berusaha untuk tidak terseret lebih jauh dalam konflik tersebut.
Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi, telah secara ambisius mereformasi sektor ekonomi lewat diversifikasi dan pengurangan ketergantungan pendapatan dari sektor minyak. Perubahan tersebut juga turut merombak kebijakan luar negeri, sektor pariwisata, penerbangan, logistik, dan teknologi. Kecerdasan buatan menjadi pilar utama strategi pembangunan nasional.
Namun, era baru sedang berlangsung, menurut Cinzia Bianco, seorang analis Teluk di European Council on Foreign Relations yang baru saja kembali dari UEA. "Perang Iran telah memicu perubahan besar dalam persepsi negara-negara tersebut tentang keamanan dan politik," katanya kepada DW.
Sementara itu, sektor pariwisata diguncang ketidakpastian.
Pada bulan Maret, Bandara Internasional Dubai diserang pesawat nirawak Iran dan lebih dari 30.000 penerbangan ke dan dari Timur Tengah dibatalkan. Beberapa maskapai penerbangan masih beroperasi dengan jadwal terbang yang dikurangi. Selain itu, harga bahan bakar jet meroket hingga hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya akibat blokade Selat Hormuz.
"Citra Teluk sebagai tempat berlindung yang aman telah hancur dalam jangka pendek hingga menengah," kata Pauline Raabe, pengamat Teluk di lembaga think tank Middle East Minds yang berbasis di Berlin.
"Calon wisatawan telah diingatkan kembali di mana negara ini berada, yaitu di wilayah yang tengah bersitegang secara geopolitik,"jelas Raabe. "Wisatawan tersebut kini akan berpikir dua bahkan tiga kali sebelum memutuskan untuk mengunjungi UAE."
Perusahaan analisis keuangan, Moody's, baru-baru ini memperkirakan tingkat keterisian hotel di Dubai akan anjlok dari 80% menjadi 10% pada kuartal kedua tahun 2026.
Pada bulan April, Bank Dunia memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk GCC dari 4,4% menjadi 1,3%.
Mencari celah ekspor energiSelain bandara, Iran juga telah menargetkan hotel dan pangkalan militer AS di negara-negara Teluk, serta mengincar infrastruktur energi setempat. Qatar Energy, perusahaan energi milik negara Qatar, menyatakan bahwa perbaikan pusat industri Ras Laffan akan memakan waktu hingga lima tahun, setelah kawasan tersebut dihantam rudal balistik Iran bulan Maret lalu.
Kepala eksekutif Qatar Energy, Saad Al Kaabi, mengatakan pada stasiun penyiaran Inggris BBC bahwa skala kerusakan tersebut telah "membuat kawasan ini mundur 10 hingga 20 tahun."
Sementara itu, Iran dan AS terus menggunakan blokade Selat Hormuz sebagai 'kartu as' dalam negosiasi perdamaian.
Sementara itu, ekspor minyak dan gas dari Bahrain, Kuwait, dan Qatar tetap terganggu. Moody's memproyeksikan prospek ekonomi Bahrain dari stabil menjadi negatif.
Namun, bagi Oman, Arab Saudi, dan UEA, prospek ekonominya sedikit berbeda, karena akses ke infrastruktur pengalihan yang dimilikinya: Arab Saudi telah mengalihkan sebagian produksinya ke pipa timur-barat menuju Laut Merah, dan UEA menggunakan pipa darat lokal dari Habshan ke Fujairah untuk melanjutkan ekspor.
Menurut perusahaan minyak negara Arab Saudi, Saudi Aramco, laba pada kuartal pertama tahun 2026 melonjak sebesar 26%. Sejak UAE keluar dari Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan aliansi OPEC+ pada 1 Mei 2026 lalu, negara tersebut dapat bertindak mandiri tanpa terikat pada sistem kuota jumlah minyak yang dapat diproduksi.
Saling gaet mitra baruPara analis memperkirakan bahkan setelah perang berakhir dan Selat Hormuz dibuka kembali, berisiko pada premi yang lebih tinggi. Hal ini akan terus mendorong kenaikan harga di kawasan.
