Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPC Gerindra Surabaya Cahyo Harjo Prakoso mengajak mahasiswa memahami kembali esensi demokrasi sebagai instrumen pembangunan bangsa, bukan hanya mekanisme politik elektoral.
Pesan itu disampaikan dalam Seminar Kajian Strategis bertema Demokrasi atau Sebuah Topeng Kekuasaan dan Membaca Strategi Kita sebagai Negara Besar yang digelar BEM FISIP Universitas Hang Tuah.
Menurut Cahyo, demokrasi harus dipahami dari filosofi dan tujuan besarnya sebagai instrumen untuk membangun bangsa.
Karena itu, generasi muda perlu terus merefleksikan makna demokrasi yang sesuai dengan karakter dan jati diri Indonesia.
“Ketika berbicara demokrasi, kita harus merefleksikan kembali apa sebenarnya esensi demokrasi itu. Demokrasi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi kehidupan berbangsa,” kata Cahyo.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur itu menjelaskan demokrasi Indonesia memberikan ruang kebebasan kepada masyarakat. Namun kebebasan tersebut harus dijalankan dengan tanggung jawab, menjunjung musyawarah, serta mengutamakan persatuan dan keadilan sosial.
“Demokrasi memang memberi ruang yang bebas, tetapi harus tetap beradab, mengedepankan musyawarah, menjaga persatuan, dan berpihak pada keadilan sosial bagi seluruh masyarakat,” ujar alumnus FH UNAIR ini.
Dalam forum tersebut, Cahyo juga menegaskan bahwa demokrasi bukan hanya soal pemilu dan pergantian kepemimpinan.
Demokrasi merupakan ruang partisipasi yang diberikan konstitusi kepada masyarakat untuk ikut menentukan arah pembangunan bangsa.
“Demokrasi adalah instrumen penting dalam pembangunan negara. Masyarakat diberi ruang untuk berpartisipasi, menyampaikan gagasan, dan ikut menentukan masa depan bangsa melalui mekanisme yang konstitusional,” tuturnya.
Dia mengingatkan agar perbedaan pandangan politik tidak menjadi pemicu perpecahan di tengah masyarakat. Menurutnya, perbedaan gagasan justru harus dijadikan sarana memperkaya wawasan dan memperkuat kualitas demokrasi Indonesia.
“Demokrasi tidak boleh melahirkan kebencian antar sesama anak bangsa. Perbedaan pandangan harus diberi ruang, tetapi tujuan akhirnya tetap untuk memperkuat persatuan nasional,” tegas Cahyo.
Selain membahas demokrasi, Cahyo juga mengulas strategi Indonesia sebagai negara besar di tengah dinamika geopolitik global. Dia menyebut pemerintah Presiden Prabowo Subianto saat ini berupaya memperkuat posisi Indonesia melalui politik luar negeri bebas aktif dan penguatan kedaulatan nasional.
“Indonesia tidak berpihak kepada satu negara tertentu. Kita membangun diplomasi yang kuat, membuka kerja sama yang setara, dan menjaga posisi Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat,” katanya.
Menurut dia, penguatan kedaulatan pangan dan energi harus berjalan beriringan dengan transformasi ekonomi berbasis pengetahuan. Langkah tersebut menjadi penting agar Indonesia tidak hanya mengandalkan kekayaan sumber daya alam, tetapi juga inovasi dan teknologi.
“Kita ingin menggabungkan ekonomi berbasis sumber daya alam dengan ekonomi berbasis pengetahuan. Melalui hilirisasi dan inovasi, Indonesia bisa mencapai kedaulatan dan kemandirian yang lebih kuat,” ujarnya.
Cahyo menambahkan arah pembangunan tersebut sejalan dengan konsep Trisakti yang diwariskan Presiden pertama RI Soekarno. Menurutnya, demokrasi dan kebijakan politik harus mampu melahirkan bangsa yang berdikari, berdaulat, dan memiliki kepribadian yang kuat.
“Seperti yang disampaikan Bung Karno, kunci kemerdekaan yang utuh adalah berdikari di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Itu yang harus terus menjadi arah pembangunan Indonesia,” pungkasnya.[asg/ted]
