Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai keberhasilan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih harus diukur dari dampaknya terhadap perekonomian desa, bukan semata-mata dari jumlah koperasi yang telah beroperasi.
Menurut dia, banyaknya koperasi yang beroperasi pada tahap awal hanya menunjukkan keberadaan organisasi, tapi belum mencerminkan kualitas aktivitas ekonomi yang dijalankan maupun manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
"Jumlah koperasi yang beroperasi bukan ukuran yang paling tepat pada tahap awal karena hanya menunjukkan keberadaan organisasi, bukan kualitas aktivitas ekonominya," kata dia kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.
Yusuf menambahkan nilai transaksi koperasi juga belum cukup menjadi indikator keberhasilan tanpa memperhatikan keberlanjutan aktivitas usaha yang dijalankan.
Ia menjelaskan terdapat sejumlah indikator yang lebih relevan untuk mengukur keberhasilan koperasi, salah satunya adalah dampak terhadap perekonomian desa secara keseluruhan.
Menurut dia, yang perlu menjadi perhatian bukan hanya pertumbuhan koperasi itu sendiri, melainkan apakah pertumbuhan tersebut mampu menciptakan nilai tambah baru bagi perekonomian desa.
“Atau justru menggeser usaha mikro yang selama ini sudah berjalan," ucap Yusuf.
Ia mengingatkan apabila koperasi berkembang dengan mengorbankan pelaku usaha lokal yang telah lebih dulu beroperasi, maka yang terjadi sebenarnya hanya perpindahan aktivitas ekonomi, bukan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain dampak terhadap ekonomi desa, ia menyebut tingkat keaktifan anggota juga menjadi indikator penting. Keberhasilan koperasi dapat dilihat dari seberapa banyak warga yang benar-benar memanfaatkan layanan koperasi secara berulang dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.
Indikator lainnya adalah kesehatan arus kas operasional. Menurut Yusuf, koperasi yang sehat harus mampu membiayai kegiatan usahanya secara mandiri tanpa terus bergantung pada subsidi atau dukungan pemerintah.
Ia juga menyoroti pentingnya kualitas pembayaran pinjaman atau rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) sebagai ukuran keberlanjutan model pembiayaan yang dijalankan koperasi.
Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1.061 Kopdes Merah Putih (KDKMP) untuk wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang dilakukan secara simbolis di Koperasi Merah Putih Desa Nglawak, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, 16 Mei 2026.
Pemerintah menargetkan sebanyak 30 ribu unit KDKMP dapat beroperasi pada Agustus 2026.
Baca juga: Indef: Dorong digitalisasi KDMP untuk perluas jangkauan pasar
Baca juga: Menkop: 1.061 Kopdes Merah Putih siap serap produk desa
Baca juga: Wamenpar sebut KDKMP perkuat desa wisata dan UMKM
Menurut dia, banyaknya koperasi yang beroperasi pada tahap awal hanya menunjukkan keberadaan organisasi, tapi belum mencerminkan kualitas aktivitas ekonomi yang dijalankan maupun manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
"Jumlah koperasi yang beroperasi bukan ukuran yang paling tepat pada tahap awal karena hanya menunjukkan keberadaan organisasi, bukan kualitas aktivitas ekonominya," kata dia kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.
Yusuf menambahkan nilai transaksi koperasi juga belum cukup menjadi indikator keberhasilan tanpa memperhatikan keberlanjutan aktivitas usaha yang dijalankan.
Ia menjelaskan terdapat sejumlah indikator yang lebih relevan untuk mengukur keberhasilan koperasi, salah satunya adalah dampak terhadap perekonomian desa secara keseluruhan.
Menurut dia, yang perlu menjadi perhatian bukan hanya pertumbuhan koperasi itu sendiri, melainkan apakah pertumbuhan tersebut mampu menciptakan nilai tambah baru bagi perekonomian desa.
“Atau justru menggeser usaha mikro yang selama ini sudah berjalan," ucap Yusuf.
Ia mengingatkan apabila koperasi berkembang dengan mengorbankan pelaku usaha lokal yang telah lebih dulu beroperasi, maka yang terjadi sebenarnya hanya perpindahan aktivitas ekonomi, bukan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain dampak terhadap ekonomi desa, ia menyebut tingkat keaktifan anggota juga menjadi indikator penting. Keberhasilan koperasi dapat dilihat dari seberapa banyak warga yang benar-benar memanfaatkan layanan koperasi secara berulang dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.
Indikator lainnya adalah kesehatan arus kas operasional. Menurut Yusuf, koperasi yang sehat harus mampu membiayai kegiatan usahanya secara mandiri tanpa terus bergantung pada subsidi atau dukungan pemerintah.
Ia juga menyoroti pentingnya kualitas pembayaran pinjaman atau rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) sebagai ukuran keberlanjutan model pembiayaan yang dijalankan koperasi.
Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1.061 Kopdes Merah Putih (KDKMP) untuk wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang dilakukan secara simbolis di Koperasi Merah Putih Desa Nglawak, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, 16 Mei 2026.
Pemerintah menargetkan sebanyak 30 ribu unit KDKMP dapat beroperasi pada Agustus 2026.
Baca juga: Indef: Dorong digitalisasi KDMP untuk perluas jangkauan pasar
Baca juga: Menkop: 1.061 Kopdes Merah Putih siap serap produk desa
Baca juga: Wamenpar sebut KDKMP perkuat desa wisata dan UMKM
