Menteri Keuangan Purbaya Indrasari mengungkapkan realisasi subsidi dan kompensasi mencapai Rp 203,7 triliun atau sekitar 45,6% dari pagu APBN per Mei. Nilai ini terdiri dari subsidi belanja Rp 94,8 triliun dan nilai tukar Rp 108,9 triliun.
“Subsidi dan kompensasinya dipastikan tetap bisa menjaga daya beli masyarakat. Subsidi dan kompensasinya mencapai Rp203,7 triliun,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA, Jumat (5/6).
Pemerintah juga mengubah pola pembayaran energi kepada PT Pertamina (Persero). Jika pembayaran sebelumnya dilakukan di akhir tahun, kini pembayaran dilakukan secara bulanan guna menjaga arus kas perusahaan energi pelat merah tersebut.
"Sekarang sudah mulai dilakukan bulanan. Nanti di bulan September kita hitung semuanya dan dapatkan sisanya, sehingga Pertamina punya cash flow yang cukup," kata Purbaya.
Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah memastikan subsidi tetap tepat sasaran dan tidak terjadi kelangkaan energi bersubsidi di masyarakat.
Purbaya menjelaskan realisasi penyaluran BBM bersubsidi hingga Mei 2026 mencapai 6,31 juta kiloliter atau tumbuh 8,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,81 juta kiloliter.
Sementara itu, penyaluran LPG 3 kilogram mencapai 2,86 juta kilogram atau naik 2,7% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,78 juta kilogram.
“Presiden ingin memastikan masyarakat tetap mendapat dukungan yang memerlukan subsidi dan memastikan juga tidak ada kelangkaan barang,” ujarnya.
Selain BBM dan LPG, pemerintah juga mencatat peningkatan pada sejumlah program subsidi lainnya. Jumlah pelanggan listrik bersubsidi naik 2,1% menjadi 43 juta pelanggan.
Penyaluran pupuk bersubsidi melonjak 20,7% menjadi 3,7 juta ton, sedangkan jumlah debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) meningkat tipis 0,52% menjadi 1,93 juta debitur.
Dalam paparannya, Kementerian Keuangan menyebut realisasi subsidi dan kompensasi dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (ICP), depresiasi nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume konsumsi BBM, LPG, dan listrik bersubsidi.