Raabe meyakini bahwa sektor keuangan akan menjadi salah satu yang pertama akan pulih. "Saya berasumsi bahwa begitu perang berakhir, atau setidaknya begitu pertempuran mereda dalam jangka panjang, infrastruktur yang sudah mapan ini akan pulih lebih cepat," jelasnya kepada DW.
Namun, negara-negara Teluk menyadari bahwa mereka harus bertanggung jawab akan keamanan dan stabilitas mereka sendiri ke depannya, tambah Raabe.
"Beberapa asumsi pun kembali dikaji ulang, misalnya, anggapan memberikan insentif ekonomi kepada rezim Iran untuk menjamin keamanan negara Teluk," kata Bianco. Namun ide tersebut tidak lagi masuk akal, begitu pula asumsi untuk dapat bergantung sepenuhnya pada jaminan keamanan AS.
Alhasil, pakta pertahanan baru sedang disusun: Pada bulan Mei, UEA menandatangani kesepakatan dengan Prancis dan Qatar menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) baru dengan Kanada. Israel dilaporkan untuk pertama kalinya mengirimkan sistem pertahanan udaranya, Iron Dome, serta personel operasional ke UEA. Kedua negara menormalisasi hubungan bilateralnya di tahun 2020, hal ini dipandang sebagai salah satu alasan mengapa UEA menjadi sasaran utama Iran.
Sejauh ini, UEA menahan diri untuk tidak memutuskan hubungan diplomatik sepenuhnya dengan Iran. "Sebaliknya, mereka secara terbuka berusaha mengadopsi retorika yang dapat meredam konflik dan menciptakan perdamaian di kawasan," kata Raabe.
Bagi Mona Yacoubian, direktur dan penasihat senior Program Timur Tengah di Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Washington, serta Will Todman, peneliti senior di Program Timur Tengah CSIS, semua ini merupakan bagian dari new normal di mana negara-negara Teluk perlu mengelola hubungannya dengan Iran. "Iran tetap eksis di kawasan," tulis para penulis dalam sebuah analisis di situs web lembaga tersebut.
Cinzia Bianco sependapat dengan hal tersebut, "Negara-negara Teluk secara serius mempertimbangkan risiko ketidakstabilan dan itu menjadi hal rutin dalam keamanan dan politik mereka sehari-hari," katanya sembari memprediksi pendekatan yang lebih otoriter.
Kebebasan berekspresi kian menyusutLembaga pemantau hak asasi manusia Amnesty International melaporkan pada awal pekan ini adanya penindakan besar-besaran di negara-negara Teluk atas kebebasan berekspresi, termasuk membagikan konten daring terkait perang atau mengemukakan pandangan terkait perang AS-Israel melawan Iran serta serangan Iran. Lebih dari 1000 orang di negara-negara Teluk telah ditangkap.
Heba Morayef, direktur regional Amnesty International untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, memperingatkan bahwa "Meskipun negara-negara Teluk mungkin ingin mengambil langkah-langkah mengatasi disinformasi dan melindungi keamanan nasional dan kemungkinan mengabaikan hak-hak tertentu selama konflik bersenjata, setiap pembatasan kebebasan berekspresi harus memenuhi standar hak asasi manusia internasional yang ketat."
Menurutnya, penindakan ini "jauh melampaui apa yang diizinkan hukum internasional."
Bagi pengamat negara-negara Teluk, Frederic Wehrey dan Charles H. Johnson, dari lembaga think tank The Carnegie Endowment for International Peace, perkembangan ini sama sekali tidak membangkitkan harapan untuk masa depan.
"Terlepas dari dalih apa pun, tindakan keras ini seharusnya dipandang bukan sebagai 'unjuk' kekuatan, melainkan sebagai pelemahan," tulis para pengamat sembari memperingatkan bahwa "bahaya dari penindasan yang dipicu oleh tekanan perang bisa bertahan lebih lama dari konflik itu sendiri, sehingga memperburuk catatan yang sebelumnya sudah suram mengenai kebebasan berekspresi."
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Sorta Caroline
Editor: Rizki Nugraha
width="1" height="1" />
(ita/ita)
