jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini, mengkritisi Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam rapat kerja di Gedung Senayan, Jakarta, Rabu (3/6). Novita mengingatkan agar kementerian tidak hanya puas dengan capaian devisa organik dan jumlah kunjungan wisatawan asing, tetapi juga harus memetakan posisi daya saing Indonesia secara riil di kawasan Asia Tenggara.
"Kita melihat banyak devisa yang masuk sepanjang tahun 2025 serta tingginya angka kunjungan wisatawan mancanegara. Namun, kita belum melihat bagaimana posisi Indonesia secara objektif di Asia Tenggara. Ada rumor besar di ASEAN bahwa sektor pariwisata Vietnam saat ini sudah jauh melampaui Indonesia," kata Novita dalam keterangannya.
BACA JUGA: Pimpinan DPR RI Daftar Jadi Caketum PPK Kosgoro 1957
Karena itu, Novita mendesak Kementerian Pariwisata menyuguhkan data komparatif dengan negara tetangga pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Menurutnya, hal itu penting agar anggaran besar yang dialokasikan memiliki indikator capaian yang terukur dan tidak sekadar habis untuk promosi rutin.
Novita Hardini juga menyoroti tiga persoalan fundamental yang harus segera dituntaskan guna mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata. Pertama, akselerasi konektivitas udara. Ia menilai promosi masif akan sia-sia tanpa didukung penerbangan langsung ke berbagai daerah, misalnya dari Bangkok ke Manado atau ke Kediri untuk menyokong destinasi di Trenggalek.
BACA JUGA: Mata Uang RI Melemah, Pimpinan DPR Ingatkan Target KEM-PPKF soal Nilai Tukar Rupiah
Kedua, reformasi regulasi alih fungsi lahan daerah. Novita menyebut, berdasarkan aspirasi kepala daerah saat kunjungan kerja ke Klaten, Jawa Tengah, banyak potensi investasi pariwisata mandek akibat rumitnya regulasi alih fungsi lahan. Komunikasi antar lembaga seperti dengan Perhutani dan Kementerian Kehutanan kerap menemui jalan buntu. Ia menuntut Kementerian Pariwisata hadir memitigasi hambatan birokrasi tersebut.
Ketiga, pemberian kewenangan fiskal ke daerah demi Pendapatan Asli Daerah. Menurut Novita, para kepala daerah sepakat dengan upaya pengumpulan pendapatan negara secara kreatif, tetapi pemerintah pusat harus memberi keluwesan bagi daerah membuka pos-pos pemasukan baru dari sektor pariwisata.
BACA JUGA: Banggar DPR Tegaskan Seharusnya Kurs USD Tidak Boleh Melebihi Batas Rp17.600
Legislator PDI Perjuangan dari Dapil Jawa Timur VII itu mengajak Menteri Pariwisata berkaca pada kesuksesan Dubai. Ia menjelaskan, negara yang awalnya bergantung pada minyak bumi kini mencetak pendapatan luar biasa dari pariwisata yang digenjot habis-habisan tanpa hanya mengandalkan pajak dari rakyat.
Novita menutup pernyataannya, "Kapan pariwisata Indonesia bisa digenjot habis-habisan seperti itu? Saya berharap evaluasi terhadap pos anggaran ini diperketat guna mencegah terjadinya kebocoran anggaran yang tidak memberikan dampak nyata bagi daerah. Sektor pariwisata harus menjadi harapan besar dan instrumen utama dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh pelosok tanah air." (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Diundang RDP, Pihak Erin Bakal Layangkan Surat ke DPR RI
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
